Setiap tahunnya, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia terus berkurang. Selama kurun waktu lebih dari 40 tahun pembangunan, dari tahun 1970-an hingga sekarang, kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 1970-an lebih 60% penduduk Indonesia masuk kategori miskin, dan sekarang (data Maret 2018) hanya 9,82% pendudk Indonesia yang miskin.
Namun pada tahun 2017, Bank Dunia merilis laporan berjudul "Riding the waves: The East Asian Miracle in the 21st century". Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mengelompokkan penduduk di setiap negara kedalam 5 kelompok: miskin ekstrem, miskin moderat, rentan, secure, dan kelas menengah. Sementara itu, hasil untuk Indonesia dalam laporan tersebut sangat mengkhawatirkan.
Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, dengan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 7,5%, maka Indonesia hanya lebih baik dari Laos. Bahkan Kamboja hanya 0,7%. Thailand dan Malaysia sudah mencapai zero extreme proverty.
Menyadari kondisi itu, Partai Demokrat (PD) menyadari bahwa pemerataan ekonomi merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Oleh sebab itu, PD menginginkan pemerataan ekonomi bisa dilakukan dengan konsep kerakyatan dimana "Bantu dan lindungi UMKM, termasuk pedagang kecil dan Angkutan Kota" menjadi salah satu dari 14 Prioritas Partai Demokrat kedepan.
Dalam upaya membantu dan melindungi UMKM, kedepan PD akan memperjuangkan tiga hal. Pertama, melakukan pengurangan dan pelonggaran pajak bagi pelaku Usaha Menengah, Kecil, Mikro (UMKM). Hal ini diperjuangkan, menimbang perlambatan ekonomi yang terjadi empat tahun kebelakang.
Kedua, PD juga akan berupaya memfasilitasi pelaku UMKM agar bisa berperan sebagai produser dalam ekonomi digital. Hal ini didorong PD, agar pelaku UMKM mempunyai nilai tambah dan dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah menuntaskan polemik usaha online vs usaha offline secara adil, bijak, dan win-win solution.
Sementara itu untuk Angkutan Kota, PD akan memperjuangkan ketersedian Premium bersubsidi bagi Angkutan Kota. Hal ini bertujuan agar Angkutan Kota bisa terus beroperasi tanpa adanya tekanan biaya operasional yang diakibatkan dari substitusi bahan bakar. Dengan demikian, juru mudi Angkutan Kota tetap bisa mendapatkan penghasilan yang layak.
Apa yang diperjuangkan PD ini bukan sekedar 'angin sorga'. Selama sepuluh tahun (2004-2014) di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hal ini telah dilakukan.
Dalam rentang itu, SBY selaku Presiden RI keenam telah mencetak 14,53 juta UMKM baru. Untuk mendukungnya, pemerintah saat itu juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 175,16 triliun rupiah bagi 12.346 juta pelaku UMKM guna mendukung permodalannya.
Selain KUR, pemerintah juga menggulirkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (BPDB) Koperasi dan UMKM sebesar 5,27 triliun bagi 629.369 UMKM yang juga membuka 1,147 juta lapangan kerja baru. Wirausaha muda juga mendapatkan tempat dan perhatian pemerintah. Sebanyak 17.105 wirausaha pemula diberikan bantuan dengan besar nilai bantuan mencapai 204,98 milyar rupiah.
Alokasi anggaran juga diberikan kepada 532 unit pasar tradisional dengan anggaran pembangunan dan pengembangan mencapai 480 milyar rupiah. Hal ini dilakukan pemerintah agar pasar-pasar tradisonal bisa terus hidup di tengah gencarnya pasar dan pusat perbelanjaan modern. Pasar rakyat dan pedagang kecil saat itu tetap memiliki tempat untuk bisa terus berjualan.
