Apakah TNI harus menolak permintaan bantuan dari institusi Negara yang ingin menyelamatkan rakyat Negara ini dari berbagai persoalan? Sudah cukup kuatkah institusi ‘yang berwenang’ untuk mengatasi semuanya? Kalau instansi yang berwenang sudah cukup mampu melakukan tugasnya, kenapa masih terjadi banyak persoalan dalam pelaksanaannya? Apakah persoalan-persoalan bangsa harus dibiarkan saja hanya karena alasan konstitusional ?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya dijawab terlebih dahulu agar justifikasinya fair dan tidak malah melemahkan semangat menjaga keamanan nasional. Bila memang legislatif bekerja untuk kepentingan masyarakat seperti yang selama ini menjadi klaimnya, seharusnya mengapresiasi pelibatan TNI dalam mengatasi persoalan keamanan nasional dalam arti luas (bukan sekedar kamtibmas). Dalam beberapa kasus (misalnya narkoba), TNI bahkan berani membuka diri dengan melakukan pembersihan internal institusinya dan mengumumkan hasilnya kepada publik. Hal itu tentu saja merupakan langkah positif dan berani, yang tidak dilakukan oleh institusi lainnya, untuk mengawali hal baik dari dalam dirinya sendiri.
Kalau memang apa yang dilakukan oleh TNI dianggap tidak konstitusional, maka buatlah menjadi konstitusional. Terbitkanlah aturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum kepada TNI untuk lebih bisa mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Jangan dibiarkan TNI berada di ruangan kosong tanpa dibekali apa-apa, tangan dan kaki diikat oleh satu-satunya landasan yuridis, hanya agar lebih mudah ditonjok dari segala arah tanpa bisa melawan.
Kita tentunya tidak mengharapkan TNI menjadi SPIDERMAN yang MUTUNG karena dihalang-halangi oleh Kapten Stacy dengan alasan konstitusional.
Ataukah jangan-jangan yang menghalang-halangi itu menjadi bagian yang memperoleh keuntungan dari tidak cawe cawe nya TNI? Dan jangan-jangan, benar juga tudingan beberapa pihak bahwa ada kepentingan besar dari luar sana yang tidak menghendaki Indonesia terbentengi dengan kuat.
Who knows ?
