Krisis Legitimasi: Reaksi Masyarakat terhadap Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Keputusan ini tertuang dalam Berita Acara nomor 252/PL.01.9-BA-05/2024 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2024.

Ketegangan politik mencapai puncaknya saat Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan pada tanggal 22 April 2024. "Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK.

Putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024 memicu berbagai reaksi di seluruh negeri. Dari sorakan para pendukung hingga kekecewaan mereka yang merasa terpinggirkan, masyarakat menghadapi krisis legitimasi yang mengguncang pondasi kepercayaan pada proses demokrasi. Putusan MK menjadi titik focal yang menentukan arah nasib negara, mencerminkan kedalaman perpecahan yang ada dalam masyarakat.

CNBC INDONESIA/FAISAL RAHMAN

Meski sebagian masyarakat merayakan putusan MK sebagai kemenangan bagi demokrasi, ada juga yang meragukan keadilan putusan tersebut. Mereka merasa bahwa MK tidak mencerminkan kehendak mayoritas atau bahkan terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan dan sistem politik secara keseluruhan.

Respon masyarakat tercermin dalam gelombang protes dan unjuk rasa di berbagai tempat. Para demonstran mengecam putusan MK dan menuntut revisi atau perubahan sistem yang dianggap tidak adil. Mereka menyoroti isu-isu seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga peradilan sebagai dasar tuntutan mereka.

Tantangan Demokrasi: Putusan MK Menggugat Kepercayaan Publik

ANTARA

Putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 menjadi ujian bagi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai penjaga konstitusi, MK diharapkan menjadi penengah yang adil dan independen dalam menyelesaikan perselisihan politik. Namun, keputusan MK telah menimbulkan keraguan akan independensinya. Beberapa merasa bahwa putusan MK dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan tertentu, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum dan konstitusi. Hal ini mengancam integritas MK sebagai lembaga yang independen dan netral.

Keraguan terhadap integritas MK tidak hanya mengguncang kepercayaan terhadap lembaga peradilan, tetapi juga terhadap proses demokrasi secara keseluruhan. Jika masyarakat kehilangan keyakinan bahwa proses politik dan hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, maka fondasi demokrasi akan terkikis.

Selain itu, putusan MK yang kontroversial menciptakan polarisasi di antara masyarakat. Beberapa pendukung yang menang mungkin merasa puas dengan keputusan tersebut, sementara yang merasa tidak diwakili secara adil merasa terpinggirkan. Hal ini memperdalam perpecahan sosial dan politik yang ada, mengancam persatuan bangsa.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keraguan akan legitimasi hasil pemilihan umum. Jika hasil pemilu dapat diputuskan oleh pengadilan tanpa mempertimbangkan suara rakyat, maka demokrasi menjadi cacat. Kepercayaan publik terhadap pemilihan umum sebagai instrumen yang mewakili kehendak rakyat menjadi tergugat.

Dampak Jangka Panjang Krisis Legitimasi

BBC INDONESIA

Putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia:

• Ketidakpercayaan terhadap lembaga: Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, pemerintah, dan sistem demokrasi secara keseluruhan dapat terkikis, memicu apatisme politik, ketidaktaatan sipil, dan bahkan kekerasan.

• Polarisasi: Krisis legitimasi dapat memperparah polarisasi masyarakat, memperkuat perpecahan antar kelompok, dan menghambat pencapaian konsensus.

• Instabilitas politik: Ketidakpercayaan dan polarisasi dapat memicu instabilitas politik, termasuk protes massal, kerusuhan, dan bahkan kudeta.

• Kemunduran demokrasi: Krisis legitimasi dapat menghambat kemajuan demokrasi di Indonesia, berpotensi mengakibatkan kemunduran.

Peran Media Sosial dalam Memperburuk Polarisasi

ANTARA

Media sosial memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi, namun juga dapat memperburuk polarisasi:

• Filter bubble: Pengguna media sosial cenderung terpapar dengan informasi yang memperkuat keyakinan mereka sendiri, menciptakan "filter bubble" di mana orang hanya berinteraksi dengan pandangan yang sama.

• Penyebaran informasi yang salah: Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah tentang proses demokrasi dan pemilu, memicu kebingungan dan ketidakpercayaan.

• Ujaran kebencian: Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan propaganda yang meningkatkan ketegangan antar kelompok.

Pentingnya Pendidikan Politik

ANTARA/ROSA PANGGABEAN

Pendidikan politik kritis untuk meningkatkan partisipasi publik dan mendukung demokrasi:

• Memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.
• Mengevaluasi informasi secara kritis.
• Berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses demokrasi.
• Mendukung nilai-nilai demokrasi.

Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan politik dengan mengembangkan kurikulum, menyelenggarakan pelatihan, dan membangun platform edukasi politik yang mudah diakses.

Kesimpulan

Krisis legitimasi yang dipicu oleh putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian semua pihak. Dengan memahami dampak jangka panjang, peran media sosial, dan pentingnya pendidikan politik, kita dapat bekerja bersama untuk memperkuat demokrasi dan membangun masa depan yang lebih stabil dan inklusif bagi Indonesia.