GMNI Kendari Desak Bawaslu Sultra Dan DKPP Mitigasi Masalah Perekrutan Badan Adhock Di KPU Mubar
Kendari -- Dugaan pelanggaran perekrutan Badan Adhock yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai saat ini kian menjadi bola liar bahkan semakin hangat menjadi perbincangan dipublik, apalagi antara Bawaslu dan KPU Muna Barat hanya beradu stegmen di media terkait titik kebenarannya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPC GMNI Kendari Rasmin Jaya mengatakan demi berjalannya tahapan pilkada yang baik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara didesak untuk melakukan penelusuran dan monitoring langsung dilapangann terkait proses berjalannya perekrutan Badan Adhock PPK dan PPS di Muna Barat.
"Untuk memastikan proses perjalanan pilkada yang sedang berjalanan saat ini, kami mengharapkan agar Bawaslu Sulawesi Tenggara segera melakukan penelusuran terkait persoalan ini dan mencari titik kebenarannya. Tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun tetapi cara-cara demikian tak bisa kita biarkan berkembang terus menerus dalam setiap proses perekrutan Badan Adhock, apalagi KPU harus menunjukan sikap profesionalitas, netralitas dan bebas dari kepentingan partai politik apalagi harus memihak kepada salah satu bakal calon kepala daerah," tegasnya pada 4 Juni 2024.
Menurut, Rasmin Jaya ia menilai bahwa stabilitas politik dan tahapan pilkada di Muna Barat sudah banyak dipengaruhi oleh kepentingan segelintir orang apalagi mereka yang dekat dengan kekuasaan, akan banyak cara yang digunakan.
"Kenapa tidak, dalam proses perekrutan kita menggunakan cara yang baik dan tidak terikat dengan kepentingan apapun, apa lagi yang sudah terafiliasi dengan partai politik guna menciptakan iklim demokrasi yang semakin sehat, substansial dan berkualitas. Apalagi pilkada hanya sebagai sarana dan instrumen untuk memilih pemimpin. Jadi soal netralitas, integritas dan profesionalitas sudah harus ditunjukan oleh penyelenggara pemilu," bebernya.Â
Terakhir, terkait yang menjadi kontroversi diatas Rasmin Jaya berharap agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara dapat meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan yang bisa berpotensi menimbulkan kerawanan Pilkada, salah satunya keterlibatan berbagai kepentingan yang masuk dalam KPU Muna Barat.Â
"Jika belum ada titik terang terkait dengan masalah perekrutan PPK dan PPS, maka putusan ini harus bergulir di sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) agar kebenarannya jelas apakah KPU atau Bawaslu Muna Barat," tegasnya.Â
Ia juga berharap dan mendukung Bawaslu Sultra untuk tegas dan profesionalitas agar tidak menjadi bola liar dan keresahan di tengah publik, bahwa seolah olah kinerja yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sudah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 "Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran tersebut, Bawaslu harus bekerja sama dengan semua stakeholder dalam meminta peran aktif serta menghimbau kepada semua khususnya masyarakat untuk melaporkan tindakan-tindakan yang diduga melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada agar bisa ditindaklanjuti," tegasnya.
