Jangan Terjebak Politisasi Agama Pada Pilkada

"Berharap akan terpilihnya penguasa amanah dalam sistem demokrasi tak ubahnya dengan pungguk merindukan bulan. Sistem demokrasi akan terus menjaga kepentingan oligarki melalui politik transaksionalnya. Rakyat hanya menjadi obyek politikyang dipakai menurut kepentingan mereka" Muslimahnews.id

Narasi ini ada dalam sebuah postingan sebuah akun yang cukup catchy, yang  punya 100 ribu followers dan banyak engagement. Jika kita telisik lebih lanjut, konten-kontennya mengarah ke amplifikasi faham transnasional yan banyak menyingung soal pentingnya syariat Islam sebagai landasan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, akun itu juga menarasikan sbb: Jangan Berharap pada Demokrasi. Mustahil penguasa yang amanah lahir dari sistem demokrasi, sebab demokrasi adalah sistem yang menghalalkan aturan dibuat oleh manusia yang sarat kepentingan bukan aturan Islam. Maka siapa saja yang terpilih menjadi penguasa, tentu akan menerapkan kebijakan yang menguntungkan bagi nya.

Postingan pertama, pengelola akun bermaksud membahas Pilkada yang akan berlangsung sebentar lagi. Pilkada adalah salah satu kemajuan berdemokrasi untuk memilik pemimpin. Pasti semua orang berkeinginan untuk mendapat pemimpin amanah.

Sang pemilik akun tampak tidak setuju dengan demokrasi karena dia berpaham transnasional. Kata demokrasi sendiri berasal dari kata Yunani kuno yaitu demokratia yang merupakan gabungan dari kata demos (rakyat ) dan kratos (kekuasaan). Secara implementatif, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan berhak menentukan arah dan kebijakan pemerintahan. Ini jauh berbeda dengan bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki dimana kekuasaannya dipegang oleh satu orang. Kita bisa melihat Thailand, Inggris , beberapa kerajaan di Eropa dll.

Dalam negara modern, demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan menyampaikan aspirasi mereka. Rakyat juga dapat ikut serta dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Proses dan hasilnya harus kita hormati, seperti halnya proses Pilkada dan hasilnya.

Jadi kita tidak mungkin untuk memakai syariat Islam untuk mengatur kebijakan negara karena negara kita adalah negara multikultural sehingga filosofi Pancasila dan demokrasilah yang paling cocok diterapkan di Indoensia.

Jadi jelang Pilkada jangan terjebak pada kegiatan politik yang  mengatasnamakan agama.