Wilayah Laut China Selatan telah lama dipandang sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, jalur perdagangan penting, dan menjadi wilayah strategis bagi berbagai negara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir kawasan ini telah menjadi pusat ketegangan geopolitik, terutama antara China dan Filipina. Bahkan, pada tanggal 6 Juli 2024 yang lalu timbul sedikit ketegangan akibat kapal besar milik Garda Pantai China yang berlabuh memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Manila di Laut China Selatan di mana keberadaan kapal itu disebut sebagai upaya Beijing untuk mengintimidasi Manila. Ketegangan seperti itu tidak hanya terjadi sesekali, namun telah terjadi selama bertahun - tahun. Sejatinya dunia internasional sudah memiliki perjanjian United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai perjanjian yang mengatur mengenai berbagai aspek hukum laut, termasuk batas-batas maritim, hak navigasi, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan laut (Jamilah & Disemadi, 2020). Namun, konflik antara China dengan Filipina terus saja terjadi. Lantas bagaimana posisi hukum di tengah timbulnya ketegangan antara China dengan Filipina di Laut China Selatan? Artikel ini akan membahas mengenai konflik antara China dengan Filipina di Laut China Selatan dilihat dari kaca mata Hukum Laut Internasional.
Perspektif Hukum Laut Internasional
Hukum internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara mencakup perjanjian, konvensi, kebiasaan, putusan pengadilan internasional, dan doktrin hukum yang berkembang. Prinsip-prinsip utama dalam hukum internasional meliputi kedaulatan negara, non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, larangan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kerja sama internasional. Salah satu cabang penting dari hukum internasional adalah hukum laut internasional yang diatur secara komprehensif oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang diadopsi pada tahun 1982. UNCLOS telah menetapkan batas-batas maritim, hak navigasi, konservasi sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, dan penyelesaian sengketa. Hukum laut internasional didasarkan pada beberapa prinsip utama, termasuk kedaulatan negara atas perairan teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kebebasan navigasi di perairan internasional, konservasi dan pengelolaan sumber daya laut, penyelesaian sengketa, serta perlindungan lingkungan laut. Meskipun UNCLOS menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, masih ada sengketa dan tantangan yang muncul, terutama terkait klaim wilayah laut yang tumpang tindih, perburuan ilegal, dan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut.
Sejarah Klaim Teritorial China
Ketegangan antara China dengan Filipina di Laut China Selatan berakar dari klaim teritorial yang tumpang tindih. China melalui Pemerintah Tiongkok Pada tahun 1947 melakukan klaim hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan demarkasi yang mereka sebut sebagai Nine-Dash Line. Klaim ini mencakup sekitar 80 hingga 90 persen dari Laut China Selatan, termasuk wilayah yang juga diklaim oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Tentu klaim sepihak yang dilakukan oleh China tersebut menimbulkan penolakan oleh negara yang merasa dirugikan, salah satunya ialah Filipina.
Filipina mengklaim beberapa bagian dari wilayah yang disengketakan tersebut berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Salah satu klaim utama Filipina adalah terhadap Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka. UNCLOS yang diadopsi pada tahun 1982 telah memberikan kerangka hukum bagi negara-negara pantai untuk mengklaim wilayah laut hingga 200 mil laut dari garis pantai mereka sebagai ZEE. Meskipun pada tahun 2016 Mahkamah Arbitrase Permanen atau Permanent Court of Arbitration (PCA) telah memutuskan bahwa klaim China berdasarkan Nine-Dash Line tidak memiliki dasar hukum dan Tiongkok  melanggar  hak-hak  kedaulatan  Filipina  sekaligus  menyebabkan kerusakan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan, namun China menolak keputusan ini dan tetap berpegang pada klaimnya (Sidjabat et al., 2018).
Upaya Arbitrase Internasional
Pada tahun 2013, Filipina membawa kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag, menantang klaim teritorial China di Laut China Selatan. Berdasarkan Pasal 287 dan Lampiran VII UNCLOS, negara-negara pihak dapat menyelesaikan sengketa maritim melalui arbitrase. Pada tahun 2016, PCA memutuskan bahwa klaim "Nine-Dash Line" China tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS. Putusan ini juga menyatakan bahwa China telah melanggar hak-hak ZEE Filipina dengan mengganggu aktivitas penangkapan ikan dan eksplorasi energi Filipina.
China menolak keputusan PCA dan terus memperkuat posisinya di Laut China Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan dan fasilitas militer di wilayah yang disengketakan. Sementara itu, Filipina di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte melakukan pendekatan yang lebih lunak terhadap China untuk meningkatkan hubungan bilateral dan menarik investasi Tiongkok. Namun, ketegangan tetap terjadi bahkan sering kali memanas dalam beberapa insiden antara China dan Filipina.
Dampak Regional dan Internasional
Ketegangan antara China dan Filipina di Laut China Selatan tidak hanya mempengaruhi kedua negara tersebut, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas di kawasan dan dunia. Negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Malaysia, juga terlibat dalam sengketa serupa dengan China, menciptakan dinamika geopolitik yang kompleks dan berpotensi berbahaya. Sengketa ini melibatkan klaim tumpang tindih atas wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam, termasuk ikan dan potensi cadangan minyak dan gas bawah laut, yang menjadikannya semakin penting secara strategis dan ekonomis.
