Mohon tunggu...
Rahmi Hendri
Rahmi Hendri Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

saya adalah mahasiswa S1 jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Andalas. Saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 7 dengan fokus studi Ekonomi Sektor Publik

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

JKN dan BPJS Kesehatan : Melihat Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Program Kesehatan Nasional

21 Desember 2024   19:00 Diperbarui: 21 Desember 2024   18:49 70
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Program JKN adalah langkah besar menuju keadilan sosial dalam sektor kesehatan. Namun, keberhasilannya membutuhkan sinergi dari berbagai pihak---pemerintah, pemberi kerja, dan masyarakat. Edukasi yang intensif serta penyederhanaan prosedur layanan akan membantu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program ini.

Dengan perbaikan yang terus dilakukan, JKN diharapkan dapat menjadi tulang punggung sistem kesehatan Indonesia, menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

menawarkan berbagai manfaat, termasuk pelayanan kesehatan dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut, layanan darurat, rawat inap, serta jaminan obat-obatan. Prinsip utamanya adalah asuransi sosial melalui iuran wajib dari peserta, serta ekuitas, yaitu kesetaraan akses layanan kesehatan tanpa memandang tingkat iuran yang dibayarkan.

Namun, keberlanjutan program ini bergantung pada kepesertaan aktif, termasuk pekerja formal, informal, dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Masalah kepesertaan aktif sering menjadi kendala besar, terutama di wilayah terpencil.

Tantangan Implementasi Program JKN

Beberapa tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan JKN antara lain:

  1. Kepesertaan Tidak Aktif Banyak masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, tidak memahami pentingnya keanggotaan JKN atau menghadapi kesulitan dalam pembayaran iuran.
  2. Prosedur Pelayanan Berjenjang Sistem rujukan yang kompleks sering kali menjadi penghambat, khususnya bagi peserta yang memerlukan pelayanan mendesak.
  3. Ketidakpuasan Terhadap Layanan Banyak peserta mengeluhkan waktu tunggu yang lama, ketersediaan obat yang terbatas, dan perbedaan standar pelayanan antara fasilitas kesehatan.
  4. Kesenjangan Layanan Tidak meratanya fasilitas kesehatan di berbagai daerah menyebabkan ketimpangan dalam akses dan kualitas layanan.

Sanksi dan Perlindungan Hukum

Dalam rangka memperkuat kepatuhan, pemerintah memberlakukan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS atau tidak membayar iuran. Sanksi ini mencakup teguran tertulis, denda administratif, hingga ancaman pidana. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

Kesimpulan dan Harapan

Program JKN adalah langkah besar menuju keadilan sosial dalam sektor kesehatan. Namun, keberhasilannya membutuhkan sinergi dari berbagai pihak---pemerintah, pemberi kerja, dan masyarakat. Edukasi yang intensif serta penyederhanaan prosedur layanan akan membantu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program ini.

Dengan perbaikan yang terus dilakukan, JKN diharapkan dapat menjadi tulang punggung sistem kesehatan Indonesia, menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun