Pemerintahan SBY mencetak rekor sebagai pemerintahan pertama di Indonesia yang paling banyak mengandangkan koruptor, mulai dari koruptor kelas teri sampai kelas kakap. Mulai dari rekanan pemerintahan yaitu pihak swasta, mulai dari pejabat kabupaten sampai pejabat tinggi polisi dan menteri yang masih aktif. Jumlah koruptor yang ditangkap selama 10 tahun masa pemerintah SBY, dengan kualifikasi kelas kakap, lebih dari 300 orang!
Tanpa komitmen dari kepala negara, tidak mungkin pemberantasan korupsi berjalan masif seperti sekarang ini.
Tanpa komitmen kuat dari kepala pemerintahan, tidak mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) leluasa menggelandang siapapun yang melakukan korupsi.
Pada masa pemerintahan Soeharto, korupsi sudah menjadi bahan pembicaraan dan kekhawatiran masyarakat. Publik tahu terjadi tindak korupsi massal di berbagai level pemerintahan, mulai di pusat sampai ke daerah. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Soeharto pun memerintahkan penyelidikan terkait korupsi yang dilakukan anak buahnya. Namun komitmennya saat itu masih rendah, sehingga lebih banyak yang melenggang nyaman melakukan korupsi dibanding yang ditangkap. Sejumlah kasus menyeruak, seperti korupsi Pertamina sampai kasus korupsi perbankan Eddy Tansil.
Pemerintahan berganti, komitmen kepala negara dan kepala pemerintahan membaik. Namun, belum ada perangkat penunjang yang ideal terkait pemberantasan korupsi. Keberadaan kejaksaan dan kepolisian dianggap kurang ideal dalam memberantas korupsi, karena tubuh dua lembaga itupun diduga marak dengan korupsi. Istilahnya tidak mungkin menyapu lantai dengan sapu yang kotor.
Era baru dimulai ketika lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang klop dengan sikap tegas presiden SBY dalam program anti korupsi. SBY terbukti selalu mendukung KPK dalam menjalankan tugas mulianya memberantas korupsi. Bahkan, SBY membiarkan anak buah dan orang-orang dekatnya yang diduga terlibat korupsi, digarap KPK. Tak ada satu pihak pun yang kebal hukum dan jerat KPK.
Komitmen kepala negara dan kepala pemerintahan sangat penting dan diperlukan oleh KPK, untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Komitmen presiden menjadi salah satu tonggak pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu yang sekarang terjadi di negara kita. Korupsi masih merajalela, itulah sebabnya masih banyak pihak yang ditangkapi KPK. Sebagai publik, tentu kita wajib mendukung KPK dan berharap pemerintahan berikutnya punya komitmen yang lebih tinggi lagi dalam hal memberantas korupsi, dibanding pemerintahan sebelumnya. Jika presidennya kurang kuat atau tidak lebih baik dibanding pemeritahan sebelumnya dalam komitmen memberantas korupsi, maka koruptorlah yang akan bertepuk tangan!
