Memutus Mata Rantai Kecurangan dalam Ujian Nasional

Di tengah hangatnya perdebatan tentang perlu atau tidaknya pemerintah mempertahankan Ujian Nasional (UN), dugaan terjadinya kebocoran soal serta kunci jawaban kembali muncul ke permukaan. Beberapa sekolah setingkat SMA / SMK di Jawa Barat disinyalir menerima bocoran soal dan kunci jawaban pada saat ujian tengah berlangsung. Investigasi oleh pihak terkait pun tengah dilakukan untuk menelusuri kebenaran berita tersebut.

Bagi penulis pribadi, terulangnya kecurangan dalam UN bukanlah hal yang mengherankan. Adanya kesenjangan mutu pendidikan antar daerah menjadi faktor utama yang menyebabkan hajatan tahunan tersebut kerap kali meninggalkan catatan hitam. Tidak meratanya jumlah dan kompetensi guru serta sarana pendukung mengakibatkan kualitas proses pembelajaran di berbagai daerah menjadi berbeda -- beda. Artinya, siswa dengan kemampuan yang tidak sama tersebut tidaklah mungkin mampu mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang relatif sama.

Adapun gengsi kepala daerah (yang kemudian bermuara pada kepentingan pemerintah pusat) semakin menyulitkan terselenggaranya UN yang dilandasi dengan nilai -- nilai kejujuran. Sekalipun tidak lagi berperan sebagai penentu kelulusan siswa, nilai rata -- rata UN yang diperoleh setiap daerah dianggap sebagai indikator utama berkualitas atau tidaknya pendidikan di daerah tersebut. Para kepala daerah rupanya tak ingin kehilangan muka dengan ditemukannya sekolah yang nilai UN siswanya berada di bawah rata -- rata daerah lainnya. Alhasil, berbagai cara pun dilakukan untuk mendongkrak nilai UN, termasuk menempuh cara -- cara yang "tidak lazim".

Munculnya istilah "Tim Sukses" UN merupakan akibat dari paradigma kuno yang masih dianut oleh sebagian kepala daerah. Mereka berpandangan bahwa nilai UN jauh lebih penting dari upaya menanamkan nilai -- nilai kejujuran kepada siswa. Dengan motto hidup "Utamakan Selamat", proses untuk mencapai tujuan pun dianggap hal yang tidak penting. Selain itu "Tim Sukses" biasanya bekerja sehari menjelang pelaksanaan dan ketika Ujian Nasional berlangsung. Adapun yang menjadi tugas mereka adalah memastikan siswa dapat mengerjakan semua soal-soal ujian nasional "dengan baik".

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh "Tim Sukses" ini semata-mata atas perintah atasan mereka yang juga mendapatkan tekanan dari pengambil kebijakan yang lebih tinggi. Sebenarnya batin mereka pun berontak ketika harus mengajarkan ketidakjujuran kepada peserta didik mereka. Namun apa daya, sistem yang saat ini berlaku lah yang memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya mereka sendiri tidak menghendakinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, Kecurangan dalam UN akan terus terulang selama persoalan kesenjangan mutu pendidikan antar daerah belum dapat diselesaikan. Penghapusan fungsi UN sebagai penentu kelulusan ataupun perubahan istilah menjadi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tidak akan membawa dampak berarti selama kebutuhan sekolah akan guru -- guru berkualitas dan sarana pendukung yang memadai belum terpenuhi.