Kebijakan politik luar negeri Indonesia kini dirasa selaras dengan tantangan mutakhirnya. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum maksimal diwujudkan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memfokuskan sumber daya diplomasi nya dengan optimal.
Dalam pernyataan yang disebut oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pernyataan pers tahunan di Jakarta, ada lima prioritas diplomasi Indonesia. Pertama, Â membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional. Kedua, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau atau pembangunan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sistem perlindungan WNI. Keempat, terus berkontribusi memajukan berbagai isu kawasan dan dunia. Kelima, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah RI.
Beliau juga menggaris bawahi pandemic Covid-19 yang memberi pelajaran berharga bagi Indonesia tentang pentingnya kerja sama global. Ia kemufian menegaskan dasar politik luar negeri RI, yaitu bebas aktif. "Kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri," ujarnya.
Para ahli, seperti Baginda Pakpahan misalnya, seorang pengajar Ilmu Hubungan International pada Universitas Indonesia menyatakan isi pernyataan pers menlu itu selaras dengan  kondisi mutakhir. "Pertanyaannya adalah, bagaimana memprioritaskan sumber daya di tengah tantangan sekarang ini", ujar Baginda.
Menurut Baginda, ada banyak tantangan bagi Indonesia dan dunia saat ini terutama pasca pandemic Covid-19 kecuali di China.
Upaya Pemulihan
Pandemi Covid-19 yang menghantui dunia sejak 2020 tentu saja diharapkan dapat cepat teratasi. Apalagi, ketersediaan vaksin dari sejumlah produsen menimpulkan optimism baru. Namun, akses masih menjadi masalah dalam pemulihan ini, dimana kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara terutama pada tiga bulan pertama dan kedua tahun ini.
Retno mengatakan, adanya vaksin menimbulkan harapan mulai bangkitnya ekonomi secara global. Hal inilah yang diharapkan dapat ikut dinimkati oleh Indonesi dalam hal proses dan hasilnya. Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, memperkirakan pertumbuhan ekonomi global dapat mencapai 5,2 persen, bahkan kawasan Asia mencapai 6,9 persen.
Pemulihan ekonomi nasional dicapai melalui penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Selain itu, pemerintah mengalokasikan 695,2 triliun dong dari APBN untuk pemulihan ekonomi.
Perekonomian nasional diperkirakan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada triwulan ketiga. Meski tidak tumbuh positif, saya berharap ekonomi nasional tidak menyusut seperti di triwulan kedua. Kemudian pada triwulan IV ini kita harapkan perekonomian nasional dapat tumbuh positif, sehingga kontraksi di tahun 2020 dapat ditekan semaksimal mungkin. Sementara itu, perekonomian nasional diperkirakan akan pulih secara signifikan pada tahun 2021.
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas ditempuh 3 (tiga) kebijakan yaitu peningkatan konsumsi domestik, peningkatan kegiatan usaha dan menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara simultan di bawah sinergi pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan lembaga terkait.
Tantangan
Terkait posisi Indonesia dalam geopolitik dunia, Faisal mengatakan pernyataan bisa dibuat untuk menjadi pemain dalam politik internasional, khususnya di kawasan Pasifik. "Australia dan Selandia Baru selama ini menjadi pemain utama di sana. Indonesia memiliki agenda sendiri dan menyambut baik negara-negara di kawasan," ujarnya.
Faisal juga menyampaikan bahwa tantangan Indonesia tidak hanya datang dari kancah internasional. Di tingkat regional, persoalan utamanya adalah kemampuan Indonesia menerjemahkan norma global ke dalam norma regional. Indonesia telah memainkan peran ini sejauh ini di Asia Tenggara.
Dalam pernyataan Retno, salah satu norma global tersebut adalah tentang perempuan dan perdamaian. Tema ini menjadi salah satu sorotan di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Sementara di kawasan, Indonesia menjadi salah satu pionir dalam mengimplementasikan isu ini. Indonesia mencapai hal ini dengan mengirim perempuan ke operasi pemeliharaan perdamaian yang dikoordinasi oleh PBB.
