Kenapa ABK Perikanan Tidak Sejahtera

Alasan mengapa awak kapal perikanan seringkali tidak sejahtera sangat kompleks dan multifaktorial. Beberapa faktor utama yang berkontribusi meliputi:

 Eksploitasi dan Pelanggaran Hak:
   Gaji rendah dan tidak dibayar: Banyak awak kapal, terutama yang bekerja di kapal asing, mengalami penundaan atau bahkan tidak menerima gaji sesuai janji.

 Jam kerja yang panjang dan tidak manusiawi: Mereka sering dipaksa bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan tanpa istirahat yang cukup.
    Kondisi kerja yang buruk: Fasilitas di kapal seringkali tidak memadai, makanan tidak bergizi, dan tidak ada jaminan keselamatan kerja. "Ucap Ade Suhendi Ketua DKLN SBPI

Baca juga: Kesejahteraan Awak Kapal Perikanan

    Tindak kekerasan: Beberapa awak kapal mengalami kekerasan fisik dan verbal dari kapten atau sesama awak kapal.
   Peraturan yang Lemah:
    Kurangnya pengawasan: Pengawasan terhadap aktivitas kapal perikanan, terutama di laut lepas, seringkali lemah.
   Pelaksanaan hukum yang tidak tegas: Pelaku pelanggaran terhadap hak-hak awak kapal jarang dihukum.

  Rendahnya Pendidikan dan Keterampilan:
    Kurangnya kesadaran akan hak: Banyak awak kapal tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai pekerja.
    Keterbatasan pilihan pekerjaan: Terbatasnya pilihan pekerjaan di daerah pesisir membuat banyak orang memilih menjadi awak kapal meskipun kondisi kerjanya buruk.

   Sistem Perekrutan yang Tidak Transparan:
    Peran agen: Agen perekrutan seringkali tidak transparan dalam memberikan informasi tentang kondisi kerja di kapal.
    Biaya perekrutan yang tinggi: Awak kapal seringkali harus menanggung biaya perekrutan yang tinggi, yang kemudian menjadi beban tambahan.
Akibatnya, banyak awak kapal perikanan yang hidup dalam kemiskinan, mengalami masalah kesehatan, dan tidak memiliki jaminan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan perikanan, organisasi buruh, dan masyarakat sipil.
Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:
   Penguatan pengawasan dan penegakan hukum: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kapal perikanan dan menindak tegas perusahaan yang melanggar peraturan.

  Perlindungan hukum yang lebih kuat bagi awak kapal: Perlu adanya peraturan yang lebih jelas dan tegas tentang perlindungan hak-hak pekerja di sektor perikanan.
   Peningkatan kesadaran akan hak-hak pekerja: Melalui program pendidikan dan sosialisasi, para awak kapal perlu diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka.
   Transparansi dalam proses perekrutan: Proses perekrutan perlu dibuat lebih transparan dan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti serikat pekerja.
Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan kesejahteraan awak kapal perikanan dapat ditingkatkan dan mereka dapat bekerja dalam kondisi yang lebih manusiawi.