Mohon tunggu...
Raras Dwi Damayanti
Raras Dwi Damayanti Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Saya menyukai tentang makeup

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G20

23 November 2024   18:20 Diperbarui: 23 November 2024   20:57 80
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

ï‚·Produksi Sampah: Meningkatnya aktivitas selama KTT juga dapat menghasilkan banyak sampah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan.

Pelanggaran Hak Assai Manusia

ï‚·Pembatasan Kebebasan: Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan KTT, seringkali dilakukan tindakan yang menghambat kebebasan berekspresi dan berkumpul, yang dapat menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi.

ï‚·Pembatasan Kebebasan: Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan KTT, seringkali dilakukan tindakan yang menghambat kebebasan berekspresi dan berkumpul, yang dapat menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi.

Kesenian Sosial

ï‚·Perbedaan Perlakuan: Perasaan tidak adil dan kekejian sosial dapat meningkat jika masyarakat umum dan para utusan KTT diperlakukan dengan cara yang berbeda.

ï‚·Konsentrasi Pembangunan: Jika pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk KTT menjadi fokus utama, hal itu dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat di daerah lain yang lebih penting.

Mitigasi Dampak Negatif

Untuk meminimalisir dampak negatif dari penyelenggaraan KTT G20, beberapa langkah mitigasi dapat dilakukan, antara lain:

ï‚· Perencanaan yang Matang: Untuk memastikan bahwa semua pihak menikmati manfaat KTT dan mengurangi dampak negatifnya, proses perencanaan harus melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan Keuangan yang Transparan: Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan KTT dikelola secara terbuka dan akuntabel.

ï‚·Pengelolaan Keuangan yang Transparan: Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan KTT dikelola secara terbuka dan akuntabel.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun