Persatuan Indonesia merupakan amanat yang secara eksplisit dinyatakan di dalam sila ketiga dari dasar negara Pancasila. Sedangkan demokrasi adalah jiwa dan semangat yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang merupakan sarana utama bagi perwujudan kedaulatan rakyat. Karena sama-sama memiliki posisi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dua amanat ini harus dikembangkan secara bersama-sama. Pengembangan sistem politik yang demokratis diarahkan untuk mampu mempertahankan dan makin mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, rasa persatuan dan kesatuan diharapkan mampu memberikan koridor yang makin luas bagi perkembangan demokrasi. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Sejak republik ini berdiri, para pendiri bangsa menggagaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai jiwa NKRI yang bercorak majemuk dan multikulturalis. Para pendiri bangsa berusaha menanamkan jiwa kesatuan dalam kemajemukan yang lama dihancurkan politik kolonial devide et impera.
Dalam payung Bhinneka Tunggal Ika, NKRI pertama-tama dipahami sebagai satu kesatuan manusia (unitary people), bukan sebagai satu kesatuan wilayah (unitary territory). Sentral dari NKRI adalah tiap manusia di masyarakat pluralis di negeri ini, bukan onggokan pulau atau tumpukan wilayah.
Kelogisan filsafat berpikir adalah, bila tiap manusia yang hidup di berbagai daerah berbeda dengan berbagai latar belakang berbeda pula bisa dipersatukan oleh utas keadilan, otomatis wilayah tempat manusia itu hidup juga bisa dipersatukan. Sebaliknya, persatuan wilayah tidak selamanya berarti persatuan manusia yang hidup dalam wilayah itu.
Menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa, tentu tidak hanya sekedar terciptanya satu kesatuan politik terhadap tanah dan air persada Indonesia yang terhampar dari Sabang sampai Merauke, tetapi lebih dari itu adalah terciptanya persatuan bangsa yang mendiami seluruh persada ini. Artinya terciptanya kesatuan jiwa raga bagi segenap warga negara yang setia terhadap proklamasi 17 Agustus 1945.
Di masa orde baru, persatuan nasional Indonesia telah mampu dipertahankan dengan baik. Namun demikian, persatuan nasional yang telah dibangun tersebut lebih bersifat semu dan ada kecenderungan untuk tidak berkelanjutan. Hal ini terutama diakibatkan oleh ekses negatif dari cara-cara yang dipergunakan untuk mempertahankan persatuan nasional yang pada gilirannya justru berdampak negatif terhadap persatuan nasional itu sendiri.
Pemerintahan orde baru telah banyak melakukan cara-cara terkesan kurang memberikan penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak sipil warganegara. Menuntut kenaikan upah dituduh memecah persatuan bangsa. Masyarakat yang protes karena merasa dicurangi dalam PEMILU juga dituduh mau melakukan tindakan makar.
Kalau manusia (bukan wilayah) dijadikan sentral jiwa Bhinneka Tunggal Ika, maka keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, kedamaian dari manusia-manusia dalam NKRI juga harus menjadi prioritas utama dari berbagai kebijakan pemerintahan.
Setiap orang di negeri ini akan bersatu sebagai saudara sebangsa, membanggakan semangat nasionalisme sebagai masyarakat NKRI, dan menghargai pemimpinnya bila haknya (keadilan) sebagai manusia yang hidup dalam NKRI diperhatikan dan dipenuhi, karena akar berbagai krisis dan konflik, adalah ketidakadilan.
Mempertahankan kesatuan wilayah guna menyedot kekayaan alam, dengan dalih demi kepentingan nasional, lalu mengabaikan kesejahteraan manusia di daerah itu, sama dengan membuka gerbang bagi gerakan separatisme
Dalam menjaga persatuan dan kesatuan, tidak jarang mendahulukan berbagai tindakan represif kepada penduduk warga negara yang dianggap terlibat dan/atau mendukung gerakan pemberontakan, serta gerakan separatisme. Hal lain yang pernah dilakukan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan ini adalah sentralisasi dan penyeragaman dalam hampir semua aspek kehidupan. Pendek kata, persatuan Indonesia dipertahankan dengan cara-cara yang seringkali kurang demokratis, yang tidak saja memperburuk keadaan dalam negeri, namun juga mempersulit posisi Indonesia dalam pergaulan internasional.
