Salah satu proposal yang harus diajukan oleh partai-partai islam atau yang berafiliasi islam atau gerakan-gerakan islam adalah bagaimana mereka akan mengelola indonesia yang majemuk ini dalam platform islami. Catat, dalam platform yang islami, dengan nilai-nilai islam yang universal dan dapat diterima berbagai agama dan kalangan, bukan mengubah indonesia menjadi negara syariat islam. Contoh sederhana adalah bagaimana mengelola bali sebagai sebuah objek wisata internasional dalam platform islami. Bagaimana menyeimbangkan antara “lakum diinukum waliyadiin” (bagimu agamamu bagiku agamaku), “laa ikroha fiddiin” (tidak ada paksaan dalam beragama), dengan “ta’muruna bil makruf wa tanhauna ‘anil mungkar” (mengajak kpd kebaikan mencegah kemungkaran) atau dengan kata lain dakwah. Di sisi lain, bagaimana mengelola bali sebagai daerah penghasil devisa yang kekuatannya adalah dari turis asing, bagaimana menjaga dan melestarikan budaya bali yang menjadi daya tarik, bagaimana mengelola perhotelan, makanan, pantai dan lain sebagainya. Tidak mungkin dalam rangka islamisasi, bali sebagai pulau ‘dewata’ diubah menjadi pulau ‘robbani’ atau pulau ‘ilahi’, misalnya. Tidak mungkin dalam rangka islamisasi, setiap turis manca negara wajib mengenakan baju muslim, sebagaimana juga tidak mungkin pakaian adat bali dinyatakan terlarang karena itu dianggap membuka aurat. Tentu harus ada konsep yang komprehensif, yang menjadi solusi atas semua tantangan itu. Yang akan menunjukkan islam sebagai rahmatan lil alamin. Menebar kedamaian dan kasih sayang kepada sluruh alam. Tetapi rasanya akan sulit menunggu proposal itu datang. Atau datang dan mengharap proposal itu bicara ‘syumuliatul islam’ kesempurnaan islam. Kalau para aktivisnya jauh-jauh hari sudah anti pati bahkan menganggap bali adalah daerah ‘maksiat’ yang harus dihindari. Atau bahkan dibom karena menganggap penghuninya adalah para kuffar, ahlul bid’ah dan ahlul maksiat. Karena akan sulit mengerti bali dan problematika keummatannya tanpa datang dan mengamati.
