Perkembangan HAM di Indonesia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak dilahirkan. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama rata, apa pun identitasnya. Hak asasi manusia adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak bawaan yang tidak dapat diambil oleh siapa pun. Pada dasarnya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling terkait dan saling bergantung. Melihat kembali sejarah, munculnya hak asasi manusia di dunia dimulai pada masa masa sebelum masehi tetapi di Indonesia sendiri, sebenarnya sejarah perkembangan hak asasi manusia telah terlihat jelas bahkan sebelum kemerdekaan. Dinamika perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sangat kompleks. Indonesia telah mempertahankan prinsip-prinsip HAM sejak kemerdekaannya, seperti yang ditunjukkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    Namun, dalam kehidupan nyata, HAM seringkali mengalami krisis, terutama selama periode pemerintahan yang lebih otoriter, seperti Orde Lama dan Orde Baru. Pada Orde Baru, misalnya, kebebasan berpendapat dan berserikat sangat dibatasi. Kritik pemerintah dapat mengarah pada penangkapan atau bahkan penghilangan paksa. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelanggaran HAM terjadi meskipun HAM diakui secara konstitusional. Tetapi reformasi 1998 menandai titik balik penting bagi hak asasi manusia Indonesia. Terjadi banyak perubahan penting, seperti pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), amandemen UUD 1945 yang meningkatkan perlindungan HAM, dan ratifikasi sejumlah konvensi internasional tentang HAM.

   Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi banyak masalah HAM hingga saat ini. Banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu belum diselesaikan, sementara banyak pelanggaran HAM baru terjadi, masalah ketimpangan sosial merupakan masalah penting bagi hak asasi manusia. Terutama di daerah terpencil, banyak masyarakat masih menghadapi kesulitan mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Selain itu, hak masyarakat adat atas tanah sering diabaikan; banyak kasus perampasan tanah oleh perusahaan besar yang didukung oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia bukan hanya kebebasan sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya juga perlu diperjuangkan.
Di zaman sekarang, hak asasi manusia di Indonesia juga menghadapi tantangan baru, seperti masalah perubahan iklim dan dampak perubahan iklim terhadap hak hidup masyarakat, terutama bagi penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana alam. Selain itu, peningkatan pengawasan digital dan kecerdasan buatan menimbulkan masalah baru.

    Selain itu, isu terkait kebebasan berekspresi, hak minoritas, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ancaman terhadap hak asasi manusia (HAM) terus meningkat di era teknologi modern. Salah satu contohnya adalah penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sering digunakan untuk menghalangi kritik. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan dalam penegakan HAM, masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Untuk memastikan HAM benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah dan masyarakat harus terus berusaha. Di era modern ini, hak asasi manusia Indonesia harus menjadi lebih fleksibel untuk menghadapi tantangan masa kini, seperti kebebasan digital, perlindungan kelompok rentan, dan akses yang merata ke keadilan dan kesejahteraan. Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam penegakan HAM, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Pemerintah dan masyarakat perlu terus berupaya agar HAM tidak hanya menjadi sekadar wacana, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum yang lebih adil, kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, serta keterbukaan terhadap kritik dan perbedaan pendapat harus menjadi prinsip utama dalam membangun bangsa yang lebih demokratis dan adil.