Memahami Model Deradikalisasi di Negara Lain

[caption caption="jalandamai.org"][/caption]Sebagian orang berpandangan miring terhadap program deradikalisasi, yang dianggap sebagai bentuk deislamisasi. Padahal, program ini bertujuan untuk mengurangi paham radikal yang melekat pada diri seseorang. Program ini juga bertujuan agar seseorang yang pernah melakukan tindak pidana terorisme, atau yang baru terpengaruh paham radikalisme, bisa menjadi pribadi yang toleran dan menjaga kerukunan antar sesama. Terbukti, tidak hanya Indonesia yang menerapkan deradikalisasi. Mari kita coba bandingkan beberapa model yang dilakukan negara lain.

Di Yaman. Negara ini mulai menerapkan program deradikalisasi pada 2002, melalui Komite untuk Dialog (Committee for Dialogue). Prioritas dari program ini adalah, dialog dan debat intelektual, untuk meyakinkan kepada kelompok radikalis dan teroris, bahwa pemahaman yang mereka anut selama ini salah. Namun, Yaman hanya mengandalkan model dialog teologis dan kurang didukung program lainnya. Akibatnya, tingkat kesuksesannya hanya 60 %, dan akhirnya program ini dihentikan pada 2005 silam.

Arab Saudi juga menerapkan program deradikalisasi. Program ini mereka sebut PRAC (Prevention, Rehabilitation and After Care). Program pencegahan, rehabilitasi dan perawatan paska program ini, dilakukan oleh Lajnah al-Musnashahah atau Komite Penasehat. (Baca: Berdialog dengan Teroris)

Pada tahap awal, para narapidana terorisme diperiksa kondisi psikis dan tingkat pengetahuannya, untuk kepentingan pengelompokan. Selanjutnya, para napi diwajibkan mengikuti ceramah antiterorisme. Mereka juga bisa berdialog langsung dengan penceramah. Jika tahap pertama ini lulus, masuk ke program Care Center. Jika dinyatakan lulus, mereka akan dibebaskan dan diberikan bekal finansial untuk modal usaha. Kalangan pengamat menilai, program ini belum sepenuhnya berhasil, karena 20 % dari mereka yang lulus melalui program ini, kembali lagi bergabung ke kelompok terorisme.

Mesir juga menerapkan program deradikalisasi. Konsep dialog teologis, juga diusung negara ini untuk mengurangi persepsi teroris yang salah. Pemerintah pun sempat memfasilitasi pertemuan para tokoh JI Mesir dengan para ulama Al-Azhar. Pertemuan ini menghasilkan maklumat penghentian aksi kekerasan. Dari maklumat inilah, muncul serial buku bertobatan yang dibuat oleh tokoh JI Mesir. Fokus deradikalisasi di Mesir tidak difokuskan pada individu narapidana, namun diarahkan pada kelompok atau organisasi, untuk menderadikalisasi kelompoknya.

Singapura, negara yang sebesar kota Jakarta ini, juga menerapkan deradikalisasi. Dalam buku Angel Rabasa, yang berjudul Deradicalizing Islamist Extremist, disebutkan program deradikalisasinya terdiri dari beberapa komponen, diantaranya rehabilitasi psikologis, rehabilitasi agama, rehabilitasi sosial, serta keterlibatan masyarakat dan dukungan keluarga. Negara ini juga membentuk Religious Rehabilitation Group (RRG) pada 2003. Selain rehabilitasi psikologis dan teologis, dalam rehabilitasi sosial, rehabilitasi pendidikan dilakukan melalui pendidikan dan penyediaan lapangan kerja.

Bagaimana dengan Indonesia? Program deradikalisasinya memiliki enam pendekatan, yaitu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan. Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang ditugaskan untuk merancang dan mengkoordinasikan kegiatan deradikalisasi ini. Meski pendekatannya dinilai cukup komprehensif, implementasinya masih belum sepenuhnya berjalan lancar. BNPT pun rencananya juga akan membentuk lapas khusus napi terorisme, agar program deradikalisasi ini bisa berjalan maksimal.

Nah, berbagai model deradikalisasi diatas, semoga bisa memberikan wawasan mengenai apa itu deradikalisasi. Anggapan bahwa deradikalisasi akan mengurangi pemahaman agama Islam. Anggapan itu sepertinya muncul karena kurangnya informasi, mengenai apa itu deradikalisasi. Perlu diketahui, tujuan utama dari deradikalisasi adalah, membuat para teroris meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan, kelompok radikal mendukung pemikiran yang toleran, dan agar kelompok radikal mendukung program pemerintah, untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.