Mohon tunggu...
Raihan Irawan Saputra
Raihan Irawan Saputra Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa UINSI, Progam Sarjana Pendidikan Agama Islam, semester 1

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Hierarki Nilai Dalam Memantapkan Etika Politik Pancasila

28 November 2022   13:22 Diperbarui: 3 Desember 2022   08:07 1456
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Maraknya kasus-kasus dalam dunia perpolitikan di Indonesia, menjadi rahasia umum yang selalu terdengar ditengah masyarakat. Hal ini salah satunya dikarenakan kurangnya rasa kesadaran dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan sebuah induk norma nasional yang bersifat mutlak, sehingga Pancasila menjadi patokan dalam penyelenggaraan dan kebijakan negara.

Menumbuhkan rasa kesadaran perihal menjalankan kewajiban seperti taat,bijak, peduli merupakan hal yang perlu diutamakan. Contohnya dalam kasus politik uang yang bertepatan di Kota Samarinda, Kutai Karta Negara dan Kutai Timur pada tahun 2019 silam. Dari kasus tersebut kita bisa melihat besarnya rasa egoisme dan keserakahan terhadap kepentingan bersama. Dalam berkehidupan, seseorang harus memiliki kesadarannya penuh dalam bertindak. 

Lalu bagaimana meningkatkan rasa kesadaran dalam diri?

Salah satunya ialah dengan memahami hierarki nilai. Adapun secara umum, hierarki nilai ialah serangkain nilai baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah dimana susunan moral dan ideologis didirikan. Menurut Dr. Fahrudin Faiz dalam salah satu podcast nya, hierarki nilai dalam kehidupan memiliki setidaknya empat tingkatan yakni, dimulai dari tingkatan paling rendah ialah terpaksa, kemudian kewajiban, kebutuhan, dan cinta.

Ahli filsafat asal tanah Nusantara itu menerangkan, dalam tingkatan terpaksa dan kewajiban memiliki arti bahwa seseorang yang jika ia bisa tidak melakukan pekerjaan nya, maka lebih baik bagi dia. Namun perbedaan pada kedua tingkatan ini hanyalah, jika tingkatan kewajiban lebih mengekang pada seorang individu. Segala pekerjaan apapun itu, jika didasari dengan keterpaksaan maka menjadikan suatu hasil yang tidak maksimal atau seadanya. 

Tingkatan selanjutnya ialah kebutuhan. Tingkatan ini identik dengan pemikiran yang hanya mementingkan sebuah upah atau imbalan. 

Apakah seseorang yang diberikan upah lantas itu salah?

Memang pekerjaan seseorang harus dihargai dengan gaji ataupun upah, namun dalam masalah ini seseorang yang mengedepankan kebutuhan ketimbang pekerjaan akan menyepelekan kualitas hasil pekerjaan. 

Kemudian tingkatan paling tinggi ialah cinta. Cinta pantas ditempatkan di tingkat teratas, karena seseorang yang tertanam cinta dalam menjalankan tugasnya, pasti ia akan melakukan dengan ikhlas sepenuh hati, sehingga hasil dari pekerjaannya pun maksimal dan terbaik.

Keempat tingkatan dalam hierarki nilai mempengaruhi sikap dan hasil pekerjaan seseorang. Kita dapat menilai kebaikan tanpa adanya rasa mengais upah dan sekedar menjalankan kewajiban, pada seseorang yang berusaha menanamkan hierarki nilai ditingkat tertinggi. Rasa cinta dalam menjalankan tugas apapun, dalam artian bukan hanya dalam perpolitikan saja, akan menghapuskan ketidak adilan yang menimbulkan kasus-kasus dan keburukan. Maka dari itu, pemahaman hierarki nilai menjadi hal yang penting dalam beretika politik, sebagai harapan agar seseorang berupaya menanamkan hierarki nilai dirinya ditingkat yang tertinggi.

Paparan di atas hanyalah sebuah jembatan agar dalam perwujudan nilai Pancasila dalam beretika politik dapat sesuai dengan harapan. Adapun pengertian etika politik secara umum adalah sistem pelaksanaan dan penentuan yang berhubungan dengan warga negara dengan proses yang penuh kebijakan, baik dan benar sehingga dikatakan beretika. Sedangkan etika politik Pancasila adalah suatu proses dalam mengambil keputusan maupun  kebijakan yang harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut akan dijelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun