Poin-Poin Penting Yang Disampaikan Oleh Prabowo Dan Sri Mulyani Soal PPN 12%

Presiden RI saat ini, yaitu Prabowo Subianto akhirnya memutuskan hanya memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen hanya pada kelompok barang yang masuk kategori mewah seperti jet pribadi hingga yacht. Prabowo menegaskan tarif PPN menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 tidak akan menyasar pada barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, Sri Mulyani juga mendukung pernyataan Prabowo dengan mengatakan bahwa barang dan jasa dalam kategori yang nonmewah akan tetap sama dengan tarif PPN yang sebelumnya, yaitu 11 persen.

Di kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan tetap berlaku sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kendati demikian, kenaikan tarif PPN hanya ditujukan kepada barang dan jasa yang sifatnya sangat mewah, sebagai contoh dapat kita ambil adalah pesawat jet pribadi, lalu kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah yang tentu nilainya jauh diatas rata-rata golongan menengah kebawah.

Kemudian berdasarkan keterangan oleh Sri Mulyani, tarif PPN 12 persen akan dikenakan pada barang dan jasa yang tergolong super mewah seperti kelompok hunian mewah, yakni rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan semacamnya yang memiliki harga jual diatas Rp 30 Miliar. Selanjutnya, Prabowo juga menyampaikan bahwa fasilitas pembebasan atau tarif PPN berlaku 0 persen pada barang dan jasa bahan pokok kebutuhan masyarakat.

Sri Mulyani pada kesempatan yang sama juga merinci barang dan jasa bahan pokok kebutuhan masyarakat tetap dikenakan PPN 0 persen antara lain, beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasilnya. kemudian susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, padi-padian, kacang-kacangan, ikan, udang, biota lainnya, bahkan hingga rumput laut.

Selanjutnya ada tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum dan sungai, penyerahan jasa paket, jasa biro perjalanan, jasa pendidikan pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, dan kitab suci. kemudian jasa kesehatan, jasa keuangan dana pensiun, serta jasa keuangan lain, seperti kartu kredit, asuransi kerugian, dan asuransi jiwa.