Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi tahun 2045. Melalui era Indonesia Emas tersebut memasuki 100 tahun. Persiapan yang jauh dan perlu pertimbangan rencana pembangunan yang optimal dalam sisi Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).
Salah satunya pada bidang pendidikan melalui nomor 4 Quality Education. Saat ini Indonesia belum memiliki Blue Print atau Cetak biru Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 sudah meluncurkan Draf Peta Jalan Pendidikan 2035 yang masih dikatakan belum final dan diperbincangkan oleh Stakeholders atau pemangku kepentingan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi X DPR RI harus gencar untuk merumuskan final mengenai Peta Jalan Pendidikan Indonesia dan perlu dikelarkan sebuah naskah akademik bukan hanya PPT atau PDF saja.
Berbicara dunia pendidikan sangatlah holistik dan dinamis apalagi di Indonesia yang banyak pelbagai aneka ragam. Pendidikan merupakan senjata utama untuk membentuk SDM yang kualitas untuk melakukan terobosan dan inovasi pada Indonesia Emas 2045.
Kebijakan Pendidikan di Indonesia memang adanya sisi dukungan dan tuntutan bahkan kontroversi di masa kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim. Adanya dukungan dengan dihapusnya Ujian Nasional diganti kebijakan Asesmen Nasional, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran dipersingkat hanya 1 lembar, dan Dana BOS yang langsung di transfer ke sekolah. Sisi tuntutan dengan adanya PPPK (pengganti PNS) masih belum beberapa diterima oleh masyarakat Indonesia terutama Guru honorer yang mengabdi sudah lama. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021, Pembubaran BSNP dan wacana adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di bidang pendidikan.
Fenomena tersebut memang dikatan sebagai inkonsistensi kebijakan publik di bidang pendidikan. Melalui produk hukum Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Ssitem Pendidikan Nasional juga perlu kesinambungan dan harmonisasi muatannya untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang baru. Kebijakan pendidikan yang baru diluncurkan, jangan lupa harus ada kajian akademik nya agar dapat dikatakan mempunyai nilai sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Sisi otonomi daerah perlu juga harus selaras memalui kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah mengatur pendidikan sebagai urusan konkuren yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib layanan dasar. Dikhawatirkan adanya peristiwa lempar melempar untuk politik dan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah. Ini menyebabkan salah satunya guru menjadi “objek yang tertindas”.
Langkah Antisipasi dan Rekomendasi Kebijakan
Melihat berbagai problematika dan tantangan kebijakan pendidikan di Indonesia, perlu adanya sisi alternatif langkah antisipasi dengan melakukan rumusan kebijakan dengan tidak terburu-buru, sesuai situasi keadaan, dan komprehensif. Rekomendasi Kebijakan juga perlu di ajak dan diskusi dengan pakar kebijakan pendidikan sesuai dengan bidang, guru, dosen, peneliti, mahasiswa LPTK dan BEM Universitas, organisasi masyarakat yang peduli dengan pendidikan, serta Lembaga Non Profit bidang pendidikan.
Berbagai sisi langkah antisipasi dan rekomendasi kebijakan tersebut dengan harapan dapat mampu memperbaiki kebijakan pendidikan di Indonesia yang sistematis, akademis, inklusif, dan partisipatif untuk menghindari trial and error melalui sisi education policy (kebijakan pendidikan).
