[caption id="" align="aligncenter" width="544" caption="Ilustrasi - Sabar Iman, pegawai perpustakaan SMAN 68 Jakarta, menyiapkan buku-buku pelajaran kurikulum 2013 yang akan dibagikan untuk murid baru kelas X di sekolah tersebut, Senin (15/7/2013). Hari pertama tahun ajaran baru kali ini diwarnai peluncuran kurikulum baru yang dilaksanakan terbatas di sekitar 6.300 sekolah di 33 provinsi. (KOMPAS/IWAN SETIYAWAN) "][/caption]
Sebagaimana halnya makanan cepat saji yang mengakibatkan dampak kurang baik bagi kesehatan jika terlalu sering dikonsumsi, Kurikulum “cepat saji” pun akan membawa dampak buruk bagi dunia pendidikan jika tetap dipaksakan. Baru sepekan dijalankan, kurikulum yang digadang-gadang mampu dijadikan senjata andalan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan tersebut, malah berantakan dan membuat sang empu frustasi.
Berbagai persoalan serius muncul di lapangan tatkala sekolah-sekolah mulai “mencicipi” hidangan cepat saji ini. Adapun belum diterimanya buku ajar oleh siswa merupakan masalah paling krusial yang dihadapi oleh sekolah saat ini. Padahal sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah menjanjikan bahwa buku tersebut akan diterima oleh siswa pada saat pembelajaran dimulai. Namun ternyata janji tersebut jauh dari kenyataan. Untuk jenjang SMA/SMK saja, buku yang tercetak baru sekitar 60%, sedangkan yang terdistribusikan tidak lebih dari 20%-nya.
Persoalan lain yang juga tak kalah pentingnya adalah tidak meratanya pelaksanaan diklat implementasi kurikulum 2013 di seluruh sekolah. Kenyataan menunjukkan, masih banyak sekolah yang guru-gurunya belum mengikuti diklat. Akibatnya, mereka pun kebingungan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum baru tersebut. Padahal pengetahuan tentang ketiga hal ini sangat penting bagi mereka dalam menjalankan tugasnya.
Selain kedua hal di atas, persoalan lain yang dihadapi oleh sekolah adalah kesiapan sarana pembelajaran yang dibutuhkan. Masih banyaknya sekolah yang belum memiliki sarana pembelajaran yang memadai membuat kurikulum baru tersebut sangat sulit untuk diimplementasikan.
Akibat dari kekisruhan ini, berbagai kalangan mulai mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Tanah Air. Bahkan, beberapa daerah secara tegas menolak implementasi kurikulum baru tersebut karena dinilai sebagai suatu bentuk pemaksaan. Tindakan tersebut memang cukup beralasan mengingat kondisi sekolah mereka yang belum siap untuk menjalankan kurikulum baru tersebut.
Untuk mencegah “kerusakan” yang lebih parah, pemerintah sebaiknya segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum baru tersebut. Evaluasi ini hendaknya dilakukan secara objektif dengan memantau langsung kondisi di lapangan dan bukan didasarkan pada klaim sepihak (seperti yang sudah-sudah). Menyalahkan sekolah-sekolah karena terlambat memesan buku atau tidak aktif mengikutsertakan guru-gurunya dalam pelatihan bukanlah sikap yang bijak. Kondisi semacam ini sejatinya dapat diantisipasi oleh pemerintah jika mereka benar-benar siap dalam melaksanakan program tersebut.
Dengan meninjau kembali kebijakan untuk mengimplementasikan kurikulum baru di seluruh sekolah, kita berharap pemerintah dapat lebih mempersiapkan program-programnya secara lebih matang. Dengan begitu tidak ada lagi guru maupun siswa yang menjadi korban akibat “mengonsumsi” hidangan cepat saji ini.
Ramdhan Hamdani
