Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi isu hangat dan sangat diperbincangkan di publik, terutama di tengah tantangan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat. Ketika kemarin pada penghujung tahun Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah untuk membatalkan kenaikan PPN 12%, banyak masyarakat yang mempertanyakan dampak keputusan tersebut terhadap komitmennya dalam pro rakyat.
Prabowo sebagai Presiden yang selalu PRO kepada Rakyat
Presiden Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang selalu mengusung agenda pro rakyat. Dalam setiap pidato dan program kerja nya, beliau selalu menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Keputusan untuk membatalkan kenaikan PPN 12% mencerminkan respons terhadap kebutuhan rakyat yang semakin tertekan oleh biaya hidup yang tinggi saat ini.Â
Presiden Prabowo yang menghadiri kegiatan Tutup Kas APBN 2024 dan Launching Core Tax serta didampingi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan keputusan terbaru terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikabarkan akan naik 12% pada 1 Januari 2025.
"Komitmen saya selalu berpihak kepada rakyat, kepentingan nasional dan berjuang serta bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang sudah dikoordinasikan dengan DPR hari ini, pemerintah memutuskan bahwa tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang mewah. Untuk barang dan jasa selain tergolong mewah, tidak ada kenaikan PPN" Ujar Prabowo di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (31/12).
Pernyataan Presiden Prabowo mengenai komitmennya untuk selalu berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional layak diberikan apresiasi, terutama dalam konteks kebijakan kenaikan PPN yang sensitif. Adanya koordinasi dengan DPR juga menunjukkan itikad baik dalam pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif. Hal tersebut penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan dapat menghindari kesan terkait kebijakan ini diambil secara sepihak.
Apa Artinya untuk Masyarakat?
Bagi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki barang dan jasa mewah seperti pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah/apartemen/kondominiun mewah dengan harga di atas Rp.30 milyar serta kendaraan bermotor mewah itu akan merasa senang dan merasakan dampak yang positif. Langkah ini dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi dan biaya hidup yang meningkat, memungkinkan keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa beban tambahan. Keputusan ini juga dapat melindungi segmen rentan dari tekanan ekonomi dan membuat masyarakat merasa lega, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menunjukkan bahwa pemimpin kita mendengarkan dan merespons kebutuhan rakyatnya. Tidak naiknya PPN juga dapat mendorong konsumsi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan masyarakat untuk berbelanja lebih banyak.
Keputusan yang Berani dan Responsif
Adanya pembatalan kenaikan PPN 12% ini, menunjukkan adanya keputusan yang berani dan responsivitas dari Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat. Langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi menunjukkan pemahaman yang mendalam terkait kondisi ekonomi yang sedang dihadapi rakyat saat ini. Secara keseluruhan, langkah yang diambil ini dapat mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan yang lebih adil.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kenaikan PPN 12% merupakan langkah pro rakyat yang patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang ada. Namun, pastinya tetap ada tantangan untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan tidak membebani rakyat tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Dengan pendekatan yang bijak, diharapkan kebijakan ini dapat menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi Indonesia.
