Mohon tunggu...
Rajif Amar Kahfi
Rajif Amar Kahfi Mohon Tunggu... -

Universal Person

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kesejahteraan Ekonomi atau Kebebasan Berpolitik?

15 Juli 2011   08:59 Diperbarui: 26 Juni 2015   03:39 312
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Perbedaan negara berkembang dengan negara maju secara tidak langsung dapat kita lihat dari frekuensi unjuk rasa yang terjadi. Di negara berkembang seperti di Asia, seringkali kita lihat unjuk rasa terjadi tiap minggu bahkan tiap bulan. Sedangkan di negara maju, jarang sekali kita lihat unjuk rasa, terutama di Uni Eropa dimana tingkat kesejahteraan negara lebih tinggi. Unjuk rasa hanya terjadi seperti yang dewasa ini terlihat di Spanyol dan Yunani karena krisis ekonomi yang berujung pada keresahan rakyat atas tingginya angka pengangguran. Akibatnya, rakyat bergerak dan memberontak. Bila di negara maju saja sudah seperti itu,maka tidak heran apabila kita melihat banyak unjuk rasa terjadi di Indonesia.

[caption id="attachment_119520" align="alignleft" width="300" caption="Foto-Kompas"][/caption] Asumsinya adalah unjuk rasa seringkali terjadi apabila masih terdapat permasalahan ekonomi di negara. Maka indikator apakah suatu negara itu sejahtera bukan karena bentuk negara itu demokrasi, tetapi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang dapat ditekan seminim mungkin.

Seringkali unjuk rasa yang terjadi di Indonesia di motori karena gerakan dan idealisme pengunjuk rasa seperti mahasiswa. Unjuk rasa memang perwujudan idealisme, tetapi idealisme itu didasari oleh motif ekonomi. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah bentuk kritik dan protes terhadap pemerintah, evaluasi terhadap kinerja dan perilaku pemerintah dalam mengatur negeri ini. Unjuk rasa adalah sebuah keinginan untuk merubah nasib ini dengan memberikan masukan dan kritik sehingga pemerintah mau atau dipaksa untuk melaksanakan tuntutan rakyat. Tuntutannya tidak jauh seputar permasalahan rakyat Indonesia sendiri. Dan pada akhirnya memang wacana unjuk rasanya pun cuma berkutat di kemiskinan, korupsi dan permasalahan ekonomi lainnya.

Kalau kita selalu berbicara mengenai politik sepertinya agak salah memang dengan prioritas negeri ini. Negara ini bukan butuh solusi atas pemimpin yang selalu mengutamakan citra. Semua solusi dan wacana haruslah selalu merujuk pada kepentingan dan tuntutan rakyat. Mungkin rakyat miskin disana yang tidak memiliki akses politik untuk menyuarakan aspirasinya tidak peduli dengan segala gejala-gejala politik sekarang. Yang mereka inginkan hanya satu, yaitu perbaikan nasibnya. Untuk bertahan hidup dan memberikan nafkah untuk keluarga adalah cukup bagi mereka.

Berkaca pada Cina, negara komunis ini merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar penyaing Amerika Serikat dan Jepang. Di Cina, walaupun pemerintahannya otoriter, tetapi kondisi ekonomi negara itu lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Mungkin rakyat mereka sadar bahwa unjuk rasa hanya mengganggu stabilitas politik pemerintah. Pemerintahnya pun menyadari bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritasnya. Semangat menjadi bangsa yang besar diawali dengan kesejahteraan rakyatnya. Walau secara politis pemimpin disana haus akan kekuasaan, tetapi kesejahteraan rakyat menjadi prioritas dengan didukung juga supremasi hukum yang kuat. Inilah yang membedakan antara Indonesia dengan Cina. Cina tidak memberikan celah sedikitpun pada koruptor dengan menghukum seberat-beratnya.

Tetapi memang yang membedakan antara manusia dan hewan adalah akal. Manusia diciptakan untuk berfikir, bukan hanya untuk survive. Terkadang menjadi perdebatan mau mendahulukan perut atau otak. Kalau berbicara dalam konteks negara, apalagi negara berkembang, sepatutnya masalah ‘perut’ lebih diutamakan. Jika ‘perut’ saja masih lapar, maka wajar saja jika ‘otak’ selalu berfikir mencari cara untuk mengenyangkan ‘perut’. Banyaknya aksi unjuk rasa seharusnya menjadi masukan yang positif bagi pemerintah bahwa kinerja mereka belum memprioritaskan rakyat. Seharusnya juga menjadi indikator sendiri bahwa permasalahan ekonomi negara sudah semakin mendesak untuk dibenahi.

Negara demokrasi tidak bisa menjamin bahwa rakyat bisa sejahtera. Negara ini butuh suatu prioritas. Mau memberantas kemiskinan atau terus menerus mempermasalahkan berbagai gejala politik yang tidak merubah nasib rakyat.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun