Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah melayangkan surat teguran kepada 3 perusahaan media TV, yaitu Viva Group, MNC Group, dan Media Group. Ketiga perusahaan tersebut telah menyalahi aturan kampanye media penyiaran dengan mencuri start waktu kampanye. Padahal sudah jelas bahwa masa kampanye baru dimulai pada 16 Maret hingga 5 April 2014. Seperti yang telah kita ketahui, pemilik tiga grup stasiun TV tersebut merupakan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dari tiga partai politik. Media Group adalah milik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Viva Group milik Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dimana keduanya mencalonkan diri sebagai presiden, dan MNC Group adalah milik calon wakil presiden Partai Hanura, Hary Tanoesoedibyo.
Dalam menanggapi teguran tersebut, Hary Tanoe berkilah bahwa munculnya simbol Win-HT dalam acara TV miliknya tidak berkaitan dengan upaya pendongkrakan elektabilitas Partai Hanura. Ketua KPI, Judariksawan, mengakui kesulitan menindak lembaga penyiaran yang menayangkan iklan atau siaran yang berupa kampanye karena terbentur pada aturan mengenai bentuk kampanye yang disebutkan di undang-undang. Dalam hal ini, lembaga-lembaga terkait harus bersinergi untuk menyukseskan bersihnya pelaksanaan Pemilu 2014. Termasuk dalam pengaturan dan pengawasan, KPI harus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Selain itu, kerjasama pihak KPI dengan Kemenkominfo dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang dilakukan Lembaga Penyiaran Swasta sangat diperlukan untuk mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil.
Presiden sebagai pemimpin negara yang baik lahir dari peserta pemilu yang baik. Jika sejak menjadi peserta pemilu sudah bertindak curang dan tidak jujur, maka kelak akan menjadi pemimpin yang akan mengecewakan rakyat. Pemilu bukan ajang untuk pamer harta, tetapi untuk membuktikan kepada rakyat bahwa dirinya layak untuk dipilih dan mampu memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan dengan hati.
