Apakah Lockdown Membawa Bencana?

Hal itu tidak bisa dihindari , saat inipun harga barang mulai naik. Karena bukan hanya takut ada lockdown tapi masyarakat juga belum percaya pada pemerintah dalam menangani penyebaran virus Convid19, baik dengan social distancing dan control Border. Terbukti ketika presiden mengumumkan no lockdown , tidak menghentikan kenaikan harga barang.

Sehingga lebih baik mengumumkan ke seluruh rakyat Indonesia, bahwa negara dalam keadaan perang dengan virus Corona dan membutuhkan lockdown wilayah dengan parameter yang jelas. 

Bisa jadi itu meredam kenaikan harga barang pada wilayah yang tidak masuk dalam parameter lockdown. Sekaligus sebagai efek kejut bagi masyarakat di wilayah lain yang tidak dikarantina agar taat pada social distancing yang sudah ditetapkan pemerintah.

3. Terjadi kerusuhan dan penjarahan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah lockdown.

Kerusuhan terjadi bila kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi, tapi kalau pemerintah menjamin kebutuhan hidup mereka , maka tidak ada alasan untuk rusuh. Apalagi kalau disaat mengawasi wilayah lockdown melibatkan personel militer dalam jumlah besar.

4. Budgeting yang besar beresiko APBN jebol.

APBN jebol bisa terjadi bila lockdown bersifat nasional atau propinsi. Karena dalam UU no 6 tahun 2018 , pasal 55 , pemerintah menjamin seluruh kebutuhan dasar warga yang ada di wilayah karantina. 

Tetapi kalau karantina wilayah hanya melibatkan wilayah RT, RW atau kecamatan, masih bisa diatasi oleh pemerintah, itu bisa dianggarkan lewat dana bencana, pengurangan dana desa , atau dana CSR BUMN. 

Apalagi jumlah pasien Corona berkisar 700 orang saja. Dengan asumsi karantina melibatkan100 ribu Kk keluarga miskin, dan masing masing diberi bantuan sembako senilai 150 ribu selama 14 hari karantina.

Maka hanya dibutuhkan kurang lebih 300 milyar saja, termasuk logistik untuk militer dan relawan, yang menjaga dan melayani warga terdampak. Jumlah 100 ribu KK keluarga miskin itu , kurang lebih setara dengan jumlah KK di 10 kelurahan DKI Jakarta. Kalau dipropinsi lain bisa bisa itu setara dengan 15 atau 20 kelurahan.

5. Terjadi kelangkaan bahan pangan, barang dan jasa dikota yang berada di wilayah karantina atau lockdown.
Hal ini bisa terjadi kalau seluruh wilayah kota dilockdown, tetapi kalau hanya beberapa kelurahan, mungkin keadaannya tidak separah yang dibayangkan.