Mohon tunggu...
rasyid ridho
rasyid ridho Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ini Jawaban Mengapa Kemendagri Usulkan UU Parpol Baru Tak Bisa Usung Capres di Tahun 2019

16 September 2016   20:28 Diperbarui: 16 September 2016   20:43 404
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber Gambar: Kompas.com


Percaturan peta politik nasional dewasa ini tampaknya semakin memanas. Jika di tahun 2014 lalu ada 10 parpol yang ikut Pemilu, saat ini kondisi politik semakin menggeliat, setelah ada sejumlah Partai Politik baru, yang mulai bermunculan.

Diketahui, ada tiga Partai Politik yang kini menjadi sorotan publik. partai tersebut yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Islam Damai Aman (Idaman).

Kehadiran ketiga partai tersebut, tak bisa diremeh temehkan oleh ke-10 partai lama peserta Pemilu tahun 2014 kemarin. Berbagai manuverpun dilancarkan untuk menarik simpati masyarakat. Dan hasilnya, sungguh menakjubkan dan membuat geger dan geleng-geleng partai politik lama. Kegegeran partai politik lama tersebut sangat terlihat dalam sepekan terakhir ini. Para politikus lama disibukkan dengan urusan Parpol baru yang konon tak bisa mengusung calon Presiden, sebelum memiliki kursi di parlemen.

Jika kita flashback, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan bencana perpecahan di tubuh sejumlah partai politik, yang dalam beberapa bulan kemarin sempat merebak dan menghebohkan publik. Sebut saja perpecahan yang terjadi dalam tubuh Golkar dan PPP. Golkar yang sedari dulu menjadi lawan politik berat PDIP, tiba-tiba melenceng dan berselingkuh. Begitu juga dengan PPP. Bisa kita saksikan bagaimana dulu kemesraan Surya Dharma Ali dengan Prabowo. Ya, politik pecah belah ini memang sengaja diciptakan dan disetting untuk agenda-agenda politik PDIP ke depan, termasuk membendung Capres dari partai baru di tahun 2019 nanti.

Mau ada reshuffle hingga jilid 10pun, tetap saja kubu istana tidak akan mengotak-atik kursi Kemendagri. Kemendagri akan tetap dikendalikan oleh orang-orang PDIP, karena kursi ini menjadi kunci dan penentu untuk memuluskan agenda PDIP untuk meraih kekuasaan kembali di tahun 2019.

Bisa kita lihat sekarang bagaimana Tjahjo Kumolo selalu berteriak, mengusulkan format baru untuk Pilpres 2019. Termasuk akan mengususlkan kepada DPR, UU tentang Partai Baru tidak bisa mengusung Calon Presiden di tahun 2019 nanti, dan usulan tersebut sudah diamini oleh Romahurmuzi juga Setya Novanto, karena kedua Partai tersebut sudah berhasil ditaklukkan dan dikendalikan oleh PDIP. Semakin terang benderanglah ketakutan PDIP sekarang.

Ada ketakutan yang begitu menggebu-gebu dalam diri mereka yang dibalut dengan alibi konstitusi. Bisa kita saksikan di antara ketiga partai baru yang selalu bergerilya saat ini, yang manakah yang paling kuat. Partai apalagi tersebut kalau bukan Partai Perindo dan PSI.

Ya, sudah terbukti bagaimana Perindo walaupun masih seumur jagung, tapi semakin tumbuh pesat dan banyak disukai masyarakat. Hasil rilis survei terbaru, Perindo sudah menyalip lima Partai di Perlemen, yakni PKB, PPP, PAN, Hanura dan Nasdem. Begitu juga dengan tingkat popularitas Hary Tanoe yang semakin hari semakin menanjak. Hasil survei SMRC terakhir kemarin merupakan bukti nyata bahwa HT berada di pucuk 4 terbesar pemimpin potensial di tahun 2019.

PSI sebagai Partai baru, tapi mereka terhitung begitu cerdas dalam menarik simpati masyarakat. Dengan modal kesetaraan gender, PSI mampu meraup lebih banyak kader jelita, cantik, merona dan membahana. Oleh sebab itulah, kader-kader PSI banyak didominasi oleh perempuan. 

Inilah alasan kuat mengapa PDIP melalui Kemendagrinya mencekal Hary Tanoe untuk diusung menjadi Capres di Pilpres tahun 2019 nanti. Kubu PDIP mulai keteteran melihat aksi Perindo dengan manuver ekonomi karakyatannya yang semakin hari banyak disukai masyarakat, ditambah semakin naiknya popularitas dan elektabilitas Hary Tanoe. Ini baru tahun 2016, apalagi hingga 2019 nanti. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun