Pinjaman Daerah sebagai Pemulih Ekonomi dan Pembangunan

Pinjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang terikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam surat beharga yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pihak yang dapat melakukan pinjaman daerah adalah pemerintah daerah. 

Pinjaman daerah merupakan salah satu alternative pendanaan APBD yang mengalami defisit. Pinjaman daerah berasal dari berbagai sumber meliputi APBN yang berasal dari pemerintah pusat , pemerintah daerah yang lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank , masyarakat yang merupakan obligasi daerah yang diadakan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri. 

Pinjaman Daerah memiliki tiga jenis jangka waktu pinjaman yang pertama yaitu pinjaman jangka pendek yang paling lama waktunya selama satu tahun kewajiban membayar yaitu pokok pinjaman dan bunga, kedua Pinjaman jangka menengah dengan jangka waktu lenih dari satu tahun yang harus di bayar tidak melebihi batas masa jabatan kepala daerah yang berkelanjutan dengan  membayar pokok pinjaman bunga dan biaya yang lain, dan ketiga yaitu pinjaman jangka panjang pinjaman yang harus dilunasi pada tahun anggaran yang berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman oleh yang bersangkutan. 

Masing-masing jenis jangka waktu pinjaman memiliki penggunaan yang berbeda-beda  yang pertama jangka pendek yang digunakan untuk menutup kekurangan arus kas , kedua pinjaman jangka menengah yang digunakan untuk membiayai pelayanan public yang tidak menghasilkan penerimaan, ketiga jangka panjang yang digunakan sebagai membiayai kegiatan investasi prasarana atau sarana dalam segi pelayanan public yang menghasilkan penerimaan langsung maupun tidak langsung dan memberikan benefit ekonomi sosial, dan yang terakhir Khusus pinjaman jangka panjang yang berbentuk obligasi daerah diperuntukkan sebagai membiayai investasi prasarana atau sarana dalam segi pelayanan public yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang didapatkan dari pungutan atas penggunaan prasarana atau sarana.

Pinjaman daerah sudah menjadi alternative pembiayaan pembangunan tepatnya di provinsi Nusa Tenggara Barat. Pandemic covid memberikan berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya sudah ditargetkan di dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 yang mengalami progress yang kurang jelas atau signifikan karena terbatasnya anggaran yang tersedia.  

Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah provinsi NTB mengajukan pinjaman PEN Pemerintah Daerah kepada PT.SMI  sebesar 750 miliar dengan jangka waktu 8 tahun dan telah di acc dengan ditandatangani perjanjian pinjaman oleh Gubernur NTB dan Direktur PT.SMI pada 13 Agustu 2021. Menurut Gurbernur NTB penggunaan pinjaman daerah tersebut difokuskan terhadap perbaikan infrastruktur jalan yang tersebar di 10 kabupaten atau kota dengan anggaran 250 miliar , dan digunakan pembangunan pengembangan rumah sakit umum dengan anggaran 500 miliar. 

Alokasi terhadap perbaikan infrastruktur jalan ini setidaknya berdampak baik seperti dalam mewujudkan biaya angkut logistic yang kompetitif, penciptaan lapangan kerja , pencipta kawasan ekonomi baru , meningkatkan pelayanan public. Lalu alokasi anggaran terhadap pemngembangan Rumah sakit Umum unutk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan public terlebih pada persiapan dalam rangka Indonesia menjadi tuan rumah MotoGp 2022 yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika.

Pinjaman daerah juga membantu Lamongan dalam pembiayaan infrastruktur . pada tahun 2022 P Pemerintah Kabupaten Lamongan mengajukan pinjaman daerah kepada lembaga keuangan Bank yaitu Bank Jatim dengan anggaran sebesar 200 miliar rupiah. Menurut kepala BKAD Kabupaten Lamongan dana tersebut diperuntukkan sebagai pembiayaan infrastruktur diutamakan jalan kabupaten dan pengadaan tanah dalam mendukung pembangunan ring road utara Lamongan. 

Menurut Khusnul Yaqin pinjaman daerah ini memberikan benefit yang baik Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap mengurangi opportunity lost jadi diperlukan langkah cepat dalam strategi pembangunan khususnya jalan kabupaten, lalu pembangunan ring road utara Lamongan juga perlu diselesaikan pengadaan tanahnya karena opportunity lost mendatangkan opportunity cost yang lebih besar di masa yang akan mendatang.  Pembangunan ring road uatara Lamongan ini akan membangkitkan perekonomian masyarakat dan wilayah kota yang lebih tumbuh maju dengan kebutuhan ppembangunan Lamongan.

Dari dua studi kasus diatas dapat diketahui bahwa pinjaman daerah yang diperuntukkan ke bidang infrastruktur mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah.