Beberapa hari yang lalu calon wakil presiden dari Paslon nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, sebaiknya bansos cukup dibagi-bagikan oleh Lurah atau Camat. Tidak perlu Presiden atau menteri-menteri.
Karena kalau yang membagi-bagikan bansos Presiden atau menteri-menteri, akan rawan untuk dipolitisasi. Calon wakil presiden Ganjar Pranowo ini, juga menegaskan uang bansos itu adalah uang negara, yang diambil dari APBN. Jadi jangan ada yang mengklaim dari kantong pribadi yang hanya untuk meningkatkan elektabilitas.
Apa yang dikatakan oleh Mahfud MD ini, ada benarnya juga. Pilres dan pemilu yang hanya tinggal menghitung hari, kini makin marak ada paslon-paslon atau bakal caleg tertentu yang bagi-bagi sembako. Bahkan ada seorang Mentri yang terang-terangan mengatakan, kalau pilih Paslon tertentu, bagi-bagi bansos akan dilanjutkan dan jumlahnya diperbesar. Ada juga Mentri yang lain mengatakan, kalau pilih Paslon nomor sekian, sepakbola Indonesia akan maju. Tidak hanya kedua menteri itu, tetapi juga menteri-menteri yang lain, terang-terangan berkampanye untuk Paslon tertentu, tetapi mereka tidak cuti, seperti yang dikatakan Undang-undang.
Kita juga sering menyaksikan Presiden Jokowi turun langsung membagikan bansos. Beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan Presiden Jokowi membagi-bagikan sembako persis di depan pagar Istana. Pada kesempatan lain, kita juga melihat Jokowi bersama Sang Cucu, Jan Ethes, membagi-bagikan amlol berisi uang kepada tukang becak di pasar di Solo. Dilain kesempatan Jokowi terlihat membagikan sembako dengan tas yang dikemas dengan tulisan bantuan dari Presiden Republik Indonesia.
Dari kejadian-kejadian ini, dan bertitik tolak dari pernyataan Mahfud MD, yang mengatakan bansos cukup dibagi-bagikan lurah atau camat, kiita jadi berpikir Pak Jokowi ini, lurah atau Presiden? Hal ini harus dipertegas, supaya kita tidak mengatakan Presidenku, Lurahku. Atau Presiden, rasa Lurah.
