[caption id="attachment_336939" align="aligncenter" width="436" caption="ilustrasi (sdnwarakas06petang.blogspot.com)"][/caption]
Salah seorang sahabat yang juga merupakan fungsionaris KPU Daerah yang hadir dalam sidang pertama sengketa Pilpres menuliskan kesannya di wall Facebook:
"Nonton sidang perdana kemarin seperti sedang berada dalam kelas sekolah dasar. Guru-gurunya dengan sabar dan manis sekali menjelaskan bagaimana membuat karangan yang lebih indah dan enak dibaca dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia (walau terasa juga sindirannya dibalik tutur lembut mereka). Tepok jidat sambil mikir, kenapa pensiunan guru yang hebat sekelas Mahfud MD tidak bisik-bisik terlebih dahulu ke teman-temannya soal yang sepele itu ya? Malukan dilihat banyak bangsa, ketika pengacara seorang calon presiden kok podo koyo ngene."
Apa yang ditulis oleh sahabatku ini ada benarnya juga. Karena kenyataannya para Hakim MK dalam sesi sidang pertama kemarin sibuk memberikan pelajaran Bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada kubu Prabowo-Hatta.
Apa saja isi pelajaran dasar Bahasa Indonesia para Hakim tersebut?
Pertama, bagaimana menuliskan kata serapan yang baik. Hal ini disampaikan oleh Hakim Muhammad Alim. Alim mengajari para pengacara bahwa jika ingin menulis kata serapan, perhatikan juga aturannya. Misalnya: penggunaan kata "massif" yang seharusnya dengan satu 's' (masif) karena sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia.
Kedua, salah kaprah dalam penulisan kata Bahasa Indonesia misalnya: penggunaan kata "merubah" yang oleh hakim MK seharusnya ditulis dengan 'mengubah' karena tidak ada kata kerja 'rubah' tetapi 'ubah'.
Ketiga, teknik penulisan ejaan yang baik dan benar misalnya: penulisan nama orang dengan menggunakan huruf kecil, yang seharusnya menggunakan huruf kapital pada huruf pertama nama orang.
Keempat, teknik penulisan materi gugatan yang benar. Menurut para hakim MK, pokok permohonan Prabowo-Hatta tidak disusun secara silogisme karena hanya mempunyai premis mayor dan kesimpulan, tetapi tidak mempunyai premis minor berupa kasus konkrit yang dihadapi misalnya: banyak dalil yang tidak disertai bukti dan penggunaan kata “pengkondisian” yang digunakan untuk menuding Komisi Pemilihan Umum memanipulasi suara. kata ini bersayap makna, jadi disarankan menggunakan kata dengan makna tunggal. Hakim juga mempertanyakan pelanggaran rekapitulasi yang tidak dijabarkan secara detail dan konkret oleh Prabowo-Hatta, dan meminta gambaran yang lebih rinci mengenai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.
Lalu bagaimana tanggapan para sahabat atas pelajaran dasar Bahasa Indonesia dari para Hakim untuk para pengacara dan team sukses Prabowo-Hatta yang tidak becus menyusun karangan mereka?
Di sini, saya akan merekam beberapa komentar para sahabat di status teman di atas:
