Konflik Armenia-Azerbaijan di Nagorno Karabakh , Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keamanan Kawasan

Konflik nagono karabakh semakin hari semakin mencekam. Konflik yang sarat akan kpentingan negara-negara kawasan ini telah meenggut nyawa warga sipil. Kemudian banyak pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik Armenia-Azerbaijan berlangsung. Sedikitnya penulis mencoba memberikan 5 point analisa tentang pellanggaran HAM yang terjadi.

• Pejabat tinggi Azerbaijan telah menyebarkan ujaran kebencian dan menghasut kekerasan terhadap minoritas Armenia di negara tersebut, hal itu menurut Laporan Ombudsman 2016. Pada November 2012, Presiden Azeri Ilham Aliyev turun ke Twitter untuk menyatakan bahwa Armenia "sebenarnya adalah sebuah koloni, pos terdepan yang dijalankan dari luar negeri, sebuah wilayah yang dibuat secara artifisial di tanah Azerbaijan kuno." Pernyataan publik seperti Aliyev melanggar Pasal 4 (c) Konvensi Internasional PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang melarang pihak berwenang mempromosikan diskriminasi rasial.
• Pasukan Azerbaijan dengan kejam membunuh warga sipil ketika mereka menginvasi Nagorno-Karabakh pada 2 April 2016. Tentara menembak orang tua, lemah dan muda, dan penembakan yang ditargetkan terhadap bangunan tempat tinggal atau melukai dua lusin warga sipil, banyak di antaranya adalah anak di bawah umur. Ombudsman menemukan Azerbaijan melanggar Konvensi Jenewa 1949, yang menggambarkan perlindungan khusus bagi orang sakit, terluka dan hamil selama perang.
• Sementara Armenia telah melembagakan kebebasan sipil dan politik sejak kemerdekaannya pada tahun 1991, Amnesty International telah meminta pemerintah Armenia untuk membungkam wartawan yang menyelidiki konflik Nagorno-Karabakh. Menurut laporan itu, orang-orang Armenia menunjukkan sedikit toleransi terhadap pandangan konflik "unarmenia", dengan orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat arus utama dicap sebagai pengkhianat. Pada tahun 2017, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyampaikan 12 putusan tentang Armenia, 11 di antaranya menyatakan negara tersebut melanggar Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.
• Dengan pengecualian The HALO Trust dan Komite Internasional Palang Merah, yang membantu menyatukan kembali anggota keluarga yang hilang dalam pertempuran, komunitas internasional memberikan sedikit dukungan untuk hak asasi manusia di Nagorno-Karabakh. Banyak LSM tahu bahwa memasuki Nagorno-Karabakh akan membuat mereka 'persona non grata' di Azerbaijan, mencegah mereka kembali di masa depan.
• Terlepas dari ancaman Azerbaijan, Pusat Rehabilitasi Lady Cox---sebuah organisasi yang membantu penyandang disabilitas---telah membuat kemajuan substansial untuk hak asasi manusia di Nagorno-Karabakh. Perang di awal 1990-an dan, baru-baru ini, pada April 2016 melukai banyak warga sipil, meninggalkan beberapa dengan cacat fisik; infrastruktur untuk kursi roda dan fasilitas medis untuk perawatan, bagaimanapun, sangat langka. Pusat Rehabilitasi Lady Cox menyediakan perawatan untuk 1000 pasien setiap tahun dan mendukung terapis yang melakukan perjalanan ke individu yang tidak dapat melakukan perjalanan ke Stepanakert, ibu kota Nagorno-Karabakh, untuk menerima perawatan. Pada tahun 2017, Pusat membuka departemen untuk anak-anak dengan autisme.

Beberapa point diatas menggambarkan bahwa Hak asasi manusia di Nagorno-Karabakh akan meningkat dengan meningkatnya stabilitas. Pada Juli 2018, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengumumkan bahwa dia siap untuk membicarakan perdamaian di Nagorno-Karabakh. Sebulan kemudian, Rusia dan Jerman secara proaktif menawarkan untuk memfasilitasi penyelesaian yang akan menjamin perdamaian jangka panjang. Setelah Armenia dan Azerbaijan berdamai dengan nasib konflik Nagorno-Karabakh, diharapkan organisasi kemanusiaan akan turun tangan untuk memantau kondisi di lapangan dan menyembuhkan luka lama.

Bahkan di sisilain, Pakar hak asasi manusia di PBB telah menyerukan pembebasan "segera" para tawanan perang dan tawanan lainnya oleh Armenia dan Azerbaijan dari konflik mereka baru-baru ini di wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri. Dan serangan artileri terhadap warga sipil dalam konflik Nagorno-Karabakh bisa menjadi kejahatan perang, kata kepala hak asasi manusia PBB. Hal tersebut mengulangi seruan kepada Azerbaijan dan Armenia untuk menghentikan serangan terhadap kota-kota, sekolah dan rumah sakit di daerah kantong pegunungan. Karena dampaknya sangat besar terhadap warga sipil.  Namun kedua negara yang berkonflik seakan tak mau disalahkan dan tidak menggubris para korban yang semakin banyak berjatuhan. Tanggapan Armenia oleh perdana menteri Armenia menyerukan penyelidikan atas keberadaan "tentara bayaran asing" di Nagorno-Karabakh setelah pasukan etnis Armenia mengatakan mereka telah menangkap dua pejuang dari Suriah. Dipihak Azerbaijan pun membantah. Azerbaijan menyangkal kehadiran kombatan asing. Sehingga pertempuran masih terus berlangsung. Pertempuran sengit berlanjut di garis depan konflik yang telah menewaskan sedikitnya 1.000 orang, dan mungkin lebih banyak lagi. Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan tetapi dihuni dan dikendalikan oleh etnis Armenia.

Tak ayal korban yang berjatuhan sangat banyak baik dari kalangan sipil maupun militer. Selama lebih dari enam minggu, Azerbaijan dan Armenia berperang berdarah, tetapi hanya sedikit rincian yang muncul tentang skala sebenarnya dari korban militer. Azerbaijan membuat keuntungan teritorial yang signifikan tetapi tidak memberikan jumlah korban, sementara Armenia mengatakan bulan lalu telah menghitung 2.425 tentara tewas. Sekarang Azerbaijan mengatakan 2.783 pasukannya tewas dalam perang Nagorno-Karabakh dan 100 lainnya hilang dalam aksi. Ini menambah lebih dari 5.000 jumlah tentara yang dipastikan tewas. Setidaknya 143 warga sipil juga tewas di kedua sisi dan puluhan ribu lainnya mengungsi akibat pertempuran tersebut. Itu merupakan rekapitulasi selama 6 minggu. Tentunya apalagi jika ditambah selama konflik berkepanjangan berlangsung. Sungguh sangat banyak warga sipil yang telah menjadi korban fisik dan pelanggaran HAM disana.

Teori

Berikut ulasan pendekatan teori yang digunakan untuk menganalisa problematika ini. Teori yang digunakan adalah Regional Security Complex Theory (RSCT). RSCT yaitu teori yang beranggapan bahwa keamanan internasional harus diperiksa dari perspektif regional,  hubungan antar negara guna  menunjukkan pola yang teratur dan terkelompok secara geografis. Kompleks keamanan regional adalah istilah yang diciptakan oleh Buzan dan Wver untuk menggambarkan struktur semacam itu. Penggunaan Teori Keamanan Regional merajalela di banyak bidang keamanan tradisional. Ini belum banyak diterapkan pada bidang keamanan non-tradisional seperti pemilihan umum. Makalah ini berusaha menemukan penerapan RSCT dengan latar belakang fakta bahwa banyak pemilu sebelumnya telah dinodai oleh kekerasan intranegara, dinamika manajemen pemilu yang sarat konflik (arsitektur politik, model sistemik, masalah operasional, dan strategi keamanan) yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan ancaman terhadap arsitektur keamanan regional Afrika Timur dalam perspektif sosial-eko-politik. 

Terlepas dari kompleksitas inheren yang ada dalam Inter-State Security Arrangements (ISSA) karena kelemahan fungsional-struktural lembaga inti negara, selain itu, peneliti memfokuskan penelitian secara teoritis menggunakan Teori Kompleks Keamanan Regional Buzan dan Waever (RSCT) di Wilayah dan Kekuasaan yang membahas bidang "ketergantungan keamanan" internal dan sekuritisasi di antara negara-negara yang terkait secara geografis untuk menemukan signifikansinya dalam konteks keamanan non-tradisional. Sifat teori multi-dimensi cocok dengan pengaturan yang berbeda sebagai cara berteori sekuritisasi dan menarik dalam rezim neo-liberal yang ditetapkan oleh regionalisasi di Wilayah Eropa Timur. Teori Kompleks Keamanan Regional (RSCT) telah digunakan dalam skenario yang berbeda oleh para sarjana dalam upaya mencapai solusi keamanan regional. Dalam upaya ini, diakui bahwa militer nasional tetap menjadi aktor utama dalam keamanan antar negara. . Isu-isu meskipun muncul dengan efek globalisasi, integrasi, dan pemerintahan mengarah pada penciptaan batas-batas yang rapuh dan dilema yang dapat dipecahkan bersama oleh keamanan. Garis pemikiran umum membahas banyak RSCT mengelilingi; peran negara-negara kepulauan/terpencil, penggunaan komunitas keamanan regional, dan peran kekuatan dominan dalam membentuk masalah keamanan lokal.