Mohon tunggu...
Raras Dwi Damayanti
Raras Dwi Damayanti Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Saya menyukai tentang makeup

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G20

23 November 2024   18:20 Diperbarui: 23 November 2024   20:57 79
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN SEBAGAI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM PRESIDENSI G20

Masalah/Isu

Tujuan kerja sama ini adalah untuk menyatukan pendapat antara negara maju dan berkembang sehingga solusi yang dihasilkan bermanfaat bagi semua pihak—bukan hanya negara maju. Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Brasil, Inggris, Tiongkok, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Turki, Prancis, Rusia, Uni Eropa, India, dan Indonesia adalah anggota dari Forum G20. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia akan membahas enam agenda penting yang berkaitan dengan jalur keuangan. Ini termasuk strategi keluar untuk mendukung pemulihan yang adil, diskusi tentang efek scarring untuk menjamin pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Strategi yang digunakan untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi, yang mencakup penurunan produktivitas dan investasi, serta peningkatan tingkat pengangguran dalam jangka menengah dan panjang, dikenal sebagai efek kerusakan. Jadi, untuk membantu pendanaan UMKM, inklusi keuangan menjadi topik penting di forum G20. Melalui forum ini, Indonesia dapat berkontribusi pada kemajuan. ekonomi global yang kuat dan stabil, seimbang, inklusif (Kementrian Keuangan Republik Indonesia,2022). Kepentingan Indonesia dalam Presidensi G20

G20 memiliki posisi penting sebagai forum internasional yang mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% perekonomian dunia. Sebagai anggota G20, Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan perdagangan internasional yang lancar, memajukan ekonomi negara berkembang, dan mewujudkan ekonomi global yang adil, inklusif, berkelanjutan, dan tidak diskriminatif. Akibatnya, dalam menghadapi dominasi negara besar atau kelompok regional seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa, Indonesia harus terus mendukung multilateralisme dan pendekatan konstruktif dalam mengembangkan kerja sama ekonomi. Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pencapaian ekonomi melalui sektor investasi dan perdagangan. Ini dapat dicapai melalui kerja sama dalam G20, memanfaatkan jaringan global, meningkatkan peran investasi dan perdagangan dalam pertumbuhan global, dan melakukan evaluasi. Karena terdapat berbagai peristiwa yang akan menunjukkan kemajuan pembangunan Indonesia sekaligus potensi investasi di Indonesia, manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia ialah menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa "Indonesia is open for business". Oleh karena itu, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mendorong perekonomian lokal dengan menjadi presiden G20. Ini akan membantu sektor pariwisata, akodomasi, transportasi, dan ekonomi kreatif, serta UMKM lokal (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022). Tidak ada negara lain di forum G20 selain Indonesia, yang merupakan anggota ASEAN. Dengan PDB di atas US$ 1 Triliun, Indonesia juga menjadi kekuatan pasar baru yang telah ditetapkan dan muncul (G20.org, 2022). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia akan mendapat manfaat dari menjadi presiden G20. Manfaat ekonomi termasuk peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah, pelibatan UMKM, dan penyerapan 33 ribu tenaga kerja di berbagai bidang (Aida & Kurniawan, 2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa keuntungan yang akan diterima Indonesia termasuk penciptaan lapangan kerja dengan jumlah besar dari 157 pertemuan yang akan dilakukan, seperti yang dilaporkan oleh laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Indonesia juga dianggap sebagai ekonomi dan sistem ASEAN terbesar.Menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Selasa (19/4/2022), Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Suardipa, menyatakan harapan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang direncanakan akan diadakan di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada November mendatang, yang diharapkan akan membantu menghidupkan kembali pariwisata Bali.Dewa Suardipa menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kegiatan KTT G20 yang akan diadakan. Meskipun demikian, diharapkan Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan manfaat dari kegiatan tersebut kepada Kabupaten Buleleng, terutama Bali Utara. Salah satu dampak yang diantisipasi ialah terkait dengan pariwisata. dimana kegiatan tersebut melibatkan negara-negara menengah dan memiliki dampak ekonomi yang sistematis.

Dampak Negatif

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berkomitmen untuk mendorong agenda pemulihan global yang kuat, inklusif, dan tangguh sesuai dengan tema "Recover Together, Recover Stronger" di tengah krisis multidimensi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan tantangan global lainnya seperti perubahan iklim. Indonesia memenuhi kriteria fasilitas, daya tarik, aksesibilitas, dan kelembagaan yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah KTT G20. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Presidensi G20 Indonesia memengaruhi jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali. Untuk mencapai tujuan ini, metodologi analisis studi literatur digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan sumber lainnya yang relevan. Sumber-sumber ini kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa presidensi G20 memiliki efek positif pada jumlah turis asing. Namun ada pula beberapa dampak negatif yang perlu di perhatikan :

Beban Ekonomi Jangka Pendek

Pengeluaran Negara yang Besar: Persiapan dan pelaksanaan KTT G20 membutuhkan anggaran yang sangat besar, dan hal ini dapat membebani keuangan negara, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum pulih sepenuhnya akibat pandemi. 

Kenaikan Harga: Selama penyelenggaraan KTT, meningkatnya permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan kenaikan harga, terutama di daerah penyelenggaraan. Hal ini dapat membebani masyarakat umum, terutama yang berpendapatan rendah.

  Dampak Lingkungan

 Peningkatan Emisi : Mobilitas yang tinggi selama KTT, baik dari delegasi maupun masyarakat, dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan kualitas udara.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun