Agus Marto Jadi Cawapresnya Aburizal Bakrie?

Sebuah selentingan perpolitikan kembali terdengar. Mantan Menteri Keuangan yang juga Mantan Direktur Utama Bank Mandiri yang kini menjabat Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardoyo, tengah melakukan negosiasi dengan Aburizal Bakrie alias ARB alias Ical untuk kemungkinan menjadi Cawapres pendamping Capres Golkar tersebut.

Sebuah paket upeti menarik pun disiapkan Agus Marto kepada sang Capres Golkar tersebut. Paket upeti ini diyakini dapat meningkatkan pencitraan dan elektabilitas Aburizal Bakrie, sekaligus dapat mengamankan Agus Marto dari potensi ganjalan dirinya.

Para pengamat pertarungan para Titan pasti sudah mengetahui rivalitas Agus Marto dengan keluarga Bakrie yang selama ini terjadi. Agus Marto berbenturan dengan keluarga Bakrie pada persoalan sengketa Newmont dan Lapindo. Kasus Newmont dan Lapindo merupakan isu yang sering orang sebut sebagai ‘Dosa Bakrie’.

Ceritanya seperti ini. Arbitrase internasional putuskan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) melepaskan 51% sahamnya kepada domestik. Berhubung Merukh Enterprise (milik keluarga Jusuf Merukh, salah satu orang dekat Soekarno di masa lampau) sudah menguasai 20% saham, sehingga NNT cukup lepaskan 31% saham lagi ke domestik.

Mengacu pada hasil arbitrase, NNT harus divestasi dalam 5 tahap : 3% (2006), 7% (2007), 7% (2008), 7% (2009) dan 7% (2010). Total 31%. Hak pertama beli 31% divestasi Newmont jatuh pada pemerintah RI. Hak ini tidak diambil karena pemerintah tidak ada dana. Apabila pemerintah RI tidak ambil, hak kedua jatuh pada BUMN, ketika itu PT Bukit Asam dan PT Aneka Tambang yang berminat beli 31% saham NNT. Rupanya, Bukit Asam dan Aneka Tambang juga kekurangan dana untuk beli 31% divestasi Newmont dan mundur dari penawaran.

Hak ketiga jatuh pada Pemda NTB. Semula Pemda NTB juga diperkirakan mundur dari penawaran beli 31% saham Newmont, juga karena masalah dana. Namun dengan masuknya PT Multi Capital anak usaha Bumi Resources milik Bakrie, jadilah konsorsium Pemda NTB dengan Bakrie untuk beli Newmont. Konsorsium ini bernama PT Multi Daerah Bersaing dengan komposisi saham : Multi Capital (Bakrie) 75% dan Daerah Maju Bersama (Pemda NTB) 25%. Hingga tahun 2009, Multi Daerah Bersaing (konsorsium) telah mengeksekusi 24% saham Newmont. Kepemilikan Multi Daerah Bersaing 24% itu artinya Bakrie pegang 18% saham Newmont dan Pemda NTB pegang 6% saham Newmont dalam 1 keranjang.

Pada akhir 2009, komposisi saham NNT adalah Multi Daerah Bersaing 24%, Pukuafu 20% dan Newmont Mining Corporation 56%. Sisa divestasi untuk tahun 2010 adalah 7% yang kemudian jadi polemik dan hingga saat ini tidak beres juga.

Kenapa harus polemik?

Sebelum menjawab ini, semua perlu paham dulu bahwa struktur tertinggi dalam sebuah perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apa yang akan terjadi kalau Newmont benar-benar melepas sisa 7% itu kepada pengusaha lokal? Lihat logika RUPS tadi. Apabila sisa 7% dilepas, komposisi saham NNT akan menjadi : Multi Daerah Bersaing 31%, Pukuafu 20%, Newmont Mining Corp 49%. Bahasa sederhananya : Pengusaha Lokal 51% dan Newmont Mining (Asing) 49%. Bayangkan apa yang dapat terjadi pada operasional NNT?

Apabila Multi Daerah Bersaing dan Pukuafu satukan suara dalam RUPS, maka seluruh jalannya perusahaan Newmont akan ikuti suara lokal. Selain itu, Multi Daerah Bersaing yang memiliki lebih dari 30% saham, bisa menempatkan 2 orang direksi dan 1 orang komisaris di Newmont. Selama ini, seluruh jalannya perusahaan Newmont di Indonesia ditentukan oleh Newmont Mining Corp sebagai pemegang saham mayoritas. Dan seluruh jajaran manajemen Newmont (NNT) hanya tunduk pada kepentingan dan agenda Newmont Mining Corp dan AS.

Ada 2 buah keuntungan apabila sisa 7% itu jatuh ke tangan Multi Daerah Bersaing : Pertama, 2 direksi dan 1 komisaris Newmont (NNT) akan menyuarakan kepentingan dalam negeri. Kedua, apabila Multi Daerah Bersaing satukan suara dengan Pukuafu Indah, maka RUPS Newmont akan selalu dimenangkan oleh kepentingan lokal. Sesungguhnya, itulah semangat divestasi dan tujuannya. Memenangkan suara domestik dalam RUPS di perusahaan asing yang mengeruk SDA kita.

Dan itu pula yang menyebabkan dalam perjuangan divestasi, selalu tujuannya adalah lokal memperoleh 51% saham, agar asing tidak semena-mena.

Pada tahun 2010, Newmont Mining ketar-ketir dengan pelepasan sisa 7% saham yang harus didivestasikan itu, karena akan selalu kalah di RUPS. Newmont Mining pun menyusun siasat lain. Masih ingat muslihat pinjaman dana ke Pukuafu agar Pukuafu bisa beli 20% saham NNT tahun 1987?

Agus Marto pada tahun 2010 baru saja menjabat Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani yang diangkat dari SPG (Sales Promotion Girl) World Bank menjadi Direktur World Bank. Debut pertama Agus Marto adalah melakukan aksi ingin membeli 7% sisa divestasi Newmont. Tujuannya, tentu saja membela kepentingan asing dan Newmont Mining. Agus Marto ini memang salah satu kader Global Bankers. Meski secara mekanisme, pemerintah pusat sudah tidak bisa lagi mengambil 7% saham Newmont tersebut, tapi Agus Marto kekeh. Padahal, pemerintah pusat sudah menolak ambil divestasi Newmont, seperti juga BUMN Antam dan Bukit Asam yang sudah tolak.

Maka memang sewajarnya opsi membeli saham Newmont itu jatuh ke tangan Pemda NTB. Agak aneh memang kenapa Agus Marto kekeh ambil sisa 7% saham Newmont tersebut, sementara pemerintah pusat sudah menolak. Tampaknya tidak ada penjelasan lain selain untuk menunda sisa divestasi 7% itu agar tidak jatuh ke tangan Pemda NTB. Sederhananya, Agus Marto seolah ditugaskan Newmont (asing) untuk mencegah agar 51% saham Newmont tidak jatuh ke tangan lokal (Pemda NTB).

Hingga saat ini, sisa divestasi 7% itu masih tidak jelas nasibnya. Thanks to Agus Marto yang telah membuat bangsa Indonesia kalah lagi dengan permainan pihak asing untuk menguasai tambang-tambang di Indonesia.

Rupanya, permainan Agus Marto dalam sengketa sisa saham 7% Newmont itu bukan sekedar untuk membela kepentingan asing semata, tetapi juga untuk kepentingan pribadi. Dalam ajang perpolitikan 2014, Agus Marto juga ikut mengincar kursi Cawapres. Aburizal Bakrie sebagai Capres Golkar menjadi salah satu target Agus Marto untuk memuluskan jalannya itu.

Agus Marto menawarkan transaksi sisa 7% divestasi Newmont itu kepada Aburizal Bakrie apabila dirinya dijadikan Cawapres oleh Golkar. Meski Agus Marto saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), namun penggantinya di Menteri Keuangan, Chatib Basri, adalah kadernya Agus Marto juga. Mudah saja bagi Agus Marto untuk memerintahkan Chatib Basri muluskan transaksi 7% itu ke Bakrie jika permintaannya sebagai Cawapres Golkar dipenuhi.

Agus Marto saat ini sudah membentuk tim sukses sendiri di rumah dinasnya di Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat.

Selain upeti 7% saham Newmont, Agus Marto juga menawarkan pengamanan Lapindo kepada Aburizal Bakrie. Seperti diketahui, Lapindo disebut orang sebagai ‘Dosa Terbesar Bakrie’. Kunci penyelesaian masalah Lapindo salah satunya ada pada lembaga Kementerian Keuangan sebagai pelaksana pengucuran dana APBN.

Berdasarkan Perpres 2007 tentang Lapindo, diputuskan bahwa pada Area Terdampak merupakan tanggung jawab Bakrie Group (bersama Santos Oil dan Medconya Arifin Panigoro sebagai operator blok Brantas). Sementara Area Luar Terdampak merupakan tanggung jawab pemerintah. Pokok permasalahannya ada pada Area Luar Terdampak yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pada masa Sri Mulyani dan Agus Marto menjabat, kucuran dana APBN untuk Area Luar Terdampak dipolitisir dan dihambat, sehingga menciptakan gejolak pada masyarakat yang hidup di Area Luar Terdampak.

Sementara, masyarakat yang hidup di Area Terdampak kini sebagian besar hijrah ke Area Luar Terdampak. Dihambatnya kucuran APBN oleh Sri Mulyani dan Agus Marto kepada masyarakat di Area Luar Terdampak menciptakan konflik sosial. Itulah pokok permasalahannya, politisasi kasus Lapindo dengan skema menghambat kucuran dana oleh Kementerian Keuangan.

Lagi-lagi, ini dijadikan alat kepentingan pribadi oleh Agus Marto. Dalam lobinya kepada keluarga Bakrie, Agus Marto juga menawarkan jasa ‘pengamanan Lapindo’ apabila Golkar mau menjadikan dirinya sebagai Cawapres.

Setiap penawaran selayaknya bersanding dengan adanya permintaan. Apa saja permintaan dari Agus Marto kepada Bakrie dengan upeti pengamanan Lapindo dan Newmont tersebut?

Agus Marto meminta jabatan Cawapres Golkar serta pengamanan dari kasus Hambalang dan Century. Nama Agus Marto memang terkait pada kasus Hambalang dan Century. Dan seperti kita ketahui, kasus Hambalang dan Century adalah salah satu senjata dari Golkar untuk menjatuhkan pencitraan Demokrat. Tentu saja, dalam ajang Pileg dan Pilpres ini, kita akan segera mendengar kasus Hambalang dan Century diramaikan kembali. Agus Marto akan terkena imbas kalau tidak minta pengamanan dari Golkar.

Singkatnya, Agus Marto meminta kursi Cawapres juga pengamanan dirinya dari kasus Hambalang dan Century dengan imbalan sisa divestasi 7% saham Newmont dan Lapindo kepada Bakrie.

Menarik bukan?

Sedikit ulasan tambahan soal divestasi Newmont. Taktik pertama Newmont untuk menghadang lokal menguasai mayoritas saham Newmont adalah menugaskan Agus Marto mengambil 7% itu. Masih ada taktik kedua, begini ceritanya.

Perlu dicatat meski Pukuafu beli 20% saham Newmont (NNT) pakai pinjaman dana dari Newmont Mining, tidak menjadikan Pukuafu pro Newmont. Beruntung, pinjaman Pukuafu kepada Newmont Mining Corp belum tuntas sehingga ada sisa utang Pukuafu yang dapat dimiliki balik oleh Newmont. Terjadilah transaksi pengambilalihan balik (buy back) sisa utang Pukuafu yang dikonversi ke saham Newmont (NNT) pada 25 Juni 2010.

Agar tidak ketahuan transaksi ini merupakan pembelian balik saham Newmont (NNT) oleh Newmont Mining Corp, dipakailah pihak lain. Adalah PT Indonesia Masbaga Investama yang menjadi 'pembeli' 2,2% saham Newmont (NNT) dari Pukuafu pada 25 Juni 2010 senilai US$ 71,3 juta.

Usai transaksi ini, komposisi saham Newmont : Multi Daerah Bersaing 24%, Pukuafu 17,8%, Indonesia Masbaga 2,2% dan Newmont Mining Corp 56%. Dengan cara ini, seandainya sisa 7% saham Newmont dilepas ke Multi Daerah Bersaing, suara dalam RUPS tetap dimenangkan Newmont Mining Corp.

Sederhananya, Multi Daerah 31% (pasca dapat 7%) + Pukuafu 17,8% = 48,8% versus Newmont Mining Corp 49% + Indonesia Masbaga (2,2%) = 51,2%.

Dengan tipu daya tersebut, dalam RUPS suara lokal 48,8% versus suara asing (Newmont dan Masbaga) 51,2%. Siapa yang menang? Newmont.

Pertanyaannya kemudian, siapakah PT Indonesia Masbaga Investama?

Berdasarkan dokumen Keputusan Pemegang Saham PT Indonesia Masbaga Investama pada 11 Februari 2011, perusahaan ini dimiliki 4 pihak yaitu : Yayasan Sanata Darma 60%, Yayasan Karya Akademi Tehnik Mesin Industri (ATMI) 25%, lalu Nusantara Suria Atmadja 10%, dan Gusrizal Sjam 5%.

Melihat komposisi tersebut, pemegang saham mayoritas PT Indonesia Masbaga Investama adalah Yayasan Sanata Dhatma sebanyak 60% saham. Artinya, Yayasan Sanata Dharma mengendalikan penuh PT Indonesia Masbaga Investama dan memiliki 1,32% saham Newmont (NNT).

Yayasan Sanata Dharma adalah pemilik Universitas Sanata Dharma, kampus Jesuit di Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1955. Ketua Yayasan Sanata Dharma adalah Budi Susanto yang merupakan teman dekat Jacob Oetama, pendiri Kompas Group. Budi Susanto, sebagai Ketua Yayasan Sanata Dharma merupakan pihak yang menjadi penghubung dengan Newmont Mining Corp. Budi Susanto (Ketua Yayasan Sanata Dharma), juga menjabat Wakil Ketua pendirian Universitas Multimedia Nusantara (UMN) milik Kompas Gramedia.

Apakah ada kaitannya dengan Kompas Group tidak pernah memberitakan polemik divestasi Newmont? Tanya dong ke Budi Susanto.

Pertanyaannya, kenapa Yayasan Sanata Dharma 'bantu' tipu daya Newmont Mining melalui skema beli 2,2% saham Newmont (NNT) dari Pukuafu?

Jawabannya, Newmont Mining berlindung di balik kemasan 'CSR Pendidikan' agar Yayasan Sanata Dharma mau ikut skenario ini. Dividen Newmont (NNT) untuk Indonesia Masbaga Investama yang dikendalikan Yayasan Sanata Dharma adalah untuk cicilan utang dan penelitian.

Apa mahar yang diberikan Yayasan Sanata Dharma melalui Indonesia Masbaga Investama kepada Newmont Mining Corp? Suara 2,2% untuk Newmont dalam RUPS.

Yayasan Sanata Dharma 'dipenjara' oleh utang pembelian 2,2% saham Newmont (NNT) oleh Newmont Mining Corp. Apabila Yayasan Sanata Dharma melanggar perjanjian mahar tersebut, maka seluruh dividen untuk cicilan utang, tidak ada dana penelitian. Canggih bukan cara Newmont Mining Corp mengunci posisinya dengan kemasan CSR Pendidikan menggandeng Yayasan Sanata Dharma?

Newmont sudah memiliki taktik tersebut untuk amankan suara RUPS, melalui Sanata Dharma Connection. Atas alasan itu pula, sisa 7% itu dilepaskan kepada lokal (Pemda NTB) ataupun Bakrie sudah tidak masalah lagi. Karena itu pula kini Agus Marto menjadikan sisa 7% saham Newmont itu untuk kepentingan jualan menjadi Cawapres di 2014 ini.

Mari kita simak perkembangan selanjutnya

Sekian