Potensi ASN Tidak Netral Pada Pilcaleg 2024, Pemuda Mubar Dukung Bawaslu Bersikap Tegas
Muna Barat - Pemilihan Legislatif yang akan di gelar pada tanggal 14 Februari 2024 semakin dekat dan sengit untuk para kontestan pemilu. Para peserta pemilu sudah banyak memaksimalkan kerja-kerja kampanye dan konsolidasi untuk merebut kemenangan pada kontestasi tersebut.
Dalam perjalanan pemilihan legislatif Muna Barat tahun 2024, selalunya ada yang menggunakan instrumen dan tangan kekuasaan untuk memukul lawan-lawan politik. Ini sebuah potret dan fenomen dinamika politik.
"Tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun tetapi cara-cara demikian tak bisa kita biarkan berkembang terus menerus dalam setiap sirkulasi pergantian kepemimpinan di daerah bahkan di legislatif Muna Barat," beber Rasmin Jaya dalam pres release 4/2/2024 di Muna Barat.
Ia menilai, stabilitas politik Muna Barat sudah banyak di pengaruhi oleh kepentingan segelintir orang yang tidak mau kekuasaan tersingkir begitu saja khususnya yang ada di legislatif, lebih-lebih mereka yang dekat dengan kekuasaan, akan banyak cara menggunakan instrumen birokasi dalam menekan sampai di tataran bawah, ASN, pemerintah desa bahkan yang lainnya akan menjadi objek pengepul suara demi kepentingan mereka yang mempunyai otoritas dan jabatan tinggi di pemerintahan.
"Kenapa tidak, kita berpolitik secara baik, santun dan berbudaya guna menciptakan iklim demokrasi yang semakin sehat tanpa mengunakan cara-cara kotor. Berani bertarung gagasan, platform dan rekam jejak agar masyarakat bisa menilai, mana yang betul-betul pantas menjadi perwakilan mereka," bebernya.
Ia menggambarkan, model seperti ini adalah potret yang digambarkan oleh salah satu tokoh politik Machiavelli, bagaimana kerja elit politik menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaannya.Â
"Bukankah pemilu hanya sebagai sarana dan instrumen untuk pemilih pemimpin. Jika memilih jalan politik sebagai panggilan nurani dan pengabdian, maka tak mesti juga harus menggunakan cara yang tidak benar," tegasnya.
Menuju hari H pemilihan, Mantan Ketua KPMM periode 2020-2021 ini mengharapakan agar meminimalisir potensi kerawanan pemilu, salah satunya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis.
"Kita berharap dan mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar tegas dalam menindak pelanggaran netralitas oleh pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) jika ikut mengarahkan untuk mendukung calon dan figur tertentu dalam pemilihan legislatif ini," ujarnya.
Pola pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilu 2024 cenderung aka sama dengan Pemilu 2019, dimana sebagian pelanggaran ditunjukkan secara vulgar, tetapi kemungkinan lebih banyak yang dilakukan tidak secara terang-terangan.
