GKM Sampaikan Tuntutan ke Anggota DPD RI

Harian Umum Tabengan, 2012-06-01

PALANGKA RAYA

Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Kalteng Menggugat (GKM), gabungan dari organisasi kemahasiswaan, seperti PMKRI, BEM FKIP, GMNI, KNPI, FMN, HMPH, HIMA Lamandau, HMI, HIMA Kotim, HIMA Sukamara, dan Pemuda Pancasila menyampaikan aspirasi kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Aspirasi ini sebagai keprihatinan terhadap kondisi masyarakat di daerah, khususnya Kalteng yang cenderung tidak mendapat keadilan dari Pemerintah Pusat dalam hal pembagian hasil yang bersumber dari alam. Selama ini, Pusat dinilai belum berpihak dan memerhatikan keberadaan daerah yang masyarakatnya semakin tertinggal.

Tuntutan diserahkan oleh perwakilan GKM Aan Norhasan kepada Hamdani, anggota DPD RI asal Kalteng, Kamis (31/5), di ruang tunggu Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis (31/5), disaksikan anggota DPD RI lainnya.

Atas penyampaian aspirasi tersebut, anggota DPD RI menyatakan mendukung kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap kondisi masyarakat di wilayah Kalteng. Untuk itu, pihaknya berjanji akan memerhatikan aspirasi itu untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Salah satu anggota DPD RI Jhon Pieris mengingatkan agar para mahasiswa harus tetap dalam suasana yang damai tidak dengan tindakan yang anarkis, seperti yang sering terjadi sekarang ini di sejumlah daerah di Indonesia.

“Kami mendukung aspirasi mahasiswa untuk sebagai perwakilan masyarakat dari daerah. Karena majunya pembangunan Pusat tidak ada artinya tanpa didukung daerah,” kata Jhon.

Pada tuntutan tersebut, GKM menilai Kalteng sebagai salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam yang besar penyumbang penghasilan Negara, selayaknya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat.

Namun yang terjadi selama ini, Pusat belum memperhatikan sepenuhnya kesejahteraan masyarakat Kalteng. Mereka dinilai masih berada di garis kemiskinan, padahal sumber daya alamnya sangat luas dan besar. Ini dikarenakan ketidakadilan pembagian hasil yang dilakukan Pusat terhadap daerah.

Kemudian, GKM melihat kondisi perkembangan pembangunan di Kalteng masih tertinggal disbanding provinsi lainnya, terutama provinsi di Pulau Jawa. Ketimpangan ini yang mendorong pergerakan untuk meminta perhatian pemerintah agar dapat memerhatikan segala bidang pembangunan di Kalteng.adn