Berdirinya suatu negara atau bangsa tentu didasarkan pada suatu keinginan dan tujuan untuk maju dan mensejahterakan seluruh masyarakat di negara tersebut agar adil makmur dan sejahtera. Tidak ada negara dimanapun baik yang berbentuk demokrasi, parlementer, republik, monarki kerajaan, bahkan negara sosialis komunis pun yang ingin rakyatnya miskin, hidup dalam kebodohan dan kurang sejahtera yang dapat menimbulkan krisis ekonomi, yang menyebabkan krisis sosial dan dampak terburuknya bagi negara adalah terjadi krisis politik yang bisa menumbangkan pemerintah yang sedang berkuasa. Ukuran maju dan mundurnya suatu negara sangat ditentukan oleh kesejahteran rakyat di negara tersebut.
Jika rakyat suatu negara sudah mencapai taraf yang makmur dan sejahtera, maka dipastikan negara itu adalah negara yang maju dan kaya dimana stabilitas ekonomi berkembang baik dan ilmu pengetahuan berkembang pesat karena pada masyakat yang sudah mapan dan sejahtera tentu daya pikirnya akan berkembang maju untuk menciptakan penemuan penemuan baru yang bermanfaat demi masa depan  dan kelangsungan hidup generasi penerusnya tanpa dihinggapi rasa takut akan perang, kelaparan, resesi dan kemiskinan yang masih melanda beberapa negara di berbagai belahan dunia.  Â
Jika kondisi suatu negara tidak stabil, banyak pengangguran, sulitnya lapangan kerja dan banyak masyarakat miskin maka negara tersebut akan mengalami banyak kesulitan yang akan berdampak pada krisis ekonomi.
Krisis ekonomi terjadi bila terjadi ketimpangan atau tidak meratanya distribusi pendapatan antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah atau tingginya kesenjangan antara penguasa dan rakyat jelata, dalam suatu negara bila muncul rakyat yang kurang sejahtera atau merasa belum mendapat keadilan sosial dari negara tentu akan membuat gerakan-gerakan protes yang bisa menggoyang pemerintah yang berkuasa.
Negara-negara dengan penguasa otoriter seperti negara yang menganut sistem kerajaan, monarki parlementer bahkan sosialis komunis pun pasti akan berusaha mensejahterakan rakyatnya minimal dalam kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan. Jika masyarakat sudah mendapat layanan pendidikan, kesehatan yang optimal, mudah memperoleh modal usaha, akses ekonomi yang mudah, dan kemudahan serta jaminan membuka usaha dan mencari pekerjaan maka dipastikan tidak akan banyak timbul protes kepada negara.
Dalam sejarah dunia tidak sedikit negara yang dulunya bersistem monarki kerajaan yang absolut dipimpin oleh raja yang otoriter ditumbangkan oleh rakyatnya dan berubah menjadi negara demokrasi parlementer di mana kedaulatan di pegang oleh rakyat dengan perwakilan yang dipilih secara demokrasi. Negara Cina yang besar dulunya juga adalah negara dengan sistem kerajaan yang disegani tumbang oleh Revolusi Rakyat melalui gerakan para cendikiawannya sehingga berubah nama menjadi Republik Rakyat China (RRC), begitu juga dengan negara Uni Soviet yang besar tumbang dan menjadi beberapa negara kecil yang merdeka karena ketidakmampuan pemimpin negaranya mengatasi permasalahan ekonomi rakyatnya.
Negara-negara eropa dalam sejarahnya juga pada umumnya berasal dari negara berbentuk Kerajaan yang berevolusi menjadi negara Monarki Parlementer atau Republik karena tuntutan rakyat menginginkan pengurangan hak --hak istimewa para Raja dalam bidang politik hukum dan ekonomi karena merasa para Raja tidak dapat memimpin dan mengambil kebijakan yang adil dalam memimpin negara. Contoh nyata di Indonesia pada tahun 1998 dimana Presiden Suharto yang sudah berkuasa 32 tahun harus turun tahta karena krisis politik yang diawali krisis ekonomi global.
Beberapa negara yang sampai saat ini yang masih bertahan menganut sistem kerajaan seperti Brunei Darussalam, Arab Saudi dan beberapa  kerajaan di Negara-Negara Timur Tengah dan Afrika Utara adalah negara yang dianggap mampu menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, di negara-negara tersebut rakyat dapat menikmati fasilitas hidup layak yang dijamin oleh negara seperti pendidikan,kesehatan yang baik dan murah, kemudahan akses ekonomi dan lapangan pekerjaan.
Kebutuhan dasar manusia selalu dijaga keterpenuhannya oleh para Raja yang berkuasa dinegara tersebut. Hampir tidak ada kita mendengar berita kelangkaan barang ekonomi di Arab Saudi maupun Brunei Darussalam kebutuhan dasar rakyatnya selalu cukup dan terpenuhi. Walapun secara politik dan hukum hak-hak rakyat dibatasi karena Raja berkuasa penuh atas kebijakan politik dan hukum di negara tersebut akan tetapi stabilitas ekonomi yang menjadi kebutuhan pokok penduduk selalu tercukupi bahkan pengangguran dan penduduk yang masih bersekolah dibiayai penuh oleh negara sehingga tidak menimbulkan kesenjagan ekonomi dan kerawanan sosial.
Ekonomi merupakan aktifitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ekonomi konvensional sumber masalah ekonomi dimulai dari adanya kebutuhan yang tak terbatas sementara alat pemuas kebutuhan terbatas, atau timbulnya kelangkaan sumber daya, sehingga timbullah kesenjangan antar manusia, dari hal tersebut timbullah kegiatan ekonomi manusia yang bertujuan menciptakan alat pemuas kebutuhan melalui produksi barang-barang dan jasa sesuai dengan prinsip permintaan dan penawaran dan berkembang lebih luas lagi dalam usaha manusia sebagai pelaku ekonomi yang mengoptimalkan tingkat produksi dan konsumsi sekaligus berupaya melakukan efesiensi atau upaya memperoleh hasil yang maksimal dengan pengorbanan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya.
Setiap negara memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, sedangkan kebutuhan manusia pada dasarnya adalah tidak terbatas sehingga setiap negara harus mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki negara seperti sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal termasuk didalamnya teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Â Adanya kelangkaan suatu barang kebutuhan yang dapat menimbulkan krisis ekonomi biasanya disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah barang dengan dengan permintaan akan barang tersebut sehingga menyebabkan naiknya harga komoditas tersebut.
