Perpecahan Elite Politik Menguak Kemunafikan Aktivis KNPB

Seperti diketahui bersama bahwa Hindia Belanda menjajah Indonesia dari Sabang sampai Merauke  dan Papua adalah daerah terakhir yang dikembalikan Penjajah Belanda kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak kembalinya Papua ke Pangkuan Ibu pertiwi ada sebagian kecil kelompok masyarakat Papua yang menginginkan Papua berdiri sebagai sebuah negara, sehingga sejak tahun 1970an Muncullah pemberontakan gerakan separatis Papua merdeka yang dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

OPM selalu melakukan manuver dan aksi-aksi dilapangan dengan dalih memperjuangkan masyarakat Papua baik dilakukan oleh KNPB dari sayap Politik dengan Isu-isu propaganda dan memutar balik fakta ataupun oleh  TPN-OPM dari sayap militer dengan terror dan intimidasi.

Koleksi Pribadi

Saat ini perpecahan mulai terjadi di tubuh KNPB, dengan dalih perbedaan pandangan Politik dimana dari kubu Buchtar Tabuni menghendaki fokus mengangkat Isu hak penentuan nasib sendiri (REFERENDUM) sementara dari kubu Victor Yeimo menghendaki fokus mengangkat isu pelanggaran HAM (Genosida Sedang Terjadi di Papua). 

Adanya ketidak cocokan para aktivis elite KNPB yang semula secara diam-diam, kini mulai dimunculkan di Publik bahkan dari kubu Buchtar Tabuni yang dilakukan Simion Sur’abut (anggota PNWP) secara terangan-terangan membuka kemunafikan elite politik West Papua Merdeka di Sosmed dalam akun FB dengan tulisan berjudul, “KEMUNAFIKAN DALAM POLITIK WEST PAPUA MERDEKA”. Sementara dari kubu Victor Yeimo lewat Jonathan Tjoe mengatakan bahwa dasar mengangkat isu Referendum oleh Buchtar Tabuni atas dasar dorongan PM Solomon dan Emele Diututuraga.

Sebelumnya Buchtar Tabuni dengan dibantu Simon Alua mengajak seluruh anggota KNPB di wilayah-wilayah untuk ikut dalam sidang parleman pembentukan negara federasi Papua dengan Buchtar Tabuni sebagai Presiden dan Uchak Logo sebagai Wakil Presiden, tetapi hal tersebut di tentang oleh Victor Yeimo sebagai ketua KNPB dengan alasan tidak sesuai dengan hasil rapat pusat KNPB.

Dengan adanya kisruh KNPB, semakin memperjelas apa yang sebenarnya mereka gembor-gemborkan selama ini, “Demi Masyarakat Papua” adalah alibi menyesatkan, seperti yang dikatakan Simon Sur’abut bahwa Politik West Papua di gerogoti oleh penyakit kemunafikan, senyum di media disebarkan secara luas sementara perilaku penipuan terus dilakukan, pernyataan-pernyataan di gemakan, Baju necis dan bau harum menjadi ciri para politikus ala pejuang untuk menutupi kekotoran tindakan mereka, Pidato sambutan atau orasi dibuat seindah mungkin didukung dengan idealisme bebal yang dipalsukan untuk menutupi perilaku politik yang menyakitkan, kemampuan mempermainkan kata dan menjungkirbalikkan kebenaran menjadi senjata para politikus untuk menyembunyikan borok politik, Konvoi-konvoi di jalan raya seolah membuka jalan untuk orang penting yang sebenarnya hanyalah parasit munafik yang menyengsarakan masyarakat Papua, Perjalanan wisata pribadi atau kelompok menjadi dalih dinas institusi untuk mendapatkan penghormatan dan mempergendut rekening pribadi, Agama yang merupakan satu bidang kehidupan yang penuh dengan nilai luhur pun tak lolos dari cengkraman kemunafikan, ajaran moral agama digunakan untuk membenarkan ketidakadilan dan pembodohan masyarakat (umat). Para pemuka agama berkhotbah tentang kejujuran dan kebenaran, sementara mereka menipu banyak orang dengan ucapan manis demi mencari uang dan popularitas.

Adanya ketidak terbukaan terkait penggunaan dana KNPB oleh Victor Yeimo juga menjadi penyebab terjadinya perpecahan sehingga Buchtar Tabuni berebut pengaruh dengan mengajak seluruh ketua Parlemen di daerah-daerah untuk ikut dalam sidang parleman pembentukan negara federasi Papua, adanya kebocoran rahasia keorganisasian KNPB telah membuat saling tuding diantara mereka untuk menutupi tanggapan negatif dari seluruh anggota .

Masyarakat Papua semakin menyadari bahwa selama ini para elite Politik West Papua Merdeka telah membodohi masyarakat, adanya perbedaan pandangan adalah dalih untuk menutupi upaya berebut pengaruh dan ambisi pribadi menjadi seorang Pemimpin. Banyak diantara elite politik West Papua Merdeka hidup glamor dan memperkaya diri serta mengejar populeritas tanpa memikirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua. 

Dukungan PM Solomon dibelakang Buchtar Tabuni merupakan kontrak politik dan akan merujuk pada kesamaan ras melanesia yang lebih mementingkan kepemilikan bersama dengan memakai sistem ideologi sosialisme dan Papua akan dijadikan alat dari Negara Solomon untuk mendukung roda perekonomian negara tersebut yang notabenenya menurut Bank Dunia tahun 2009 Solomon adalah negara termiskin di Asia-Pasifik dan hampir bangkrut karena perang sipil.