Program Fauzi-Nara Vs Jokowi-Ahok, Mana yang Lebih Realistis dan Membumi?

Isu SARA yang merebak menjelang Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua, sungguh sangat membuat kita semua gerah. Ada yang tak suka dan protes keras, ada yang tak nyaman, ada yang biasa-biasa saja menanggapinya, ada yang senyum datar serta ada yang diam tak peduli dan tak mau tahu. Beragam ekspresi terlihat terutama di berbagai kanal media sosial, termasuk Kompasiana. Entahlah, apakah isu itu memang dihembuskan untuk menjatuhkan pamor salah satu kandidat atau justru bagian dari strategi meraih simpati konstituen di wilayah DKI Jakarta yang begitu majemuk ini.

Bagi saya, yang paling penting adalah justru melihat sejauh mana program kerja kedua kandidat ini benar-benar memberikan solusi atas problematika di ibukota Negara ini. Kejelian mereka dalam merancang program bisa menjadi refleksi, siapa gerangan yang menjadi kandidat terbaik dan layak dipilih dengan mempertimbangkan secara kritis apa yang akan mereka rencanakan dalam membangun Jakarta Lebih Baik.

Saya tidak tahu apakah sejauh ini ada program terbaru dari masing-masing kandidat yang dirilis pasca Pilkada putaran pertama.  Asumsi saya, paling tidak, perubahan yang terjadi—kalaupun ada—akan tidak terlalu signifikan. Saya akan coba mengangkat program kerja 2 kandidat yang sudah ditayangkan di situs www.pilkada.kompas.com

[caption id="attachment_206892" align="aligncenter" width="451" caption="Fauzi - Nara (sumber: formatnews.com)"][/caption]

Program Kerja Fauzi – Nara (SUMBER)

Mengatasi kemacetan di Jakarta

• Perbaikan sarana transportasi massal, pembatasan angkutan berat di tol dalam kota, penerapan parkiroff street, pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) serta rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP).
• Perbaikan sarana transportasi massal, salah satunya dengan menyelesaikan 15 koridor busway. Saat ini, sudah dibuka koridor XI (Kampung Melayu-Pulo Gebang). Kemudian untuk koridor XII (Tanjung Priok-Pluit). Selain itu, dibuat pula angkutan pengumpan atau feeder yang mempermudah warga dari pemukiman untuk menuju ke halte busway terdekat atau stasiun terdekat. Saat ini tersedia 3 rute yaitu rute 1 (Sentra Primer Barat-Daan Mogot), rute 2 (Tanah Abang-Balai Kota) dan rute 3 (SCBD-Senayan).
• Pembatasan angkutan berat di toldalkot diberlakukan sejak pertengahan tahun 2011. Angkutan berat hanya diperbolehkan masuk toldalkot pada pukul 22.00-05.00.
• pembangunan JLNT Antasari-Blok M dan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Saat ini, underpassTrunojoyo yang merupakan bagian dari JLNT Antasari-Blok M sudah dapat digunakan dan terbukti mampu mengurai kemacetan sedikit demi sedikit. Diperkirakan  pembangunan ini akan dapat diselesaikan tahun ini. pembangunan ini merupakan langkah mengurai macet dengan penambahan kapasitas jalan yang memang persentasenya sedikit dibandingkan dengan angka kendaraan yang terus meningkat.
• penerapan parkir off-street sudah dilakukan di Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk sejak pertengahan tahun 2011. namun pada kenyataannya penegakan hukum untuk menertibkan para pelanggar masih minim sehingga masih banyak kendaraan yang parkir di badan jalan. Penerapan parkir off-street di Pasar Baru pun tidak kunjung berjalan karena masih sulit diterima oleh warga.
• ERP, hingga saat ini masih menunggu peraturan dari Kemenkeu terkait detail tarif dan cara penarikan. Proses di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta sudah berjalan lancar, hanya program mengurai kemacetan ini terganjal pemerintah pusat.

Mengatasi banji, termasuk rob di Jakarta Utara

• Program penanganan banjir sendiri lebih memprioritaskan penanganan bencana banjir rob di Jakarta Utara. Saat ini, tanggul di Marunda baru ada sepanjang 300 meter nantinya akan disempurnakan lagi. untuk jangka panjang kebutuhan penanganan banjir rob, DKI menyiapkan master plan pengamanan kawasan pantai Utara Jakarta. Master plan tanggul raksasa ini akan dibuat tahun 2012.
• Melakukan pengerukan 13 sungai di Jakarta yang masuk dalam program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) dan mendapat bantuan dari World Bank. Akan dilakukan juga penataan bantaran Kali Ciliwung dan relokasi warga di sekitar ke rumah susun yang sudah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
• Melanjutkan pembangunan Kanal Banjir Timur yang akan mengurangi banjir di kawasan Timur dan Utara Jakarta. Minimal KBT ini mampu mengamankan seperempat dari luas wilayah kota Jakarta dari ancaman banjir. selain itu, ada juga pemasangan pompa dan gorong-gorong yang berhasil mengurangi titik-titik genangan air. Pada tahun 2007, ada 78 titik genangan air yang menghambat kehidupan rutin warga Jakarta. Namun dengan pengendalian banjir yang dilaksanakan sejak tahun 2007, sebanyak 16 titik genangan sudah bisa dihilangkan. Sehingga total titik genangan air tinggal 62 titik. Pada tahun 2010, sebanyak 40 titik genangan air berhasil dihilangkan Pemprov DKI. Kini tinggal tersisa 18 titik lagi yang harus diselesaikan.
• Jika pada beberapa tahun lalu, genangan air itu akan surut dalam jangka waktu 72 jam, maka sejak akhir tahun 2009 lalu, genangan air akibat hujan itu lebih cepat surut, yakni hanya dalam jangka waktu 14 jam. Ke depan Pemprov DKI menargetkan akan mengurangi banjir di Ibu kota sebanyak 40 persen pada tahun 2011 dan sebanyak 75 persen pada tahun 2016.
• Kemudian membangun waduk di beberapa titik sebagai tempat penampungan air. salah satunya yang sedang dikerjakan adalah waduk Kali Krukut.

Mengatasi masalah premanisme

Bekerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk memberantas tindak kejahatan maupun premanisme di Jakarta. Saat ini, yang tengah berjalan adalah Operasi Kilat Jaya (OKJ) yang yang digelar selama satu bulan dari 23 Februari hingga 23 Maret 2012. Permintaan bantuan untuk menyukseskan operasi ini di Jakarta pasti akan diberikan. Hal ini bertujuan agar warga Jakarta tidak lagi merasa resah dan tidak aman di rumahnya sendiri.

Mengatasi masalah menjamurnya mal dan minimarket

• Perizinan pendirian minimarket tetap harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Revisi Perda ini masih dibahas di legislatif. Jadi jika pendirian minimarket tidak sesuai dengan Perda yang ada dapat dikenai sanksi.
• Beberapa aturan yang ada dalam Perda itu adalah pasar modern dengan luas hingga 200 meter persegi harus berada minimal 500 meter dari pasar tradisional. Pasar modern dengan luas minimal 200-1.000 m2, harus minimal berjarak 1 kilometer dari pasar tradisional. Sedangkan supermarket atau hipermarket sekurangnya barjarak 2,5 kilometer dari pasar tradisional

Mengatasi masalah trotoar dan pedestrian

• Mencoba menggandeng LSM dan meminta konsultan muda untuk bekerja sama dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta memperbaiki pedestrian. April 2012, akan dilakukan uji coba penataan pedestrian di empat titik yaitu Jalan Sabang, Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, Jalan Ridwan Rais dan Jalan Cikini. Nantinya pedestrian ini akan dilebarkan dan ditinggikan sehingga motor tidak mudah menaiki pedestrian.
• Selain itu, dilakukan juga sosialisasi dan penyuluhan di tiap-tiap kelurahan agar mereka mulai menata pedestrian di masing-masing wilayahnya.

Masalah transportasi massal, misalnya program busway

• Saat ini, sudah dibuka koridor XI (Kampung Melayu-Pulo Gebang). Kemudian untuk koridor XII (Tanjung Priok-Pluit). Selain itu, dibuat pula angkutan pengumpan atau feeder yang mempermudah warga dari permukiman untuk menuju ke halte busway terdekat atau stasiun terdekat. Saat ini tersedia 3 rute yaitu rute 1 (Sentra Primer Barat-Daan Mogot), rute 2 (Tanah Abang-Balai Kota) dan rute 3 (SCBD-Senayan).

• Selanjutnya akan diteruskan hingga 15 koridor. Kemudian pada tahun ini, rencananya akan ada penambahan bus gandeng sebanyak 102 armada untuk didistribusikan ke tiap-tiap koridor. Untuk beberapa koridor juga akan dibuka lelang operator untuk memperbaharui kinerja bus transjakarta dalam melayani masyarakat.

Masalah ormas anarkis di Jakarta

Negara ini merupakan negara hukum sehingga apapun yang mengganggu keamanan dan kenyamanan di Jakarta harus ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Pemprov DKI bersama aparat kepolisian dan dibantu TNI akan memantau pergerakan ormas di Jakarta. Bila ada pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi hukum

Masalah banyaknya angka anak putus sekolah

Dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terus meningkat setiap tahunnya, berencana membiayai pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun atau hingga SMA dan sederajat pada 2012. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 26 persen dari Rp 31,76 triliun APBD DKI 2012 untuk biaya pendidikan di Ibu Kota. Dana tersebut antara lain disalurkan dalam bentuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk seluruh siswa tingkat SD dan SMP, serta Bantuan Operasional Buku (BOB) untuk siswa SMA dan SMK.

Jika daerah lain siswa mendapat BOS maka di Jakarta tidak hanya mendapat BOS saja, setiap siswa SD dan SMP DKI juga menerima BOP dan BOB dari APBD. Dari dana BOP setiap siswa SD menerima biaya sebesar Rp 720.000 per tahun dan siswa SMP sebesar Rp 1.320.000 per tahun. Sedangkan SMA juga mendapatkan Biaya Operasional Buku (BOB) sebesar Rp 900.000 per tahun dan SMK sebesar Rp 1,8 juta per tahun.

Jika rencana Kemendiknas untuk menaikkan BOS terlaksana maka BOP untuk siwa SD dan SMP nantinya akan dikurangi,  sehingga dapat dialihkan untuk memberikan bantuan pendidikan di jenjang SMA dan sederajat.

Selama ini, selain memberikan dana BOS dan BOP Pemprov DKI Jakarta juga memberikan beasiswa rawan putus sekolah sebesar Rp 31,44 miliar untuk 10.374 siswa.

Masalah museum agar dapat menyumbang sektor Pariwisata

Melakukan renovasi untuk perbaikan museum yang harus didukung oleh DPRD DKI Jakarta juga. Kemudian melakukan promosi pada warga Jakarta dengan gencar.

134502456738155821

Program Kerja Jokowi-Ahok (SUMBER)

Mengatasi kemacetan

Meneruskan sistem Pola Transportasi Makro yang digagas pada masa Gubernur  Sutiyoso.

• Menyelesaikan busway hingga 15 koridor. Namun, untuk busway, koridor yang padat akan diubah menggunakan railbus.
• Meneruskan monorel dan MRT.
• Merevitalisasi ngkutan umum dengan sistem hibah. Jadi, yang lama diganti yang baru. Dengan perbaikan angkutan umum ini, diharapkan masyarakat akan mau berpindah ke angkutan umum.

Mengatasi banjir

• Akan melebarkan sungai dengan merelokasi penduduk yang tinggal di bantaran sungai. Relokasinya harus melalui pendekatan terhadap warga. Jangan sampai disusupi kepentingan politik lain.
• Mewajibkan rumah-rumah di Jakarta dan gedung-gedung di Jakarta membuat sumur resapan. Selain itu, bekerjasama dengan daerah mitra untuk membuat tempat tampungan air.

Mengatasi masalah premanisme

Melakukan pendekatan sosial kepada pihak-pihak tersebut. Contoh yang pernah dilakukan Jokowi adalah datang langsung kepada mereka, sehingga mereka merasa dianggap. Kemudian berbicara apa saja yang dapat dilakukan bersama dalam sebuah kota.

Mengatasi masalah menjamurnya mal dan minimarket

Kalau malnya diperuntukkan untuk shelter para pedagang kaki lima, ya tidak apa-apa. Itu memang rencana Jokowi, yaitu merelokasi para PKL  agar mendapat tempat berdagang yang layak dan tanpa ada pungutan liar. Namun pembangunan mal ini juga harus melihat konsep tata ruang. Jika tidak sesuai dengan konsep tata ruang, ya tidak boleh dibangun di situ.

Mengatasi  trotoar dan pedestrian

Akan menatanya agar lebih baik dan akan melihat dulu kondisinya di lapangan

Mengatasi ormas anarkis yang meresahkan warga DKI

Harus ada intervensi sosial dengan pendekatan kelompok.

Mengatasi masih banyaknya angka anak putus

Jokowi sudah menyiapkan kartu khusus untuk para siswa yang kurang mampu seperti yang sudah dilakukan di Solo. Jokowi juga akan mengajak sekolah-sekolah untuk mau bekerjasama. Nanti akan dilihat juga apakah siswa tersebut benar layak menerima kartu tersebut atau tidak. Di Solo, memang belum sepenuhnya selesai program ini. Namun dengan anggaran pendidikan di Jakarta yang cukup besar, ini diharapkan bisa terwujud di Jakarta.

Apa yang akan Anda lakukan dengan museum-museum di Jakarta yang belum mampu menyumbang sektor Pariwisata secara signifikan.

Tentunya harus ada renovasi dan restorasi. Jangan malah dihancurkan baik museum atau bangunan cagar budaya. Anggarannya ada untuk itu.

***

Nah, itulah program kedua pasangan kandidat, apa kesan yang anda tangkap?

Saya pribadi melihat, Program Fauzi - Nara jauh lebih realistis dan membumi dibanding apa yang sudah dicanangkan oleh program Jokowi-Ahok. Elemen-elemen rencana perbaikan dijabarkan secara detail dan tentu saja saya yakin sudah melalui analisa dan survey yang komprehensif.  Soal penyelesaian masalah kemacetan misalnya, kandidat Fauzi-Nara dengan tegas mengurai program kerja mereka dengan solusi yang saya anggap cukup masuk akal dan bisa diterapkan.

Rencana aplikasi ERP  (electronic road pricing) atau jalan berbayar --sama seperti di Singapura -- bisa menjadi opsi terbaik untuk mengantisipasi kemacetan di Jakarta sembari secara parallel dilakukan penambahan armada transportasi massal yang nyaman dan aman untuk masyarakat.

Soal penanggulangan banjir di Jakarta, program Jokowi-Ahok terkesan kurang mendalam. Bandingkan dengan apa yang dijabarkan oleh Fauzi-Nara. Program yang dicanangkan, selain melanjutkan apa yang sudah ada dan sudah terbukti memberikan dampak positif—terutama pasca pembangunan Kanal Banjir Timur—benar-benar menunjukkan kecermatan mereka dalam menangani persoalan lebih membumi.  Saya khawatir bila persoalan ini tak ditangani oleh ahlinya, banjir di Jakarta bisa kian parah seperti terjadi di Solo awal tahun ini dan pada April 2012 lalu.

Demikian pula halnya untuk penanggulangan masalah anak putus sekolah. Program Fauzi-Nara dengan tegas memberikan arahan solusi yang jelas dan runtut. Penanganan masalah menjamurnya mal dan mini market juga menurut saya, apa yang diungkapkan melalui program Jokowi-Ahok tidak secara lugas menjelaskan apa yang mesti dilaksanakan. Berbeda dengan paparan program Fauzi-Nara yang tegas memberikan arahan Perizinan pendirian minimarket tetap harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Revisi Perda ini masih dibahas di legislatif. Jadi jika pendirian minimarket tidak sesuai dengan Perda yang ada dapat dikenai sanksi. Beberapa aturan yang ada dalam Perda itu adalah pasar modern dengan luas hingga 200 meter persegi harus berada minimal 500 meter dari pasar tradisional. Pasar modern dengan luas minimal 200-1.000 m2, harus minimal berjarak 1 kilometer dari pasar tradisional. Sedangkan supermarket atau hipermarket sekurangnya barjarak 2,5 kilometer dari pasar tradisional.

Marilah kita cerdas memilih bukan atas dasar pencitraan belaka, untuk Jakarta yang lebih baik dimasa depan!