Bulan ini, tepatnya pada 20 Oktober 2017, menjadi tahun ketiga masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan sisa dua tahun periode jabatan, berbagai program kerja masih banyak yang belum terselesaikan. Jika rencana kerja dan janji-janji sejak masa kampanye tersebut tidak juga tercapai, Jokowi masih bisa melenggak maju di Pilpres 2019 dengan berbagai pilihan, salah satunya dengan memilih pasangan yang bisa menutupi kekurangan Jokowi.
Setya Novanto menjadi salah satu kandidat kuat sebagai pendamping Jokowi. Sepak terjang Ketua Umum Partai Golkar dalam berpolitik dinilai dapat menjadi 'juru selamat' dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Berikut alasan mengapa Setnov layak mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019.
1. Hukum Adalah Masalah Kecil Bagi Setnov
Buruknya penegakkan hukum di masa pemerintahan Jokowi menjadi salah satu alasan mengapa Setnov layak menjadi pendamping Jokowi. Padahal, Jokowi pernah berjanji untuk reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi. Namun yang terjadi justru sebaliknya : Pelemahan terhadap KPK oleh partai pendukung pemerintah, Persekusi tokoh dan aktivis hukum dan HAM, Ribut-ribut antar instansi penegak hukum, dan sebagainya. Berbagai aksi demonstrasi besar yang terjadi belakangan juga merupakan representasi dari kekecewaan rakyat.
Nah, jika Jokowi berpasangan dengan Setnov pada 2019, masalah hukum dan Ham mungkin dapat diatasi oleh Setnov. Pasalnya, sosok yang menjadi Ketua DPR dua kali dalam satu periode tersebut sudah terukur kesaktiannya. Lolos dari jerat KPK merupakan salah satu prestasi Setnov. Hukum seolah tidak bisa menyentuh "papa".
Selain menjadi tersangka dalam kasus E-KTP, Setnov juga pernah terjerat beberapa kasus hukum,. Diantaranya adalah kasus suap PON Riau. Setnov membantah keterlibatannya. Ia juga membantah pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau atau memerintahkan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun.
Pada kasus Akil Mochtar, Setnov pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar yang juga mantan politikus Partai Golkar.
Nama Novanto sempat disebut dalam rekaman pembicaraan antara Akil Mochtar dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin.
Dengan demikian, sudah terbukti keahlian Setnov dalam menagani masalah hukum. Skill Setnov meloloskan diri dari jerat hukum ini mungkin dapat digunakan Jokowi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum di Indonesia.
2. Menjadi Idola dan Panutan di DPR
Diawal periode 2014-2019, Setnov terpilih menjadi Ketua DPR melalui Koalisi Merah Putih sebagai pemilik suara mayoritas saat itu. Karena kasus 'Papa Minta Saham', Setnov dicopot dan kemudian digantikan oleh Ade Komaruddin.
