Dapil III Dianaktirikan

Dana Infrastruktur Empat Kecamatan Minim Empat kecamatan di Kabupaten Enrekang yang pada pemilu legislatif lalu berada dalam daerah pemilihan (dapil) III, belum mendapat perhatian yang optimal. Pembangunan infrastruktur di wilayah ini masih sangat minim. Bahkan terkesan dianaktirikan. Empat kecamatan itu adalah Curio, Alla, Baroko dan Masalle. Daerah ini merupakan wilayah pemekaran terbaru sehingga butuh perhatian, khususnya untuk perbaikan akses jalan. Apalagi jika ditinjau dari potensi ekononomi, kecamatan tersebut merupakan wilayah pengembangan. Tapi sayangnya, daerah yang merupakan penghasil sayur-sayuran, termasuk komoditi unggulan Bumi Massenrempulu ini terabaikan. Bayangkan saja, pada tahun 2010 ini, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diusulkan warga setempat, hanya sebagian kecil yang diakomodir dalam APBD Enrekang. Terutama anggaran untuk infrastruktur. Sementara daerah lain, bisa dikatakan setiap tahun mendapat suntikan dana, anggarannya justru lebih besar. Mule, legislator dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tidak membantah adanya minimnya alokasi dana tersebut. Menurut dia, anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 15 persen. "Alokasinya memang sangat minim. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan di dapil lainnya," aku Mule, anggota DPRD Enrekang dari Dapil III. Dia sangat menyayangkan sistem penganggaran di daerah ini yang belum memenuhi unsur pemerataan. Karena itu, Mule bersama anggota dewan lain tak henti-hentinya mengusulkan agar pengalokasian anggaran merata di seluruh daerah.  "Kita sudah berusaha keras, tapi keberuntungan belum berpihak kepada kami," keluhnya. Padahal, kata Mule, wilayah dapil III pada khususnya, masih banyak membutuhkan anggaran untuk pengembangan wilayah. "Coba kita lihat infrastruktur jalan kecamatan. Ada yang sudah dikerja tapi belum selesai bahkan terbongkar lagi. Padahal kalau bicara potensi ekonomi, daerah itu memiliki komoditi unggulan yang dapat menunjang program pemerintah Enrekang saat ini," ujarnya. Diakuinya, minimnya anggaran tersebut, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pengambil kebijakan dari daerah tersebut. "Memang daerah dapil tiga dianaktirikan. Apalagi karena tidak ada pengambil kebijakan, khususnya pimpinan SKPD dari daerah itu. Makanya sulit kita dapat anggaran yang proporsional," cetusnya.