Peristiwa menghebohkan di Tolikara kemaren, entah apapun penyebab yang sebenarnya, apakah hanya sekedar miskomunikasi penggunaan speaker, sentimen agama, persoalan pengelolaan anggaran hingga campur tangan intelijen seperti yang dianalisa oleh orang, seharusnya cukup mampu memberikan pemahaman pentingnya manajemen konflik secara kolektif. Bila melihat tidak adanya unsur separatisme atau pemberontakan bersenjata pada peristiwa itu, seharusnya TNI tidak perlu proaktif menyikapinya, dan justru komponen lainlah yang lebih bertanggung jawab. Namun, mengingat kondisi geografis dan sosial yang sulit, rasanya hanya prajurit-prajurit TNI lah yang memiliki kemampuan untuk bereaksi secara cepat melakukan pencegahan dan penindakan. Walaupun begitu, pihak lain tidak serta merta kemudian menyandarkan sepenuhnya penyelesaian masalah itu kepada TNI. Sebaiknya TNI hanya melakukan langkah-langkah awal yang cepat, selanjutnya diserahkan kepada pihak lain yang lebih berwenang.
Jika kesadaran akan pentingnya manajemen konflik secara kolektif ini dimiliki oleh semua unsur, niscaya persoalan-persoalan pelik seperti di Aceh dan Papua akan bisa lebih ditekan agar tidak menjadi laten. Bagi TNI, tidak masalah siapapun yang menjadi leading sector penanganan persoalan Papua asalkan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Seluruh komponen yang lain akan bersinergi untuk bersama-sama mendukung sesuai bidang tugas dan fungsinya. Dan yang lebih penting adalah, komitmen pengabdian secara tulus dan ikhlas harus dikedepankan dan tidak dikotori oleh kepentigan-kepentingan individu atau kelompok.
Jangan seperti negara produsen senjata yang terkesan sengaja membiarkan atau membuat konflik di suatu wilayah agar bisnis senjata nya tetap jalan, atau menciptakan konflik demi mengaburkan tujuan yang sebenarnya. Kekayaan alam yang tersimpan dibawah ataupun di atas permukaan bumi Papua sangat menggiurkan. Jangan ada ambisi untuk menguasainya demi kepentingan pribadi.
