Gejolak Pasar Keuangan Global akibat Wabah COVID-19 dan Respon Kebijakan Indonesia

Kekhawatiran investor terhadap penyebaran wabah COVID-19 berpengaruh terhadap volatilitas pasar ekuitas yang tercermin dari fluktuasi Volatility Index (VIX) sebesar 41,9 atau meningkat 235 persen sejak awal tahun 2020. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 (130 persen), tahun 2008 (78 persen), dan tahun 2007 (95 persen). VIX merupakan indikator untuk mengukur risiko pasar dan ekspektasi pasar terhadap volatilitas 30 hari kedepan. 

Peningkatan VIX ini sejalan dengan terkoreksinya indeks saham S&P 500 US. The Center for Disease Control and Prevention (CDC), lembaga kesehatan publik di AS menemukan kasus COVID-19 yang tidak diketahui asalnya di California Utara mengindikasikan kemungkinan penyakit ini menyebar secara pandemik. 

Hal ini mendorong aksi jual di pasar saham Wall Street sehingga indeks harga saham AS jatuh signifikan ke level terendah pada 28 Februari 2020. Sampai dengan 7 Maret 2020, indeks saham AS masih berada di zona merah, termasuk pasar saham di wilayah Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia Pasifik. Kapitalisasi pasar saham global turun signifikan dari USD87,32 Triliun pada 24 Februari 2020 menjadi USD79,94 Triliun pada 7 Maret 2020.

Meningkatnya faktor risiko global mendorong investor untuk mengalihkan investasinya ke emas sebagai aset lindung nilai atau safe haven di saat pasar dipenuhi ketidakpastian. Hal ini tercermin dari harga kontrak berjangka emas naik ke USD1674 per troy ounce, tertinggi sejak 2012. Di sisi lain, imbal hasil (yield) surat utang Pemerintah AS tenor 10 tahun untuk pertama kalinya dalam 150 tahun terakhir jatuh dibawah 1 persen.

Transmisi ke Perekonomian Indonesia dan Respon Kebijakan

Gejolak pasar keuangan global juga berdampak terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dimana secara tahunan (s.d 6 Maret 2020) terkontraksi sebesar -12,72 persen. 

Nilai tukar rupiah terhadap USD juga terdepresiasi sebesar -2,65 persen. Selain berdampak ke pasar saham dan nilai tukar, transmisi ke perekonomian Indonesia juga melalui jalur perdagangan, investasi, dan pariwisata mengingat Tiongkok merupakan patner utama Indonesia. Tiongkok merupakan tujuan terbesar ekspor non migas dan impor non migas Indonesia dengan masing-masing nilai pada 2019 sebesar USD27,9 Miliar (share=16,7 persen) dan USD44,9 Miliar (share=26,3 persen). 

Dari sisi investasi, Tiongkok menjadi negara terbesar kedua setelah Singapura dengan nilai PMA sebesar USD6,5 miliar pada 2019. Sementara dari sisi pariwisata, kunjungan wisman Tiongkok pada 2019 mencapai 2,1 juta, terbesar kedua setelah Malaysia. Penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 1 persen dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,1 -- 0,3 persen.

Sejauh ini, pemerintah bersama otoritas moneter dan keuangan telah berupaya merespon wabah COVID-19 agar dampaknya tidak semakin meluas terhadap perekonomian Indonesia. 

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal tahap pertama melalui (1) Percepatan Kartu Pra Kerja dengan target 2 juta manfaat, (2) Penambahan Kartu Sembako menjadi Rp200 ribu selama 6 bulan untuk 15,2 juta penerima, (3) Stimulus Perumahan dengan penambahan anggaran sebesar Rp1,5 Triliun yang terdiri dari Rp800 Miliar subsidi bunga dan Rp700 Miliar subsidi uang muka, (4) Insentif Wisman dengan alokasi tambahan Rp298 Miliar, terdiri dari Rp98,5 Miliar untuk airlines dan travel agent, Rp103 Miliar untuk promosi, Rp25 Miliar untuk tourism, dan Rp72 Miliar untuk influencer (5) Insentif Wisnus yang diberikan 30% di 10 tujuan wisata dengan kuota seat 25% per penerbangan selama 3 bulan (Maret, April, Mei). Selain itu, diskon avtur di bandara pada 9 destinasi senilai Rp265,5 Miliar, (6) Realokasi anggaran khusus untuk 10 destinasi wisata, dan (7) Tarif pajak hotel dan restoran menjadi 0 persen.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia telah melakukan respon kebijakan dengan (1) Meningkatkan intensitas triple intervention dengan intervensi di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN, (2) Menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing Bank Umum Konvensional dari semula 8 persen menjadi 4 persen dan berlaku mulai 16 Maret 2020, (3) Menurunkan GWM Rupiah sebesar 50 bps kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor. Kebijakan akan diimplementasikan mulai 1 April 2020 untuk berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali, (4) Memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing, (5), Menegaskan kembali bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia.