SC Judul Berita Yang Bikin Heboh
Dua hari lalu sampai dengan saat ini, jagad maya dihebohkan dengan sebuah judul berita:Â Usulan Calon Menteri Jokowi-Jk Kewenangan Megawati. Berita ini paling banyak dikomentari dan di-share ke berbagai media sosial sebelum dihapus oleh pihak Metrotv news.com. Apa yang menarik dengan judul berita tersebut, sehingga menjadi pergunjingan di dunia maya?
Judul berita tersebut seolah-olah membenarkan dugaan dan kampanye hitam yang beredar sebelum Pilpres 2014 bahwa Jokowi hanya akan menjadi Petugas Partai. Artinya, Jokowi hanya akan menjalankan apa yang menjadi polose PDIP dan terutama menjalankan titah Sang Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri. Isu ini kemudian berkembang menjadi sebuah kampanye negatif yang masif dari kubu sebelah bahwa Jokowi hanya akan menjadi BONEKA MEGAWATI. Sedangkan presiden yang sesungguhnya adalah Megawati.
Apakah judul berita tersebut lantas membenarkan dugaan publik selama ini bahwa Jokowi hanya akan menjadi BONEKA-nya Megawati?
Kebetulan saya masih sempat membaca isi keseluruhan dari berita tersebut dan masih menyimpan isinya di file komputer saya. Jika melihat seluruh isi berita dalam link tersebut bisa dibenarkan bahwa memang kewenangan untuk mengusulkan calon Menteri Jokowi-JK berada di tangan Megawati. Tetapi, bukan semuanya! Karena yang dikatakan di dalam berita tersebut HANYALAH BAKAL CALON YANG BERASAL DARI INTERNAL KADER PDIP.
"Keputusan tentang siapa saja calon menteri yang akan diusulkan kepada Jokowi dari unsur kader internal PDIP adalah hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (6/8/2014)
Wajar jika calon menteri yang berasal dari kader sebuah parpol seharusnya direkomendasikan oleh dan atas persetujuan partai. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi partai, sebuah kenyataan yang tidak bisa disangkal adalah harus mengikuti mekanisme parpol. Jika AD/ART sebuah Parpol menyatakan bahwa untuk dicalonkan sebagai seorang menteri menjadi kewenangan Ketum Partai, maka hal itu tidak bisa dihindari. Artinya, yang mau ditekankan oleh Ahmad Basarah seperti dikutip metrotvnews adalah etika para kader PDIP.
Ahmad menegaskan, kader PDIP yang akan dicalonkan menjadi menteri kabinet Jokowi-JK sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum. Artinya, Mega yang mengusulkan nama kader PDIP kepada Jokowi. Dilanjutkan Basarah, jabatan menteri adalah jabatan politik yang penempatannya harus dengan persetujuan Ketua Umum PDIP. Sehingga, kata dia, secara etika tidak ada kader PDIP yang menawarkan diri kepada Jokowi untuk dipilih menjadi menteri. "Ya, secara etika seharusnya tidak boleh. Oleh karena itu, mengenai siapa saja dan berapa orang calon menteri dari unsur kader PDI-P sepenuhnya hanya diketahui Megawati," pungkasnya.
Dengan demikian, jelas bahwa yang dimaksudkan dengan usulan calon menteri Jokowi-Jk yang tercakup dalam kewenangan Megawati Soekarno Puteri hanyalah terkait dengan kader PDIP sebagaimana juga yang terjadi dengan mekanisme Parpol lain.
Kewenangan Megawati pun HANYA SEKEDAR MENGUSULKAN KADER-KADER TERBAIK DARI PDIP, tetapi soal keputusan apakah nanti usulan itu diterima atau tidak, semuanya SANGAT BERGANTUNG PADA JOKOWI-JK.
Hal ini juga tercermin tatkala Jokowi-Jk mempersilahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengusulkan calon atau melamar menjadi menterinya. Perlakuan yang sama juga diberikan Jokowi-Jk kepada parpol-parpol yang ada. Silahkan anda mengusulkan nama yang cocok. Dari semua calon yang ada akan disaring dan diseleksi mana yang berkompeten dan punya kapasitas menjadi menteri dan mana yang tidak layak.
