Tasikmalaya -- Wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Siliwangi kepada Calon Legislatif DPRD Kota Tasikamalaya dan salah satu masyarakat Mangkubumi untuk mengetahui bagaimana dualitas Kepentingan dalam perspektif caleg dan masyarakat.Â
Menurut seorang Caleg DPRD Kota Tasikmalaya tentang apakah ada dualitas kepentingan seseorang masuk partai politik, beliau menjawab,"tidak dapat dipungkiri orang masuk politik tidak ada kepentingan, hanya omong kosong ketika masuk partai tetapi tidak ada kepentingan karena hakikat berpolitik itu untuk memperebutkan kekuasaan, kenapa kekuasaan di rebutkan? Karena untuk mengelola negeri ini," kata Endang Rusyanto, Caleg DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (22/11/2023).
Endang Rusyanto melanjutkan bahwa, "dualitas kepentingan itu ada, tapi dualitas ini juga dikemas menjadi nilai prioritas dan urgensinya kemana, tidak mungkin seorang dewan hanya asik mendedikasikan dirinya untuk kepentingan rakyat saja, sementara kepentingan dirinya, keluarganya, atau sahabat-sahabatnya diabaikan. Nah kepentingan saya itu adalah saya ingin mengelola negeri ini dengan baik melaui partai, karena tidak bisa nyaleg tanpa partai, kecuali menjabat sebagai walikota. Jadi poinnya kita berdiri di tengah kepentingan partaiy yang sudah tersetting dan terskemakan dengan baik dengan kepentingan publik seperti konstituen saya, dapil saya, dan rakyat saya."
Bapak Endang Rusyanto juga mengemukakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus berbanding lurus dengan kepentingan masyarakat dengan mengusung 5 program yaitu memfasilitasi lapangan pekerjaan, memfasilitasi insfrastruktur, memfasilitasi sarana prasarana keagamaan, memfasilitasi kreatifitas gen Z, perang terhadap bank emok karena fakta dilapangan banyak ibu rumah tangga yang berhutang atau berusuran dengan bank emok ini.
Jadi bisa dikatakan bahwa hal tersebut sekaligus menjadi janji Bapak Endang Rusyanto sebagai calon legislatif dapil 4 di DPRD Kota Tasikmalaya untuk lebih mementingkan kepuasan, kepentingan, atau kesejahteraan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau partai.
Sementara dalam perspektif masyarakat "Dualitas kepentingan itu ada dan biasanya yang sering terjadi dilapangan itu misalnya ketika pemilu yang mana ada kampanye, nah dikampanye itu biasanya caleg-caleg menjanjikan suatu hal contoh memperbaiki jalan, tetapi ketika sudah terpilih, janji-janji itu banyak yang tidak terpenuhi, atau ada juga yang terpenuhi tetapi kualitasnya kurang karena dana yang di turunkan dari pusat banyak terpotong ketika sampai ke waklil rakyat atau bahkan masyarakat." Ucap Bapak Jimmy (23/11/2023) pukul 17:45 WIB.
Menurut Bapak Jimmy sebagai masyarakat beliau belum pernah dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, harapannya beliau ingin pemerintah daerah Kota Tasikmalaya ini atau caleg-caleg sekarang yang nantinya terpilih, untuk membuat tim yang benar-benar jujur untuk mengontrol program kerja dewan, atau pemerintah daerah agar anggaran yang diberikan dari pusat sesuai dengan hasil dilapangan atau realitanya.
Dampak dari hal diatas kepada masyarakat yaitu tidak adanya transparansi  dan akuntabilitas dari DPRD Kota Tasikmalaya, "Dampak atau wujudnya sih ada, cuman tidak sesuai harapan masyarakat" Ujar Pak Jimmy (23/11/2023) pukul 17: 58 WIB.
Jadi harapan masyarakat kepada caleg-caleg dan juga pemerintah Kota Tasikmalaya ini untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat jangan hanya janji-janji manis saja serta pemerintah daerah Kota Tasikmalaya harus membentuk tim khusus yang jujur dan adil untuk lebih mengawasi terkait anggaran dana agar sesuai dengan keinginan masyarakat.
