Politik Masuk Kampus?

Mendengar isu yang beredar baru-baru ini membuat saya pusing tujuh keliling dan bertanya-tanya, ada kericuhan apalagi yang terjadi di Negara ini? Negara tanpa masalah bukan Negara namanya. Seperti halnya manusia jika tak ingin ada masalah maka jangan hidup, itu adalah analogi sederhana yang pernah saya dengar. Bicara mengenai persoalan Negara jelas ituhal yang sangat pelik dan membosankan apalagi masalah politik. Waduhh! masyarakat awam seperti saya ini langsung ngantuk dengarnya. Lantas, bagaimana jika politik di hubungakan dengan dunia pendidikan? Wah, ini beda lagi ceritanya. Saya sangat tertarik mendengarnya, maklum saya masih anak kampus. Saya tidak sengaja mendengar percakapan dosen mengenai rektor yang dipilih langsung oleh Presiden.

Banyak kalangan yang menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai menarik dunia kampus dalam pusaran politik Istana. Sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pemilihan rektor perguruan tinggi, sesuai rencana akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini terjadi lantaran salah satu rector sebuah Universitas diketahui masuk dalam jaringan ISIS. Hal ini dikuatirkan akan adanya penanaman ideology baru yang bertentangan dengan Pancasila dimasyarakat kampus. Karena perguruan tinggi adalah sebuah lembaga pendidikan yang paling tinggi dan dapat menyentuh semua elemen-elemen termaksud masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan ditengah masyarakat. 

Karena mahasiswa termaksud agen perubahan masyarakat, maka pemerintah dengan cepat mengambi ltindakan. Wacana ini jug amuncul atas semangat dan keinginan kerja sama antara kementerian untuk membumikan Pancasila. Bahwa, nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila harus selalu ditanamkan, termasuk di lingkungan pendidikan.

Rektor merupakan orang yang paling berpengaruh dalam dunia kampus, dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kampus. Segala kebijakan yang dikeluarkan rector nantinya pasti akan dilaksanakan oleh seluruh warga kampus. Wacana rector yang dipilih langsung oleh presidenpun dinggap sangat berlebihan karena tugas presiden sangat banyak dan yang paling utama dituntaskan oleh presiden adalah menekan angka kemiskinan, memeratakan infrastruktur ke berbagai daerah, dan masih banyak lagi. 

Hal ini akan menambah beban kerja presiden saja. Sebelumnya tugas memilih rector dibebankan pada Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti). Rector dipilih langsung oleh presiden dinilai menghidupkan gaya orde baru, yaitu menekan kebebasan mahasiswa yang mengkontrol kebijakan pemerintah dan upaya pembungkaman dunia kampus. 

Belum lagi orang yang akan dipilih apakah mengerti dunia kampus atau tidak? dan yang paling dikuatirkan oleh masyarakat adalah orang yang akan dipilih merupakan orang yang backgroudnya partai politik. Dan jika hal ini terjadi maka, seluruh sendi kenegaraan sudah disentuh oleh politik.

Baiklah kita lihat saja berkembanganya apakah wacana ini akan menjadi kenyataan atau hanya menjadi wacana saja. Yang jelas kita semua berharap keputusan yang baik untuk negeri ini.