Mohon tunggu...
Raymond Hutahaean
Raymond Hutahaean Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Hukum

Saya seorang mahasiswa hukum.Membaca dan menulis adalah kesukaan saya,saya senang membaca dan menulis tentang Filsafat, Ilmu Hukum dan disiplin ilmu lainnya.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Upaya Hukum untuk Orang yang Susah Bayar Utang

8 Agustus 2024   14:16 Diperbarui: 8 Agustus 2024   16:20 6
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Apakah Anda pernah mengalami hal tersebut? 

Berdasarkan Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Pasal 1 angka 6 bahwa: "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor "

Utang sebagai kewajiban telah diurai pula dalam Pasal 1234 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),berdasarkan klasifikasi tersebut maka Utang adalah perbuatan untuk memberikan sesuatu,berbuat sesuatu,maupun untuk tidak berbuat sesuatu.

Namun bagaimana Upaya Hukum untuk orang yang susah membayar Utang?

Anda dapat melakukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan karena orang tersebut tidak membayar Utang, dasar Hukumnya pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Gugatan Anda dapat meminta pembayaran Utang, ganti kerugian dan juga Bunga. 

Khususnya apabila orang tersebut satu kota atau satu Kabupaten dengan Anda maka anda dapat melakukan Gugatan Sederhana dengan proses yang cepat hanya 25 Hari, biaya ringan dan orang tersebut tidak ada Upaya Hukum lagi untuk melakukan Banding Kasasi ataupun Peninjauan Kembali. Sebagaimana diatur dalam Perma No.4 Tahun 2019 .

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun