Pandangan Neoliberalisme terhadap Korean Wave dan Kebijakan Budaya dalam Analisis Diplomasi Budaya

Pandangan neoliberalisme dalam hubungan internasional adalah paham yang meyakini bahwa negara itu seharusnya mengutamakan keunggulan absolut atau relatif atas nama negara lain. Neoliberalisme disebutkan sebagai kelahiran kembali liberalisme setelah sekian lama menghilang dari debat perpolitikan dunia dalam jangka waktu terakhir. Juga disebutkan sebagai turunan liberalisme yaitu liberalisme ekonomi. 

Dugis (2018) berpendapat bahwa neorealisme tampaknya menanggapi kegagalan neorealisme dalam penjelasan teoretis, sebagaimana dibuktikan oleh kegagalannya memprediksi akhir damai Perang Dingin. Dengan demikian, neoliberalisme menjadikan institusi internasional sebagai alat untuk membangun kerjasama antar aktor internasional. Harvey (2005) mengartikulasikan bahwa neoliberalisme adalah teori ekonomi politik yang menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat dengan memberikan mereka kebebasan untuk mengembangkan kemampuan individu mereka dalam proses perdagangan melalui pasar bebas. Negara dalam hal ini bertindak sebagai lembaga yang menjamin dan mengatur struktur keamanan dan hukum sebagai sarana untuk melindungi hak milik pribadi dalam pelaksanaan fungsi pasar yang semestinya.

Pandangan neoliberalisme tentang kompleksitas struktur internasional yang saling bergantung adalah saling ketergantungan aktor-aktor internasional, baik negara maupun non-negara. Pandangan ini menciptakan proses resiprositas dengan salah satu cirinya yaitu ketika terdapat banyak jalur yang menghubungkan manusia di dunia internasional dan tidak ada hirarki atau batasan yang jelas untuk dapat membedakan satu isu dengan isu lainnya sehingga tidak ada hard power atau kekuatan militer. Itu juga merupakan jawaban tepat utama untuk memecahkan masalah di dunia internasional ini (Dugis 2018). 

Soft power adalah jenis lain dari kekuatan nasional yang dapat dikatakan sebagai cara yang lebih efektif untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan melalui daya tarik mereka (Nye 1990). Cenderung diterapkan dengan kekuatan melalui sumber daya yang tidak berwujud seperti ideologi dan budaya. Menurut Gallarotti (2015), soft power yang dihasilkan dari peningkatan kualitas hidup, kebebasan dan keunggulan budaya bersifat kooperatif daripada koersif, yang tentunya juga dapat menarik bagi negara lain dengan nilai keselarasan kepentingan yang besar.

Diplomasi publik didefinisikan dalam beberapa istilah, singkatnya sebagai proses propaganda putih di mana satu negara mencoba mempengaruhi negara lain dengan menarik rakyatnya sendiri melalui pengenalan diplomasi publik tentang budaya, masyarakat, pandangan, dan sikap suatu negara terhadap khalayak asing. Diplomasi publik juga dipahami sebagai upaya negara untuk memberikan pemahaman tentang negara, sikapnya, dan kepentingan nasionalnya terhadap negara asing (Tuch 1990 dalam Hennida 2009). Nye (1990) mendefinisikan diplomasi publik sebagai alat milik negara untuk mengelola berbagai sumber daya yang dianggap menarik dan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Diplomasi publik dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan informasi untuk mempengaruhi orang asing dan mencoba mengubah pandangan orang asing terhadap negara-negara yang mempraktekkan diplomasi publik dengan cara yang positif. Pada awalnya diplomasi publik dipimpin oleh pemerintah, dimana pemerintah memegang peran kunci dan menjadi inisiator proses diplomasi, namun saat ini diplomasi publik telah mengalami perluasan. Ketika neoliberalisme menjadi teori dengan kebijakan ekonomi politik yang mengalihkan kendali dari pemerintah ke sektor swasta, hal yang sama terjadi dengan Gelombang Korea.

Dalam kasus Korean Wave, yang berfokus pada industri budaya, ia terus menerus memimpin pengembangan kebijakan budaya untuk mencapai keuntungan ekonomi. Saat ini, Korea sedang fokus pada pengembangan budaya dan menerapkan kebijakan dengan pemerintah, yang telah mengakhiri reformasi neo-liberal dengan mengurangi intervensi pemerintah di banyak bidang masyarakat. 

Di sini digunakan istilah reduksi yang artinya pemerintah tidak sepenuhnya menghilangkan permasalahan rakyat, tetapi terus mengembangkan kebijakan seperti ekonomi nasional (Kim 2016). Karena neoliberalisme dipahami sebagai proyek konstruktivisme, bukan hanya sebagai kelahiran kembali pasar bebas, neoliberalisme melibatkan proses produksi, regulasi, dan diseminasi (Lee dan Zhang 2021).

Suryani (2014) memaparkan beberapa aktor yang terlibat dalam mempopulerkan budaya populer Korea, antara lain media massa televisi dan internet yang kini tersebar luas di seluruh dunia. Seorang pemain di industri hiburan yang memproduksi drama TV, film, musik, anime, game, dll. Lalu ada perusahaan multinasional (MNC) asal Korea Selatan seperti LG dan Samsung. Dalam hal ini, fenomena Hallyu dapat dilihat melalui lensa neoliberalisme, karena dikenal sebagai penyebaran budaya yang dilakukan terutama untuk tujuan ekonomi (Lee dan Zhang 2021).

Usaha manipulasi dan pembentukan citra baik Korea dilakukan dengan menggunakan popularitas dari para bintang korea yang dijadikan representasi dengan memunculkan citra yang disukai, atau sekurang-kurangnya tidak menampilkan citra yang mengintimidasi atau kasar (Geun 2009). Mengingat isu keamanan menjadi kekhawatiran yang besar bagi Korea Selatan dan saat dimana opini publik menjadi kontrol kuat dalam politik modern sehingga dengan adanya Korean wave di berbagai negara juga dapat menekan adanya kebijakan militer yang dianggap agresif yang tertuju pada Korea Selatan. 

Korean wave berkembang membawa standar korea ke dunia internasional seperti mode, makanan, perilaku, dan jika standar ini ditiru atau diikuti oleh masyarakat internasional dari berbagai negara dan menghasilkan pengaruh positif bagi negara-negara penerima maka perusahaan atau masyarakat korea akan memiliki pasar yang baik dan dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan negara luar yang telah menganut standar hidup korea, hal tersebut yang kemudian dapat menimbulkan pengaruh jangka panjang yang tidak tampak dari korea selatan.

Korea selatan juga memiliki agenda yang mengarah kepada peningkatan perekonomian dan tujuan politik yang telah dirancang oleh pemerintah. Keuntungan ekonomi Korea Selatan didapatkan melalui ekspor produk budaya dan produk komersial seperti album kpop, make up, dan makanan khas. Komoditi lain seperti wisata Hallyu yang sukses juga membawa banyak keuntungan ekonomi. Berbagai paket wisata ditawarkan. Kunjungi sebuah tempat yang digunakan sebagai lokasi syuting drama Korea populer. Film dan drama mengalami peningkatan ekspor di samping produk industri hiburan lain yang menjadi andalan Hallyu wave, yaitu musik Korea dan produk industri hiburan lainnya yang dikenal dengan Korean pop sebagai salah satu produknya.