Belakangan, sejumlah isu menjado buah bibir di kalangan masyarakat. Seperti langkanya gas elpiji 3 kg, di mana gas mungil tersebut sejatinya menjadi kebutuhan pokok paling mendasar bagi masyarakat. Sekalinya ada, masyarakat juga harus mengantri berjam-jam, bahkan samapi ada ibu-ibu yang meninggal akibat kelelahan mengantri.
Kejadian ini tak luput dari perhatian pengamat politik dan keamanan, Muhammad Sutisna. Menurut dia, kejadian ini bermula dari kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Di mana, kebijakan Bahlil melarang penjualan gas melon itu sampai ke pengecer. Dalam kebijakannya, sang menteri hanya memperbolehkan penjualan gas tersebut hanya cukup di agen. Kenyataannya, selama ini pengecer diketahui sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan gas tersebut tanpa harus langsung ke agen. Bukannya membenahi, malah aturan yang dibuat menjadi blunder dan lagi-lagi rakyatlah yang menjadi korbannya.
Wajar saja bila kebijakan-kebijakan konyol seperti itu memicu kecurigaan bahwa kebijakan tersebut sebagai bentuk usaha membenturkan Presiden dengan rakyatnya. Ini sangatlah berseberangan dengan niat tulus dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang sangat berpihak terhadap rakyat kecil.
Namun niat tulus tersebut tampaknya gagal dipahami oleh para pembantunya. Bisa saja, hal ini juga menunjukkan bahwa pembantunya tersebut sejatinya tidaklah memiliki jalan yang sama dengan presiden. Jadi, Prabowo harusnya jeli dalam melihat ini.
Terus terang, jika hal-hal seperti terus diabaikan atau bahkan dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi percikan-percikan gejolak di mana-mana. Dalam hal ini, Presiden Prabowo perlu mengevaluasi kembali kinerja dan kebijakan pembantunya yang dinilai berseberangan dengan dirinya. Bahkan kebijakan pembantunya yang bisa merugikan presiden sendiri. Sudah sepatutnya, presiden selaku pemimpin negara untuk kembali memilah dan memilih mana saja menteri yang masih loyal kepada rakyat yang sesuai dengan garis perjuangan Prabowo Subianto.
Sutisna juga menilai bahwa Bahlil dengan kebijakan kontroversial tanpa adanya sosialisasi yang jelas tersebut, sangat layak untuk dicopot. Dan Prabowo juga harus jeli untuk memilih pengganti menteri tersebut, agar jangan sampai rakyat kembali menjadi korban di kemudian hari.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
