Berita yang berjudul “Kepemiluan Masuk Kurikulum” (“Republika”, 07/03/2013) menarik untuk dibahas.Hal ini dikarenakan setidaknya selama satu tahun kedepan bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, mulai dari Pemilukada, Pileg sampai dengan Pilpres. Saat ini, jumlah siswa sekolah khususnya SMU yang terdaftar sebagai pemilih cukup signifikan. Kebanyakan dari mereka merupakan pemilih pemula yang belum mempunyai pengalaman dalam menggunakan hak pilih. Sebagai pemilih pemula, biasanya mereka belum mempunyai bayangan tentang kriteria calon pemimpin yang akan mereka pilih. Selain itu mereka pun kebanyakan tidak kenal dengan calon-calon pemimpinnya kecuali dari baliho-baliho yang bertebaran di jalanan.
Kurangnya pengetahuan para siswa tentang rekam jejak calon-calon pemimpin yang antara lain disebabkan kurangnya minat mereka terhadap informasi-informasi seputar dunia politik. Bahkan di sekolah tempat mereka belajar, masalah politik terkesan tabu untuk didiskusikan. Selain itu massifnya pemberitaan tentang banyaknya kepala daerah ataupun kader partai politik yang terjerat kasus korupsi semakin membuat mereka semakin apatis terhadap urusan – urusan yang berbau politik. Hal ini setidaknya membawa dua implikasi.
Pertama, karena belum mempunyai bayangan tentang calon pemimpin yang akan dipilih, maka siapapun yang datang untuk “bersilaturahmi” ke sekolah mereka atau yang sering muncul di baliho-baliho di sudut kota, maka dialah yang akan mereka pilih, sekalipun calon tersebut atau partai tersebut punya rekam jejak yang buruk. Selain itu karena mereka hidup berkelompok, biasanya faktor teman sepergaulan akan sangat mempengaruhi pilihan yang akan mereka jatuhkan. Kedua, adanya pandangan bahwa politik itu kotor seperti yang selama ini dihembuskan oleh banyak orang tidak mustahil membuat mereka tidak akan menggunakan hak pilihnya.
Berdasarkan fakta diatas, ada dua hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang pendidik. Pertama, memberikan masukan kepada pemerintah melalui organisasi guru yang ada agar memasukkan materi khusus kepemiluan ini ke dalam kurikulum. Hal ini perlu dilakukan mengingat kurikulum yang berlaku saat ini dinilai belum mampu untuk membangun kesadaran politik siswa. Kedua, sebagai seorang pendidik kita juga dapat memberikan arahan-arahan kepada siswa tentang pentingnya memilih calon pemimpin yang bersih dan amanah. Selain itu, kita juga dapat menggunakan media informasi yang ada baik itu cetak maupun elektronik untuk menunjukkan rekam jejak calon pemimpin atau partai politik yang akan mereka pilih.
Adapun yang lebih penting dari itu semua adalah, seorang pendidik harus mampu membangun kesadaran politik siswa, bahwa sikap apapun yang akan mereka pilih, baik menggunakan hak pilihnya atau tidak, mereka tetap akan terkena dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh calon pemimpin yang terpilih tersebut.
Ramdhan Hamdani
www.pancingkehidupan.com
