Contoh Negara Demokrasi di Dunia dan Sistem Demokrasi yang Ada di Indonesia

Contoh Negara Demokrasi:

• Indonesia. Di tahun 2014 saja jumlah partisipan yang terlibat pada pemilu yakni mencapai lebih dari 190 juta jiwa. Dan nantinya dapat diprediksi pada Pemilihan selanjutnya jumlah suara akan tetap bertambah. Terlebih lagi sudah cukup banyak remaja yang sudah memasuki usia bisa ikut menyuarakan suaranya.
• India. Sistem yang diadopsi India merupakan sistem demokrasi liberal. Proses berjalannya pemilu di sana benar-benar terjaga dan berlangsung secara aman, sistem yang dipakai benar-benar efisien.
• Amerika Serikat. Perjalanan demokrasi di sana hingga waktu sekarang ini sungguh baik dan sudah menjadi negara adikuasa. Jumlah peserta pemilu di sana kurang lebih mencapai 250 juta jiwa yang menunjukkan bahwa betapa tingginya antusias masyarakat Amerika Serikat di sana.
• Brazil. Mengenai hak suara pemilu di Brazil bisa mencapai 140 juta jiwa. Pelaksanaan pemilihan umum di Brazil sendiri adalah 4 tahun sekali, beda halnya dengan Indonesia yang pelaksanaannya lima tahun sekali.
• Pakistan. Negara ini memiliki konsep pemerintahan republik Islam. Namun begitu terkait pelaksanaan pemilihan, pemerintah masih memakai sistem demokrasi lewat pemilihan umum.
• Nigeria. Negara ini sendiri memiliki konsep pemerintahan republik Federal Nigeria yang baru saja menerapkan pemilihan umum terakhir yang terjadi di tahun 2015 yang lalu. Yang mana pada penentuan di negara Nigeria diterapkan bertepatan dengan pemilihan presiden dan parlemen pemerintahan.

Demokrasi Indonesia:

• Demokrasi Parlementer (1945-1959). Indonesia melaksanakan demokrasi setelah terlepas dari kolonialisme Belanda yaitu pada tahun 1945. Berdasarkan UUD 1945 Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial kemudian diubah menjadi parlementer semenjak adanya konvensi Syahrir pada tahun 1946 dan kemudian muncul konstitusi RIS dan UUD RI 50 yang berlngsung hingga tahun 1959. Dalam peroiode tersebut peran parlemen dan partai-partai sangat dominan. Persatuan nasional yang telah digalang selama perjuangan kemerdekaan menjadi lemah dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif. Hal tersebut menjadikan kabinet jatuh bangun smapai munculnya Dekrit Presiden 5 juli 1959.
• Demokrasi Terpimpin  (1959-1965). Demokrasi terpimpin berarti demokrasi yang mengakui adanya pimpinan. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan perusak-perusak demokrasi. Dalam periode ini, demokrasi bergeser makin ke kiri, yaitu ke arah demokrasi elektoral bahkan cenderung ke arah totalitarian.
• Demokrasi Pancasila (1966-1998). Demokrasi ini juga disebut dengan masa orde baru. Tujuan demokrasi ini adalah kembali ke pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam pelaksanaannya yang masih represif menyebabkan tertimpa oleh masa reformasi.
• Era Reformasi (1998-Sekarang). Setelah berakhirnya masa pemerintahan orde baru yang ditandai dengan lengsernya kepemimpinan presiden Soekarno pada 1998, bangsa Indonesia kemudian memasuiki masa orde reformasi (mulai 1988 hingga saat ini). Perkembangan demokrasi sejak 1998 hingga proses diselenggarakannya Pemilu 2004 telah memberikan sebuah kesempatan untuk mengakhiri sebuah masa transisi demokrasi menuju proses konsolidasi demokrasi. Adanya pemilihan umum secara langsung, yakni pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan anggota DPR, PDP, DPRD, dan juga pemilihan kepala daerah. Hal tersebut merupakan modal awal yang teramat penting dalam meningkatkan proses perkembangan demokrsi dimasa mndatang. Dengan terciptanya sebuah hubungan baru antara pemerintah pusat dan daerah melalui program Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Perkembangan demokrasi juga terlihat dari hubungan antara sipil-militer, yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan TNI sebagai militer dengan Kepolisian NKRI (POLRI) terkait dengan hubungan dalam sebuah kewenangan dalam melaksanakan fungsi pertahanan dan juga kemanan kedulatan bangsa. Demokrasi pada masa reformasi terlihat dari telah berkembangnya kesadaran masyarakat mengenai partisipasinya dalam kehidupan perpolitikan nasionl. Yang juga menjadi jalan untuk terbukanya kesempatan untuk ikut dalam meningkatkan kehidupan politik dimasyarakat.