Romantisme Kepentingan Pribadi Yang Dibalut Dalam Isu Pemekaran Wilayah Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kabupaten Yahukimo.
*) JEMS YOHAME, ST
PENGANTAR
Semenjak kejatuhan rezim otoriter yang dipimpin Jenderal besar H.M. Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dan bergulirnya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, merupakan awal dari sejarah Indonesia untuk melakukan perubahan diberbagai sektor, baik secara politik, budaya maupun ekonomi. Perubahan secara mendasar terjadi dari pemerintahan yang berkiblat ke pusat (sentralistik) ke pembagian kewenangan kepada daerah (desentralistik) memicu lahirnya konsep pemekaran daerah hampir diseluruh daerah termasuk di Papua.
Pemekaran daerah pada dasarnya merupakan pembentukan wilayah administratif baru baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagai pembentukan wilayah administrative baru, isu yang diangkat kebanyakan adalah dengan pertimbangan seperti secara geografis yang terlalu luas, penyerapan tenaga kerja maupun perbedaan etnis dengan kabupaten induk dan sebagainya. Sedangkan secara hukum pemekaran daerah baru merupakan ruang yang diberikan pemerintah pusat untuk mempercepat laju perkembangan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2007.
Kendati pemekaran Daerah Otonomi Baru menjadi isu sentral yang mengemuka dengan berbagai alasan dan pertimbangan, namun pelaksanaan pemekaran daerah di Indonesia telah dimoratorium pada tahun 2009 hingga tahun 2025, akan tetapi melalui Sidang Paripurna DPR pada 24 Oktober 2013 menyetujui pembahasan Rancangan Undang-undang pembentukan 65 daerah otonomi baru. Keputusan yang diambil anggota parlemen yang terhormat inipun menuai banyak kritik karena dibuat di tengah Moratorium pemekaran daerah tersebut.
Walau demikian, dalam merealisasikan dan mengangkat aspirasi masyarakat terkait isu pemekaran Daerah Otonomi Baru, kadang jadi wadah bagi para elit politik lokal untuk menanamkan kepentingan yang berorientasi pada kekuasaan. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya sebagian orang yang kalah pada pemilihan kepala daerah sehingga mewacanakan untuk memekarkan daerah baru. Dengan semangat membalas dendam, kadang isu pemekaran dijadikan motivasi untuk memperoleh kekuasaan.
Â
KEPENTINGAN PRIBADI YANG DIKEMAS DALAM ISU PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU UNTUK MENDONGKRAK PEROLEHAN SUARA.
Menjelang momentum proses pemilihan kepala daerah pada Desember mendatang, sudah bermunculan pasangan kandidat yang nantinya akan saling berkompetisi untuk keluar sebagai sang jawara pesta demokrasi untuk menduduki kursi 01 di daerah setempat. Dilihat dari aspek ini, maka sangat menarik dan menggambarkan suatu iklim demokrasi yang semakin berkembang di daerah ini. Atas semangat itulah, disini saya akan mengulas terkait mengemukanya isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Yalimeck menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di kabupaten Yahukimo. Berbagai isu yang diusung kandidat yang maju dalam pilkada mendatang, menarik untuk diulas, namun saya hanya membatasi diri pada persoalan isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Yalimeck sebagaimana yang saya singgung sedari awal.
Ada beberapa kandidat yang mencoba menjadikan isu pemekaran sebagai isu sentaral dalam pilkada 2015 ini, dan hal ini yang menarik perhatian saya untuk menuangkan dalam bentuk tulisan agar bias dibaca khalayak umum. Menurut hemat saya, sebagai kandidat calon bupati, tentunya sangat memahami berbagai persoalan masyarakat dan pembangunan yang ada di daerahnya Yahukimo ini, apalagi ketiga kandidat yang maju ini kesemuanya adalah putra terbaik daerah ini. Para kandidat tentu mengerti (kalau bukan memahami) potensi, peluang dan kendala yang dihadapi kabupaten Yahukimo ini. Pemahaman seperti ini sangat diperlukan agar kandidat mampu merumuskan Visi dan Misi yang tepat dan memiliki perspektif dan sudut pandang yang jelas dan terarah dalam perencanaan pembangunan di wilayah kabupaten Yahukimo ini agar sesuai KEBUTUHAN masyarakat dan daerah, dan bukan atas dasar KEINGINAN kandidat, atau kelompok elit tertentu.
