Demo Jokowi di ITB Salah Sasaran dan "Gagal Paham"

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah dan Tim Pakar Seknas Jokowi, Eva Kusuma Sundari menilai demo yang dilakukan beberapa mahasiswa ITB atas kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) Kedatangan Jokowi adalah salah sasaran. Bahkan demo itu menjadi bukti "gagal paham" mereka dalam kapasitas apa Jokowi ke ITB.

Menurut Basarah, kedatangan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI pada hari Kamis, 17/4 karena diundang oleh pihak kampus ITB dalam rangka penandatanganan nota kerja sama antara Pemda DKI dengan ITB dalam rangka pencanangan Bandung sebagai Kota Pintar atau Smart City. Program tersebut adalah salah satu program Pemerintah Kota Bandung yang bekerja sama dengan ITB yang juga melibatkan Pemda DKI Jakarta dalam pelaksanaannya.

"Dengan demikian, protes yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di Bandung yang mendemo kedatangan Jokowi ke kampus ITB dengan tuduhan politisasi kampus adalah sikap yang tidak sesuai kondisi obyektifnya," kata Basarah.

Sebagai Gubernur DKI, kata Basarah, Jokowi sah untuk datang dan menghadiri undangan Rektor ITB, apalagi acara tersebut menyangkut kerja sama untuk kepentingan dan kebaikan semua pihak. Justru jika Jokowi tidak hadir memenuhi undangan tersebut rakyat akan menilai Jokowi tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai Gubernur DKI serta dapat dianggap tidak punya kepedulian terhadap perkembangan Iptek melalui kampus ITB.

Di samping itu, Sekjen PA GMNI ini berpendapat bahwa saat ini bukanlah masa kampanye Pilpres karena tahapan kampanye Pilpres memang belum dimulai. Jadi, penandatanganan kerja sama ITB dan Pemda DKI adalah bukti Jokowi memanfaatkan potensi bangsa Indonesia sendiri untuk membangun bangsa.

Senada, Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, demo mahasiswa di ITB yang dialamatkan ke Jokowi salah tempat. Menurut dia, demo tersebut juga sangat disesalkan karena tujuan kedatangan Jokowi adalah atas undangan pihak ITB, dengan tujuan untuk penandatanganan MoU antara Pemda DKI dan ITB terkait kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ITB untuk menyelesaikan masalah Tata Kota dan Pariwisata di Jakarta. Adapun pihak yang akan menandatangani MoU tersebut adalah pihak Rektorat ITB yang diwakili oleh Rektor ITB, Prof. Akhmaloka Ph.D dengan Pemprov DKI Jakarta yang akan diwakili oleh Gubernur DKI, Joko Widodo.
"Jadi kedatangan Jokowi dalam kapasitas gubernur dan menjalankan perintah konstitusi dan UU bagi manajemen DKI," ujarnya.

Eva juga menilai tuntutan mahasiswa tidak berdasar karena kedatngan sama sekali tidak membawa atribut parpol, capres atau apapun yang berbau kampanye. Jadi, demo salah waktu dan tempat, karena MoU semata-mata untuk kepent publik yang semua terpenuhi aspek legal dan legitimasinya. Sebagai sebuah MoU tentu bukan tiba-tiba, tapi sudah dipersiapakan jauh hari, tidak terkait pencapresan.

"Faktanya, kunjungan kerja Gubernur DKI tersebut justru jadi politis karena demo mahasiswa-mahasiswa tersebut," ungkap Eva.

Dia melanjutkan, koneksitas pemerintah, bisnis, industri, lembaga-lembaga ekonomi dunia dengan universitas adalah praktek biasa di dunia. Justru di Indonesia yang perlu diintensifka. (*)